Sekolapedia – 13 Agustus 2026 | Keputusan politik besar diambil oleh pemerintahan baru Bogota yang memicu ketegangan geopolitik global. Secara mengejutkan, Kolombia akui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada Senin, 10 Agustus 2026, sebuah langkah yang menempatkan negara Amerika Latin tersebut sebagai negara kedua di dunia setelah Amerika Serikat yang memberikan legitimasi atas klaim wilayah tersebut.
Langkah berani ini diambil di bawah kepemimpinan Presiden Abelardo de la Espriella, yang baru saja dilantik. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Kolombia menegaskan bahwa pengakuan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional Israel. Pemerintah Kolombia menilai bahwa mempertahankan kendali atas wilayah strategis tersebut merupakan komponen krusial bagi Israel untuk melindungi diri dari berbagai ancaman eksternal di tengah ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.
Gelombang Kecaman dari Dunia Arab
Keputusan di mana Kolombia akui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ini langsung memicu reaksi keras dan gelombang kecaman dari berbagai negara di Timur Tengah. Setidaknya tujuh negara Arab, yaitu Suriah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, Irak, dan Kuwait, secara serentak menyatakan penolakan mereka terhadap kebijakan Bogota.
Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negetrinya mengeluarkan pernyataan tegas yang menyebut langkah Kolombia sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Riyadh secara khusus menyoroti pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 497 tahun 1981, yang menyatakan bahwa aneksasi Israel di wilayah tersebut tidak sah. Sementara itu, Oman juga mengutuk keras keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap legitimasi internasional.
Suriah, sebagai pemilik sah wilayah tersebut secara hukum dan sejarah, menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Damaskus berjanji akan menempuh seluruh cara diplomatik dan hukum yang sah untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dari ancaman aneksasi ilegal.
Perubahan Haluan Diplomasi Kolombia
Kebijakan ini menandai perubahan drastis dalam arah politik luar negeri Kolombia. Di bawah pemerintahan sebelumnya oleh Gustavo Petro, Kolombia cenderung kritis terhadap tindakan Israel di Gaza dan bahkan sempat memutus hubungan diplomatik. Namun, di era Presiden Abelardo de la Espriella, hubungan kedua negara akan dipulihkan secara penuh. Beberapa poin utama dalam normalisasi hubungan ini meliputi:
- Pemulihan pertukaran duta besar antar kedua negara.
- Rencana pemindahan kedutaan besar Kolombia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
- Penghapusan persyaratan visa perjalanan bagi warga kedua negara.
- Penghidupan kembali perjanjian perdagangan bebas.
- Penarikan dukungan Kolombia terhadap gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyambut baik langkah ini dan memuji kepemimpinan Presiden de la Espriella yang dianggap berkomitmen terhadap keamanan Israel. Meskipun demikian, langkah di mana Kolombia akui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ini diprediksi akan menciptakan krisis diplomatik yang berkepanjangan dengan blok negara-negara Arab.
Kondisi Domestik: Bencana Gempa Bumi
Menariknya, pengumuman diplomatik yang kontroversial ini terjadi di tengah situasi domestik yang sedang berduka. Hanya beberapa jam sebelum pengumuman tersebut, sebuah gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia. Bencana alam ini telah merenggut sedikitnya 234 nyawa dan melukai ribuan lainnya.
Di tengah upaya pemulihan pasca-gempa, komunitas internasional justru memberikan dua wajah bantuan yang berbeda. Di satu sisi, negara-negara Amerika Latin seperti El Salvador, Meksiko, dan Ekuador berbondong-bondong mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan tim penyelamat. Di sisi lain, arah kebijakan luar negeri yang baru membuat posisi Kolombia di mata dunia Arab menjadi sangat tegang.
Sebagai kesimpulan, keputusan Kolombia akui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan merupakan titik balik geopolitik yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk memperkuat aliansi strategis dengan Israel dan memulihkan hubungan ekonomi, langkah ini telah menabrak norma hukum internasional yang diakui PBB dan menciptakan keretakan diplomatik yang dalam dengan dunia Arab, tepat di saat negara tersebut sedang berjuang menghadapi bencana alam yang mematikan.
Post Comment