Sekolapedia – 09 Juli 2026 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya membongkar praktik culas dalam tata kelola pertambangan mineral non-logam yang melibatkan PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM). Kasus ini menyoroti bagaimana manipulasi hasil uji laboratorium nyaris meloloskan ekspor ilegal 390 ton logam tanah jarang yang merupakan komoditas strategis nasional. Aksi ini melibatkan oknum dari sektor swasta, surveyor, hingga otoritas kepabeanan dalam kurun waktu 2018 hingga 2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 15 kontainer berisi 390 ton tanah yang diduga mengandung logam tanah jarang di Batam. Penemuan tersebut terjadi setelah TNI Angkatan Laut menaruh curiga terhadap muatan yang hendak dikirim ke luar negeri. Dalam dokumen resmi, muatan tersebut disamarkan sebagai ilmenit, yakni mineral ikutan hasil tambang timah yang legal untuk diekspor.
Modus operandi yang dijalankan para tersangka tergolong rapi namun mematikan bagi ekonomi negara. Iwan Setiawan, selaku perwakilan PT PMM, terbukti meminta bantuan Gian Prabuharto yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan PT Sucofindo Cabang Pangkalpinang untuk memanipulasi hasil uji sampel. Tujuannya adalah menyembunyikan kandungan mineral tanah jarang dalam laporan hasil laboratorium agar barang tersebut lolos standar ekspor. Meski mengetahui bahwa mineral tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan masuk dalam daftar komoditas yang dilarang untuk diekspor, Gian tetap menyetujui permintaan tersebut.
Selain PT PMM dan PT Sucofindo, keterlibatan Junanto Kurniawan selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang menambah dimensi serius dalam kasus ini. Dokumen ekspor yang telah dikondisikan sedemikian rupa menjadi dasar bagi oknum tersebut untuk memuluskan izin pengiriman ke luar negeri. Hasil investigasi penyidik menunjukkan bahwa sebelum tertangkap di Batam, sudah ada dua pengiriman mineral serupa yang berhasil lolos ke luar negeri. Saat ini, tim penyidik Kejaksaan Agung masih melakukan pelacakan mendalam mengenai negara tujuan ekspor ilegal tersebut.
Daftar Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Pertambangan
- Iwan Setiawan (IS) – Perwakilan PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM)
- Gian Prabuharto (GP) – Kepala Unit Pelayanan PT Sucofindo Cabang Pangkalpinang
- Junanto Kurniawan (JK) – Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang
Kasus ini menjadi peringatan keras mengenai lemahnya pengawasan terhadap komoditas mineral strategis. Logam tanah jarang merupakan komponen vital dalam teknologi modern, termasuk industri pertahanan dan elektronik canggih, sehingga pelarangan ekspor mentah merupakan kebijakan krusial pemerintah untuk menjaga nilai tambah di dalam negeri. Manipulasi dokumen yang dilakukan para tersangka tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Penyidikan terus berlanjut dengan fokus pada penelusuran aliran dana dan pihak lain yang mungkin terlibat dalam sindikat ini. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dalam proses verifikasi laboratorium dan pelayanan kepabeanan. Dengan adanya temuan ini, diharapkan sistem pengawasan ekspor mineral dapat diperketat guna mencegah pengulangan modus serupa yang merugikan kepentingan negara.
Secara keseluruhan, skandal ini menunjukkan adanya celah sistemik dalam rantai ekspor mineral di mana kolaborasi ilegal antara pihak swasta, surveyor, dan otoritas negara dapat memanipulasi data untuk keuntungan pribadi. Upaya penyelundupan 390 ton logam tanah jarang ini hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi tata kelola pertambangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penegakan hukum yang tegas terhadap ketiga tersangka diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku usaha dan oknum pejabat yang mencoba mempermainkan regulasi ekspor demi keuntungan pribadi.
Post Comment