SPT Nihil: Apa Itu, Kenapa Penting, dan Contoh Pengisian yang Benar

Sekolapedia – 23 Maret 2026 | Setiap wajib pajak (WP) di Indonesia wajib melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun tidak semua WP memiliki penghasilan atau harta yang harus dilaporkan. Pada kondisi inilah istilah SPT nihil muncul sebagai solusi legal bagi WP yang tidak memiliki kewajiban pajak pada tahun pelaporan.

Pengertian SPT Nihil

SPT nihil merupakan formulir SPT yang diisi oleh WP yang tidak memiliki penghasilan kena pajak, tidak memiliki harta yang belum dilaporkan, atau tidak memiliki hutang pajak yang harus dibayar selama tahun fiskal bersangkutan. Meskipun tidak ada pajak yang harus dibayar, WP tetap diwajibkan mengirimkan SPT untuk menegaskan bahwa tidak ada kewajiban pajak yang terlewat.

Alasan Mengajukan SPT Nihil

• Memenuhi Kewajiban Administratif: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengharuskan setiap WP mengirimkan SPT, termasuk yang tidak memiliki penghasilan. Kegagalan mengirimkan SPT dapat menimbulkan sanksi administratif meski tidak ada pajak terutang.
• Mencegah Penilaian Negatif: Tanpa SPT, DJP dapat menganggap WP tidak patuh, yang berpotensi memengaruhi kredit, proses perizinan, atau keanggotaan program pemerintah.
• Mempermudah Penanganan Program Pengampunan: Bagi WP yang pernah terlibat dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), mengirimkan SPT nihil menunjukkan bahwa tidak ada harta atau penghasilan baru yang perlu diungkapkan setelah program selesai.

Hubungan antara SPT Nihil dan PPS

PPS (Program Pengungkapan Sukarela) memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan harta yang belum atau kurang dilaporkan di SPT sebelumnya. Harta yang diungkapkan dalam PPS disebut harta PPS, dan bila harta tersebut dialokasikan ke instrumen investasi khusus, disebut harta investasi PPS. Setelah WP menyelesaikan kewajiban PPS, tahun-tahun berikutnya biasanya tidak ada harta tambahan yang harus dilaporkan, sehingga WP dapat mengajukan SPT nihil.

Contohnya, seorang WP yang pada tahun 2023 mengungkapkan tabungan sebesar Rp200 juta melalui PPS, membayar pajak final yang ditetapkan, dan tidak menambah harta apapun pada tahun 2024. Pada tahun 2024, WP tersebut dapat mengirimkan SPT nihil karena tidak ada harta atau penghasilan baru yang belum terdaftar.

Langkah-Langkah Mengisi SPT Nihil di Sistem Coretax

1. Login ke akun Coretax dengan data NPWP dan password.
2. Pilih menu SPT Tahunan dan pilih tahun pajak yang akan dilaporkan.
3. Pada bagian Data Pribadi dan Penghasilan, pilih opsi Tidak ada penghasilan atau Penghasilan 0 sesuai instruksi sistem.
4. Pastikan semua kolom Harta Bergerak, Kendaraan, dan Harta Tidak Bergerak diisi dengan nilai 0 atau dibiarkan kosong jika sistem menyediakan pilihan “Tidak ada harta”.
5. Jika pernah mengikuti PPS, periksa bagian Pengungkapan Harta PPS. Jika tidak ada harta baru, pilih “Tidak ada harta PPS yang harus dilaporkan”.
6. Setelah semua isian selesai, klik Pratinjau untuk memeriksa kembali. Bila sudah benar, submit SPT dan simpan bukti penerimaan elektronik.

Contoh Kasus Praktis

Kasus A: Rina, seorang guru honorer, tidak menerima penghasilan tambahan di luar gaji Pokok selama tahun 2024. Ia tidak memiliki tabungan, properti, atau kendaraan. Rina masuk ke portal DJP, mengisi kolom penghasilan dengan nilai 0, dan menandai semua kategori harta dengan nilai 0. Setelah mengirimkan, sistem menampilkan status SPT Nihil Diterima.

Kasus B: Budi, seorang pengusaha kecil, mengikuti PPS pada tahun 2022 dan melaporkan harta PPS sebesar Rp150 juta. Pada tahun 2023, ia menjual sebagian aset tersebut dan menginvestasikannya kembali ke reksa dana yang masuk dalam kategori harta investasi PPS. Karena semua harta sudah terungkap dan tidak ada penambahan baru, Budi mengajukan SPT nihil pada tahun 2023 dengan mencantumkan nilai harta investasi PPS yang sudah dilaporkan di tahun sebelumnya.

Kesimpulan

SPT nihil bukan sekadar “kosong” melainkan sebuah bentuk kepatuhan yang penting bagi semua wajib pajak, terutama yang tidak memiliki penghasilan atau harta baru. Mengajukan SPT nihil membantu WP menghindari sanksi administratif, menjaga reputasi fiskal, dan memudahkan penanganan program seperti PPS. Dengan mengikuti panduan pengisian di platform resmi seperti Coretax, WP dapat melaporkan dengan tepat dan memperoleh bukti legalitas pelaporan pajak yang sah.