Sekolapedia – 14 Juni 2026 | Baru-baru ini, pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) TNI untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuai kontroversi. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, pengerahan Komcad dalam situasi demonstrasi mahasiswa di Jakarta kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.
Latar Belakang
Komcad merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Oleh karena itu, penempatan Komcad dalam situasi demonstrasi dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.
Kontroversi Pengerahan Komcad
Kementerian Pertahanan sempat memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026. Hal ini menuai protes dari beberapa pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempertanyakan alasan Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan TNI dan Komcad untuk menghadapi demo mahasiswa.
Menurut Juru Bicara PDIP Romli Guntur, TNI dan Komcad bukan alat untuk menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa. Oleh karena itu, Guntur mempertanyakan alasan Kemhan mengeluarkan kebijakan tersebut.
Penjelasan dari TNI
Menanggapi kontroversi ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas mengatakan bahwa pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Namun, keberadaan personel TNI saat demonstrasi mahasiswa berlangsung tidak untuk menangani massa aksi secara langsung.
Nas menuturkan bahwa TNI hadir untuk memberikan dukungan personel jika polisi sudah tidak bisa mengendalikan massa. Menurut dia, TNI tidak akan mengambil peran kepolisian selaku pihak penegak hukum yang memiliki wewenang menindak massa aksi.
Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Artinya, tetap polisi di depan, ujar Nas.
Kesimpulan
Pengerahan Komcad untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta memang menuai kontroversi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa penggunaan Komcad sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.
Post Comment