Sekolapedia – 23 Juli 2026 | Peringatan hari bhakti adhyaksa 2026 pada Rabu (22/7/2026) tidak sekadar menjadi perayaan seremonial bagi Korps Adhyaksa di seluruh penjuru Tanah Air. Di balik khidmatnya usia ke-66 institusi penegak hukum ini, dinamika sosial yang mewarnai peringatan tersebut menghadirkan warna yang sangat kontras—mulai dari sinergi harmonis bersama kepolisian, unjuk rasa penuh misteri, hingga kritik tajam berbalut rapor merah dari elemen masyarakat.
Sejarah panjang Kejaksaan Republik Indonesia berakar sejak era Kerajaan Majapahit melalui jabatan dhyaksa dan adhyaksa sebagai pengawas peradilan tertinggi. Pasca-kemerdekaan, institusi ini terus bertransformasi hingga akhirnya resmi berdiri mandiri terpisah dari Departemen Kehakiman pada 22 Juli 1960. Dalam perjalanannya hingga hari bhakti adhyaksa 2026, peran kejaksaan kian diperkuat dengan asas dominus litis melalui pembaruan undang-undang yang menempatkan jaksa bukan sekadar pengantar berkas, melainkan arsitek utama keadilan dari tahap penyelidikan hingga eksekusi.
Di tingkat parlemen, Komisi III DPR RI menilai momentum peringatan ini harus menjadi ajang refleksi mendalam. Kejaksaan di satu sisi dipuji atas keberaniannya membongkar berbagai mega skandal korupsi dan kejahatan kerah putih yang merugikan keuangan negara. Namun di sisi lain, institusi ini tetap harus membersihkan diri dari oknum internal yang mencoreng citra penegakan hukum.
Suasana hangat turut terlihat di berbagai daerah. Jajaran Polresta Sidoarjo, misalnya, memberikan kejutan spesial dengan mendatangi Kantor Kejari Sidoarjo untuk menyerahkan tumpeng. Langkah ini menegaskan bahwa soliditas dan sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mengawal ketertiban serta penegakan hukum yang berkeadilan tetap terjaga dengan baik.
Kendati demikian, gelombang kritik tidak dapat dihindari. Di sela-sela perayaan hari bhakti adhyaksa 2026, aksi demonstrasi mewarnai sejumlah wilayah. Di Bangkalan, para aktivis mendatangi kantor kejari sambil membawa simbolis rapor merah. Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi lokal, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan hingga dana desa yang dinilai berjalan di tempat.
Pemandangan unik juga terjadi di depan kantor Kejati Jateng, Semarang. Sekelompok massa tak dikenal beraksi mengenakan topeng dan menolak ruang dialog resmi, sembari membentangkan poster tuntutan penuntasan kasus hukum. Menanggapi berbagai dinamika tersebut, pihak kejaksaan menyatakan tetap membuka pintu evaluasi demi menjaga integritas institusi.
Secara keseluruhan, rangkaian peringatan hari bhakti adhyaksa 2026 menjadi cerminan bahwa Korps Adhyaksa masih memikul ekspektasi publik yang sangat tinggi. Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif harus diimbangi dengan ketegasan moral agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia terus terjaga secara berkelanjutan.
Post Comment