Sekolapedia – 01 Juni 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa persoalan fiskal yang dihadapi pemerintahan saat ini merupakan warisan dari pemimpin sebelumnya.
Menurut Hasto, kebijakan bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan dengan cara membabi buta saat era Presiden sebelumnya mencapai 13 miliar dolar AS. Ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang tidak membawa dampak berkelanjutan, seperti upaya pemindahan Ibu Kota hingga kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Kritik terhadap Iklim Demokrasi
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, PDIP juga mengkritik iklim demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan bahwa esensi Pancasila adalah pembebasan dan demokrasi yang sehat, dan kritik tidak boleh dibalas dengan tindakan represif oleh aparat negara.
PDIP juga menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan adalah bagian dari tanggung jawab politik warga negara, dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Hasto menambahkan bahwa kritik justru lahir dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
Pentingnya Persatuan
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, PDIP Surabaya juga menekankan pentingnya persatuan serta penguatan ideologi kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Eko Wahyono, menyatakan bahwa peringatan 1 Juni bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan yang digagas Bung Karno.
Eko menilai bahwa tantangan terhadap ideologi bangsa semakin besar, yang salah satunya datang dari perkembangan teknologi informasi dan membuat generasi muda lebih mudah terpapar berbagai pengaruh dari luar.
PDIP juga menerima bantuan keuangan parpol dari Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp 838 juta, sedangkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menerima Rp 46 juta.
Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari kader dan anggota PDIP yang berada di luar pemerintahan. Namun, ia menyatakan bahwa kritik tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
Post Comment