Latihan Soal Ujian Advokat Materi Hukum Perkawinan dan Pembahasan Kasus Lengkap

Menghadapi Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi profesi seperti PERADI memerlukan kesiapan mental dan pemahaman hukum yang mendalam. Salah satu materi yang selalu muncul dan memiliki kompleksitas tinggi adalah Hukum Perkawinan. Hal ini dikarenakan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya bersumber pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), tetapi juga bersinggungan dengan hukum agama (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum perdata Barat (BW).

baca juga : 10 Contoh Soal Metode Ilmiah untuk SMP dan SMA Beserta Jawaban

Seorang calon advokat wajib menguasai prinsip-prinsip dasar perkawinan, syarat sah, pembatalan, hingga konsekuensi hukum dari perceraian seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Artikel ini menyajikan simulasi latihan soal ujian advokat beserta pembahasan kasus untuk membantu Anda meraih kelulusan.

Landasan Filosofis Hukum Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip utamanya adalah Monogami, meskipun hukum kita memberikan ruang ketat bagi poligami melalui izin pengadilan.

Penting bagi calon advokat untuk mengingat perubahan krusial dalam UU No. 16 Tahun 2019, yaitu penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun.

Bagian 1: Simulasi Soal Pilihan Ganda UPA

Soal 1: Syarat Sah Perkawinan Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila: A. Dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. B. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. C. Sudah dicatatkan dalam akta sipil oleh pejabat berwenang. D. Kedua belah pihak telah mencapai usia 21 tahun tanpa perlu izin orang tua.

Pembahasan: Jawaban yang tepat adalah B. Pasal 2 ayat (1) menegaskan aspek religiusitas sebagai penentu keabsahan perkawinan. Adapun pencatatan pada ayat (2) adalah syarat administratif agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

Soal 2: Pembatalan Perkawinan Seorang suami baru mengetahui setelah satu bulan menikah bahwa istrinya ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan pria lain. Langkah hukum yang paling tepat adalah: A. Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan. B. Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan. C. Melaporkan istri ke polisi atas dugaan perzinahan. D. Menganggap perkawinan tersebut batal demi hukum tanpa ke pengadilan.

Pembahasan: Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Pasal 22 s/d 28 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi, termasuk adanya ikatan perkawinan yang masih ada (poligami liar). Pembatalan harus melalui putusan Pengadilan.

Bagian 2: Pembahasan Kasus Hukum Perkawinan (Studi Kasus Advokat)

Dalam ujian advokat bagian esai atau analisis kasus, Anda sering diminta untuk memberikan solusi hukum terhadap sengketa keluarga. Berikut adalah contoh kasus yang sering muncul:

Kasus: Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini)

Deskripsi Kasus: Bapak A dan Ibu B bercerai setelah 10 tahun menikah. Selama pernikahan, Bapak A membeli sebuah rumah atas namanya sendiri menggunakan gaji hasil kerjanya. Sebelum menikah, Ibu B sudah memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya. Saat ini, Bapak A menuntut agar tanah warisan Ibu B dibagi dua sebagai harta bersama, sementara Ibu B menuntut rumah tersebut menjadi miliknya sepenuhnya karena Bapak A berselingkuh.

Analisis Hukum dan Solusi: Sebagai advokat, Anda harus mengacu pada Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974:

1. Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, rumah yang dibeli dari gaji Bapak A selama pernikahan adalah harta bersama, meskipun atas nama pribadi.
2. Harta Bawaan: Harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau harta perolehan (warisan/hadiah) tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, tanah warisan Ibu B adalah harta bawaan dan tidak dapat dibagi dua.
3. Kesalahan (Perselingkuhan): Dalam hukum positif Indonesia, perselingkuhan adalah alasan perceraian, namun tidak secara otomatis menghilangkan hak mantan suami/istri atas bagian harta bersama (50:50), kecuali ada perjanjian kawin sebelumnya.

Bagian 3: Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Hukum Islam

Bagi calon advokat yang akan berpraktik di Pengadilan Agama, pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangatlah vital.

Soal Kasus: Jika terjadi perceraian antara suami istri Muslim, dan mereka memiliki anak yang masih berusia 5 tahun (mumayyiz), siapakah yang menurut hukum paling berhak memegang hak asuh?

Jawaban dan Penjelasan: Berdasarkan Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, hak ini dapat dicabut oleh Pengadilan jika ibu terbukti melakukan perilaku yang membahayakan keselamatan atau moral anak (misalnya pemabuk atau penjudi). Setelah anak berusia 12 tahun, ia diberikan hak untuk memilih antara ikut ayah atau ibu.

Strategi Mengerjakan Soal Hukum Perkawinan UPA

1. Cermati Kewenangan Peradilan: Jika para pihak Muslim, maka kewenangannya ada di Pengadilan Agama. Jika Non-Muslim, maka kewenangannya di Pengadilan Negeri.
2. Hafalkan Alasan Perceraian: Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mencantumkan 6 alasan sah perceraian, seperti salah satu pihak berbuat zina, mabuk, meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut, atau terjadi perselisihan yang terus menerus.
3. Perhatikan Perjanjian Kawin: Perjanjian kawin kini bisa dibuat selama masa perkawinan (Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015), tidak harus sebelum menikah.

baca juga : Pengukuhan MKKS dan Pelantikan MGMP SMA Se-Provinsi Lampung Digelar di Universitas Teknokrat Indonesia, Kampus Unggulan di Lampung

Kesimpulan

Materi Hukum Perkawinan dalam Ujian Advokat memerlukan ketelitian dalam membedakan antara aspek administratif dan aspek substantif. Dengan memahami UU Perkawinan, PP No. 9/1975, serta KHI, Anda akan mampu membedah setiap kasus sengketa keluarga dengan perspektif hukum yang jernih. Perbanyaklah membaca yurisprudensi Mahkamah Agung terkait harta bersama dan hak asuh anak karena soal ujian seringkali diadaptasi dari kasus nyata.

penulis : dinda