Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait menyepakati 10 langkah mitigasi untuk melindungi jemaah umrah Indonesia dari dampak konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Jakarta pada Selasa (3/3/2026). Langkah-langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap situasi keamanan di Timur Tengah yang mulai memengaruhi jalur penerbangan internasional, termasuk perjalanan ibadah umrah menuju Arab Saudi.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil terkait situasi ini. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, maskapai penerbangan, serta Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Pertemuan ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dalam memantau perkembangan situasi serta menyusun langkah mitigasi risiko demi memastikan perlindungan bagi para jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah tetap menjadi fokus utama.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukan pembatalan, tetapi langkah mitigasi risiko. Ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan perlindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo saat memimpin rapat di Jakarta.
Sebelumnya, Kemenhaj juga telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat untuk menunda perjalanan umrah sementara waktu hingga situasi dinilai lebih aman.
Pembentukan Pusat Koordinasi Terpadu
Dalam rapat tersebut, disepakati pula pembentukan Pusat Koordinasi Terpadu yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maskapai penerbangan, serta PPIU.
Seluruh pihak juga sepakat untuk saling bertukar dan memperbarui data agar penanganan perjalanan umrah bisa dilakukan dengan cepat dan akurat.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau PPIU untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan jemaah hingga kondisi keamanan wilayah udara menuju dan dari Arab Saudi benar-benar aman.
Dukungan Transportasi dan Imigrasi
Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan menyatakan siap memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi maskapai yang perlu menyesuaikan jadwal penerbangan.
Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mempermudah proses pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah yang sudah memiliki visa tetapi memilih menunda perjalanan.
Maskapai penerbangan juga sepakat memberikan kebijakan terbaik terkait refund, reschedule, maupun re-route tanpa biaya tambahan. Selain itu, maskapai akan menyediakan dukungan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah yang tertahan di Arab Saudi atau negara transit, sesuai kebijakan masing-masing.
Maskapai utama bahkan berkomitmen membantu pemindahan penumpang ke maskapai mitra serta menyiapkan penerbangan tambahan untuk mengangkut jemaah yang tertahan di Jeddah dan Madinah.
Tanggung Jawab PPIU dan Skema Kompensasi
Bagi PPIU yang tetap memberangkatkan jemaah karena sudah terikat kontrak layanan dan mengeluarkan biaya besar, mereka diwajibkan menjamin keselamatan jemaah hingga kembali ke Tanah Air. Selain itu, mereka juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi terkini di Timur Tengah.
Sementara itu, PPIU yang belum memiliki kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan menunda keberangkatan jemaah. Jika tetap memberangkatkan jemaah, mereka wajib memberikan penjelasan lengkap mengenai risiko situasi keamanan.
Kemenhaj juga akan mengomunikasikan skema kompensasi, restitusi, atau refund untuk visa, akomodasi, konsumsi, serta transportasi darat bagi calon jemaah yang gagal berangkat akibat larangan penerbangan di beberapa negara transit.
Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi akan terus diperkuat agar keselamatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi jemaah umrah Indonesia tetap terjaga di tengah dampak konflik di Timur Tengah.
penulis:putra
Post Comment