Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara lagi dibuat kecewa berat. Pasalnya, banyak badan publik yang malah absen dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025. Gara-gara nggak kooperatif, instansi-instansi ini pun dilaporkan ke kepala daerah masing-masing.
Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, menyayangkan rendahnya partisipasi tahun ini. Bayangkan saja, lebih dari separuh instansi yang seharusnya ikut malah mengabaikan kewajiban ini.
Baca juga:Sinergi Instansi: Kolaborasi TNI-Polri dalam Mengawal Objek Vital Nasional Energi
“Bagaimana Mau Ukur Kepatuhan Kalau Nggak Ikut?”
Fajar menegaskan kalau partisipasi dalam Monev KIP itu penting banget buat mengukur seberapa taat mereka terhadap UU Keterbukaan Informasi.
- Langkah Tegas: Surat resmi sudah dikirim ke Bupati Nunukan.
- Target Laporan: KI Kaltara juga bakal lapor ke Gubernur, Wali Kota Tarakan, serta para Bupati di Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung.
- Harapan: Biar para kepala daerah memberikan teguran keras. Ingat, melayani informasi itu kewajiban undang-undang, bukan sekadar pilihan!
Baca juga:Kumpulan Contoh Soal Varian Data Berkelompok untuk SMA dan Mahasiswa
Data Partisipasi yang Bikin Elus Dada
Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, buka-bukaan soal datanya. Dari 255 badan publik, ternyata cuma 120 instansi (47%) yang mau ikutan.
Berikut rincian tingkat kepatuhan dari yang paling rajin sampai yang paling malas:
- Penyelenggara Pemilu: 83% (Top!)
- Kota Tarakan: 77,4%
- Pemprov Kaltara: 72,5%
- Kab. Tana Tidung: 38,8%
- Kab. Malinau: 35,5%
- Kab. Bulungan: 32,5%
- Kab. Nunukan: 27% (Paling rendah)
Data ini menunjukkan kalau komitmen pimpinan di daerah-daerah tersebut buat terbuka soal informasi publik masih harus banyak dipoles lagi.
Penulis: okta
Post Comment