Sekolapedia – 18 Maret 2026 | Bandung, 17 Maret 2026 – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi menghentikan sementara semua izin pembangunan halte dan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya setelah menemukan sejumlah pelanggaran standar kualitas di lapangan. Keputusan ini diambil setelah peninjauan langsung ke delapan lokasi yang sedang dikerjakan, termasuk titik-titik strategis di Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Wastukencana, Jalan Merdeka, L.L.R.E. Martadinata, dan area sekitar Hotel The 101 Bandung Dago.
Alasan Penangguhan Izin
Wali Kota Farhan menilai hasil pekerjaan kontraktor belum memenuhi standar yang layak untuk sebuah proyek strategis nasional. “Pekerjaan halte BRT sangat berantakan, trotoar yang sudah rapi malah dibongkar kembali, dan kualitas beton masih basah serta tidak merata,” ungkapnya dalam konferensi pers pada Selasa, 17 Maret 2026. Menurutnya, kelalaian ini berpotensi menimbulkan benturan dengan aktivitas warga, terutama di wilayah padat penduduk.
Berikut beberapa temuan utama yang memicu penangguhan:
- Penempatan struktur tidak sesuai dengan rencana desain teknis.
- Penggunaan material beton yang belum mengeras sepenuhnya, menimbulkan risiko keamanan.
- Kerusakan pada trotoar publik akibat pembongkaran kembali untuk pemasangan halte.
- Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, termasuk DPMPTSP dan Dinas Perhubungan Jawa Barat.
Reaksi DPRD dan Pemerintah Provinsi
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menyoroti bahwa proyek BRT sejak awal terkesan terburu‑buru tanpa perencanaan matang. Ia menekankan perlunya kajian teknis komprehensif, integrasi dengan tata ruang kota, serta estetika yang sesuai dengan karakter arsitektur Bandung.
Di tingkat provinsi, Dinas Perhubungan Jawa Barat merespons dengan menurunkan tangan dan bersedia membantu perbaikan. Pihaknya menyatakan akan mengirim tim teknis untuk menilai kembali kelayakan tiap titik dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Langkah Selanjutnya dari Pemkot Bandung
Wali Kota Farhan berencana mengirim surat resmi kepada Kementerian Perhubungan, meminta intervensi agar proyek BRT dapat dilaksanakan kembali hanya setelah perbaikan menyeluruh selesai. “Saya tidak ingin proyek strategis seperti ini menjadi beban bagi warga. Kami akan memastikan standar kualitas yang tinggi sebelum melanjutkan,” tegasnya.
Selain itu, pemkot akan melakukan:
- Penghentian sementara semua izin konstruksi di lima titik yang masih bermasalah.
- Audit independen terhadap kontraktor utama untuk menilai kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
- Penyusunan ulang jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan waktu perbaikan dan pengujian kualitas.
- Dialog publik terbuka untuk menjelaskan rencana perbaikan dan menerima masukan warga.
Dampak Terhadap Mobilitas Publik
Penangguhan ini memang berdampak pada rencana peluncuran layanan BRT yang dijadwalkan menyusul hari raya Idulfitri 1447 H/2026. Namun, Farhan menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan publik lebih diutamakan daripada kecepatan penyelesaian. “Kami tidak mau menimbulkan kerusakan atau kecelakaan hanya demi mengejar target waktu,” katanya.
Dalam jangka pendek, warga diharapkan tetap mengandalkan moda transportasi alternatif, seperti angkutan kota (angkot) dan layanan ojek online, sementara pemkot mempercepat perbaikan infrastruktur yang sudah ada.
Keputusan ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah daerah lain bahwa standar kualitas proyek strategis tidak dapat ditawar‑tawar. Dengan menahan izin hingga perbaikan selesai, Bandung berharap BRT yang akan datang benar‑benar dapat menjadi contoh transportasi massal yang modern, aman, dan terintegrasi dengan lingkungan kota.
Wali Kota Farhan menutup penjelasannya dengan harapan bahwa proyek BRT Bandung Raya, setelah melalui proses perbaikan, akan kembali menjadi pendorong utama pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi seluruh warga Bandung.
Post Comment