Sekolapedia – 27 Maret 2026 | Jumat, 27 Maret 2026 – Gerakan Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM SI) mengeluarkan pernyataan tegas menuntut transparansi total dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret lalu. Sikap tegas tersebut muncul bersamaan dengan mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, yang mengundurkan diri setelah tekanan publik dan internal meningkat.
Latar Belakang Insiden
Pada malam Kamis, 12 Maret 2026, Andrie Yunus menjadi korban serangan berupa semprotan air keras di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Insiden terjadi usai Andrie menghadiri sebuah podcast yang membahas remiliterisme dan judicial review di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dua orang yang tidak dikenal melancarkan serangan tersebut, menimbulkan luka ringan pada kulit Andrie dan menimbulkan kehebohan di kalangan aktivis hak asasi manusia.
Polda Metro Jaya memperkirakan ada lebih dari empat orang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara itu, Mabes TNI mengonfirmasi telah menahan empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang diduga terlibat. Proses penyidikan masih berjalan, namun tekanan untuk mengusut tuntas kasus ini terus menguat.
Reaksi Pemerintah dan Lembaga Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya koordinasi antara TNI dan Polri agar tidak menimbulkan dualisme dalam penanganan kasus. Ia mengingatkan bahwa perbedaan kompetensi absolut pengadilan yang menangani perkara ini dapat menimbulkan komplikasi hukum. Munafrizal mengusulkan mekanisme sengketa kewenangan mengadili di Mahkamah Agung bila terjadi perbedaan pandangan antara kedua lembaga.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menuntut agar rantai komando perintah penyiraman air keras segera diungkap, menyinggung kemungkinan adanya operasi terorganisir yang melibatkan atasan di dalam TNI. Koordinator KontraS, Dima Bagus Arya, menilai pengunduran diri Kabais tidak dapat dianggap sebagai akuntabilitas atas kejahatan serius yang melibatkan intelijen militer. “Operasi sebesar ini menimbulkan dugaan perintah dari tingkat atas, sehingga seluruh struktur komando harus diselidiki,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Langkah BEM SI: Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
BEM SI, melalui Ketua Umumnya, mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut TNI memberikan penjelasan lengkap mengenai proses penyidikan, identitas tersangka, serta status penahanan prajurit BAIS. Mereka menegaskan bahwa transparansi penuh diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan menegakkan supremasi hukum.
“Kami menuntut TNI untuk tidak menutup-nutupi informasi, melainkan membuka semua data terkait penyelidikan, termasuk bukti video, rekaman CCTV, dan laporan forensik,” kata Ketua BEM SI, Riza Pratama, dalam konferensi pers virtual. “Jika TNI bersikap kooperatif, proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan menghindari spekulasi yang merusak citra institusi.”
Isu Politik dan Manuver Internal TNI
Organisasi masyarakat sipil Imparsial menilai pengunduran diri Kabais sebagai manuver untuk menyelamatkan aktor intelijen yang terlibat dalam percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut merupakan upaya mengalihkan sorotan dari pelaku utama.
Selain itu, Kementerian Pertahanan (Kemenham) telah meminta koordinasi intensif antara TNI dan Polri untuk membongkar rantai komando. Permintaan ini menandakan adanya tekanan politik yang signifikan, mengingat kasus ini telah menjadi sorotan nasional dan internasional.
Perkembangan Selanjutnya
Sejauh ini, TNI belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status penahanan keempat prajurit BAIS maupun hasil awal penyidikan forensik. Sementara itu, pihak keluarga Andrie Yunus menuntut keadilan dan menolak segala bentuk kompromi yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pelaku.
Jika TNI gagal memberikan transparansi yang diminta, BEM SI berjanji akan melanjutkan aksi protes di depan Mabes TNI serta mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kompetensi lembaga militer dalam penanganan kasus hak asasi manusia.
Kasus penyiraman air keras ini tidak hanya menguji integritas TNI dalam menegakkan hukum, tetapi juga menyoroti peran aktif mahasiswa dan organisasi sipil dalam menuntut akuntabilitas negara. Tekanan publik yang terus meningkat menandakan bahwa masyarakat Indonesia kini menuntut standar transparansi yang lebih tinggi dari institusi keamanan nasional.
Dengan langkah tegas BEM SI dan sorotan media nasional, diharapkan proses penyidikan dapat bergerak lebih cepat, mengungkap rantai komando yang terlibat, dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat luas.
Post Comment