Sekolapedia – 20 Agustus 2026 | Dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia kembali menjadi sorotan publik menyusul serangkaian aksi unjuk rasa dan pencapaian prestasi yang mencolok di berbagai daerah. Peran badan eksekutif mahasiswa dalam mengawal isu-isu nasional maupun lokal kini tengah berada di tengah pusaran perhatian, baik saat menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun saat mencetak kader pemimpin masa depan di tingkat nasional.
Di Jakarta, ketegangan sempat memuncak saat ribuan massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/8/2026). Aksi yang melibatkan elemen badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus ini berpusat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, dengan titik massa tertahan di sekitar Thamrin Nine akibat pemblokadean oleh pihak kepolisian. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung, menyatakan bahwa pemblokadean dilakukan untuk menjaga aktivitas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Namun, langkah kepolisian tersebut menuai kritik tajam. Pihak BEM Universitas Indonesia (UI) menilai alasan pemblokadean demi kepentingan warga merupakan asumsi sepihak. Senada dengan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menegaskan bahwa pelarangan demonstrasi di Bundaran HI tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan negara maupun daerah. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menekankan bahwa status objek vital nasional tidak dapat digunakan secara serampangan untuk melarang hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik yang strategis.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, memberikan respons positif terhadap sikap kritis para mahasiswa. Ia menilai bahwa masukan dari badan eksekutif mahasiswa merupakan bagian penting dari demokrasi untuk mengevaluasi program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam proses penyempurnaan kebijakan negara.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Aliansi BEM se-Kalsel juga tengah gencar menyuarakan isu lingkungan. Melalui aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel pada Kamis (20/8/2026), mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap dalam waktu maksimal dua pekan. Mahasiswa memberikan tenggat waktu tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kondisi lingkungan yang kian memburuk.
Di sisi lain, sisi positif dari organisasi mahasiswa juga terlihat dari pencapaian prestasi akademik dan kepemimpinan. Dua mahasiswa dari Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere, Stevanus Bura dan Ilham Hamid A. Koli, berhasil mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur (NTT) di kancah nasional. Stevanus yang menjabat sebagai Ketua badan eksekutif mahasiswa UNIPA dan Ilham sebagai Wakil Ketua, terpilih mewakili LLDIKTI Wilayah XV dalam kegiatan Future Leaders 2026 di Jakarta.
Rektor UNIPA, Dr. Jonas K. G. D. Gobang, menyatakan bahwa keterlibatan kedua mahasiswa tersebut dalam forum kepemimpinan nasional yang diikuti oleh 294 perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia adalah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk membawa nama baik daerah. Keberhasilan ini membuktikan bahwa peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada fungsi kontrol sosial di jalanan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kepemimpinan yang kompetitif secara nasional.
Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran ganda yang sangat krusial. Di satu sisi, mereka berfungsi sebagai pengawas kebijakan melalui aksi demonstrasi yang kritis, dan di sisi lain, mereka terus berupaya meningkatkan kualitas diri untuk menjadi pemimpin masa depan melalui berbagai ajang prestasi. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai organisasi kampus menjadi motor penggerak perubahan, baik dalam menuntut keadilan lingkungan maupun dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Post Comment