Pencairan bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, hingga BLT Dana Desa di bulan Februari 2026 merupakan hak penuh bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, di tengah proses distribusi, masih sering terdengar kabar adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pemotongan dana bantuan dengan berbagai dalih, mulai dari biaya administrasi, uang terima kasih, hingga iuran kas desa. Penting untuk diingat bahwa seluruh program bansos pemerintah bersifat gratis dan harus diterima secara utuh tanpa potongan sepeser pun. Jika Anda atau kerabat mengalami pemotongan dana secara ilegal, Anda memiliki hak dan perlindungan hukum untuk melaporkannya melalui kanal resmi yang telah disediakan.
Baca juga:Rekapitulasi Jumlah Bus Kereta dan Kapal dalam Mudik Gratis Pemerintah 2026
Pahami Bahwa Bansos Tidak Boleh Dipotong dengan Alasan Apapun
Perlu ditegaskan kembali bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menginstruksikan agar seluruh dana bantuan masuk langsung ke rekening KKS atau diterima tunai di Kantor Pos tanpa adanya biaya tambahan. Segala bentuk pemotongan, baik itu dilakukan oleh oknum perangkat desa, pengurus kelompok, maupun oknum pendamping, adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum. Jika ada pihak yang meminta bagian dari uang bansos Anda dengan alasan “pemerataan” atau “biaya operasional”, hal tersebut tetap dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) yang dapat dipidana.
Kumpulkan Bukti yang Kuat Sebelum Melapor
Agar laporan Anda dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib atau kementerian terkait, pastikan Anda memiliki bukti yang cukup. Bukti tersebut bisa berupa rekaman suara atau video saat oknum meminta uang, foto saat serah terima uang hasil potongan, struk penarikan ATM yang tidak sesuai dengan uang yang diterima, hingga saksi mata yang juga mengalami hal serupa. Semakin lengkap bukti yang Anda miliki, semakin cepat pihak pengawas dapat melakukan verifikasi dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.
Hubungi Layanan Command Center Kemensos 171
Kanal pengaduan utama yang paling direkomendasikan adalah Command Center Kementerian Sosial melalui nomor telepon 171. Layanan ini beroperasi selama 24 jam dan didedikasikan khusus untuk menerima keluhan terkait masalah bantuan sosial, termasuk praktik pungli dan pemotongan bantuan. Saat menghubungi nomor ini, sampaikan secara detail kronologi kejadian, nama oknum jika diketahui, serta lokasi spesifik (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten) tempat praktik pemotongan tersebut terjadi. Laporan Anda akan dicatat dan diteruskan ke tim monitoring pusat.
Laporkan Lewat WhatsApp Resmi Kemensos dan SP4N-LAPOR!
Selain sambungan telepon, Anda juga bisa melapor secara tertulis melalui WhatsApp resmi Kementerian Sosial di nomor 0811-10-222-10. Cara ini sangat efektif karena Anda dapat langsung melampirkan foto atau dokumen bukti pemotongan. Selain itu, Anda bisa menggunakan portal SP4N-LAPOR! yang dapat diakses di situs lapor.go.id atau melalui aplikasi di smartphone. Portal ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi, sehingga laporan Anda akan dipantau oleh instansi pengawas seperti Ombudsman dan Kemenpan-RB.
Melaporkan ke Pihak Kepolisian Melalui Tim Saber Pungli
Jika pemotongan dilakukan dengan unsur ancaman atau paksaan, Anda disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian setempat atau melalui tim Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar). Anda dapat menghubungi call center Saber Pungli di nomor 193 atau mengirimkan SMS ke 1193. Tim ini memiliki kewenangan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum yang melakukan pemotongan bansos di lapangan. Identitas pelapor akan dirahasiakan sehingga Anda tidak perlu merasa takut akan adanya intimidasi atau ancaman dari pihak manapun.
Gunakan Fitur Sanggah di Aplikasi Cek Bansos
Kementerian Sosial juga menyediakan fitur “Usul-Sanggah” di dalam aplikasi resmi Cek Bansos Mobile. Meskipun fitur ini lebih sering digunakan untuk melaporkan penerima yang tidak tepat sasaran, Anda juga bisa memanfaatkannya untuk memberikan catatan mengenai kendala distribusi di lapangan. Selain itu, berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat juga merupakan langkah yang baik, karena mereka memiliki wewenang untuk memberikan teguran keras hingga pemberhentian terhadap pendamping atau petugas yang menyalahgunakan jabatan.
Pentingnya Keberanian Warga untuk Menjaga Transparansi Bansos
Banyak KPM yang memilih diam saat dana bansosnya dipotong karena merasa takut bantuan mereka akan dicabut di periode berikutnya. Hal ini adalah persepsi yang salah. Justru dengan melaporkan oknum tersebut, Anda membantu pemerintah memperbaiki sistem distribusi agar lebih transparan. Bantuan sosial adalah hak Anda yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak ada oknum yang memiliki wewenang untuk mencabut kepesertaan Anda hanya karena Anda melaporkan tindakan kecurangan. Semakin banyak warga yang berani melapor, semakin sempit ruang gerak bagi oknum pungli untuk beraksi.
Demikian panduan mengenai cara melaporkan pemotongan bansos oleh oknum di bulan Februari 2026. Jangan biarkan hak keluarga Anda dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Simpan nomor-nomor aduan di atas di dalam ponsel Anda sebagai langkah antisipasi saat mencairkan bantuan.
Penulis:dhnna
Post Comment