Sekolapedia – 17 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen negara ini untuk tidak menjadi bagian dari aliansi militer manapun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg pada Senin, 16 Maret 2026, dan sekaligus menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas‑aktif yang termuat dalam Undang‑Undang Dasar 1945.
Politik Bebas‑Aktif Jadi Landasan Utama
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak blok kekuatan mana pun dan selalu berupaya aktif menciptakan perdamaian dunia. “Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” ujar Presiden, menekankan bahwa kedaulatan dan kemandirian negara menjadi prioritas utama dalam kebijakan keamanan nasional.
Menurutnya, posisi ini mengharuskan Indonesia memperkuat kemampuan pertahanan secara mandiri. “Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” tambah Prabowo, menyoroti pentingnya pembangunan alutsista yang memadai serta peningkatan kesiapan TNI.
Peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP)
Meskipun menolak bergabung dalam aliansi militer, Indonesia tetap berpartisipasi dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Prabowo menjelaskan bahwa keanggotaan ini dimaksudkan untuk menjaga ruang diplomatik Indonesia dalam upaya mencari solusi jangka panjang bagi konflik Palestina‑Israel.
“Jika kami berada di dalamnya, kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi dua negara, yaitu Palestina merdeka,” ujar Prabowo. Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai BoP serta rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza kini ditunda karena eskalasi konflik di Timur Tengah.
Penundaan Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Pemerintah menunda rencana penempatan pasukan perdamaian Indonesia di Gaza sementara. Keputusan ini diambil setelah memperhatikan peningkatan intensitas pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas, serta ketegangan yang meluas di kawasan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa penundaan bukan berarti Indonesia mengabaikan peranannya, melainkan menunggu kondisi yang lebih kondusif untuk aksi damai.
Indonesia Siap Jadi Mediator dalam Konflik AS‑Iran
Selain isu Palestina, Prabowo juga menawarkan peran Indonesia sebagai mediator dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden menilai bahwa konflik tersebut menimbulkan ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi dan keamanan regional.
“Kami mengajukan diri sebagai pihak yang dapat memfasilitasi dialog, karena dialog tetap menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik,” kata Prabowo. Ia menekankan pentingnya semua pihak untuk bersedia bernegosiasi dan menolak penggunaan kekerasan sebagai solusi.
Postur Militer Defensif dan Hubungan Bilateral
Prabowo menambahkan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif, tidak ditujukan untuk mengancam negara lain. Pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan negara‑negara tetangga, termasuk melalui kerja sama pertahanan yang bersifat bilateral dan tidak menimbulkan ketergantungan.
Dia juga menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang seimbang antara kemandirian pertahanan dan partisipasi aktif dalam forum‑forum internasional yang dapat memajukan perdamaian dunia.
Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo mencerminkan tekad Indonesia untuk tetap berada di jalur non‑blok, mengedepankan diplomasi, serta memperkuat kemampuan pertahanan nasional tanpa harus terikat pada aliansi militer. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional sebagai negara yang mengedepankan solusi damai dan kedaulatan nasional.
Post Comment