Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara di satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga. Perannya adalah memastikan bahwa setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh negara telah memenuhi semua persyaratan formal, material, dan akuntansi sebelum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tingginya tanggung jawab ini menuntut PPSPM memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang peraturan perbendaharaan.
Untuk menjamin kualitas dan kapabilitas, Kementerian Keuangan secara berkala menyelenggarakan Uji Kompetensi PPSPM. Artikel ini akan menyajikan contoh soal yang sering muncul dalam uji kompetensi tersebut, mencakup aspek-aspek penting seperti pengujian tagihan, penerbitan SPM, hingga tanggung jawab PPSPM.
Baca juga: Mengupas Tuntas Contoh Soal AKM MTs 2025: Strategi Sukses
Bagian 1: Kerangka Hukum dan Kewenangan PPSPM
Uji kompetensi PPSPM selalu dimulai dengan menguji pemahaman kandidat mengenai dasar hukum dan lingkup kewenangan mereka, yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan turunannya (misalnya, PMK mengenai Tata Cara Pembayaran).
Contoh Soal 1:
Menurut peraturan perbendaharaan yang berlaku, PPSPM harus melakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen pendukung dan kebenaran perhitungan sebelum menandatangani SPM. Salah satu pengujian material yang wajib dilakukan oleh PPSPM adalah memastikan bahwa tagihan yang diajukan:
A. Telah dicatat dalam Buku Besar Pembantu pada Satker.
B. Merupakan kewajiban negara yang didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap.
C. Sudah dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
D. Telah disetujui oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga.
Pembahasan Kunci:
Jawaban yang paling tepat adalah B. Merupakan kewajiban negara yang didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap. Pengujian material adalah inti dari tugas PPSPM, yaitu memastikan bahwa tagihan tersebut benar-benar timbul dari kewajiban yang sah (sesuai kontrak, spesifikasi, dan output yang disepakati) dan didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Bagian 2: Pengujian Tagihan dan Dokumen Pendukung
Tugas utama PPSPM adalah melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dari PPK, yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengujian ini terbagi menjadi pengujian formal dan pengujian material.
Contoh Soal 2:
PPK mengajukan SPP-LS (Langsung) untuk pembayaran honorarium pegawai. Dokumen pendukung yang dilampirkan telah lengkap, termasuk daftar nominatif, surat keterangan PPK, dan perhitungan PPh Pasal 21. Namun, PPSPM menemukan bahwa saldo pagu DIPA untuk akun belanja pegawai tersebut sudah tidak mencukupi untuk pembayaran gaji bulan berjalan.
Apa tindakan yang harus dilakukan oleh PPSPM terkait temuan tersebut?
A. Menerbitkan SPM dan segera memberitahukan kepada PPK untuk mengajukan revisi DIPA.
B. Menolak penerbitan SPM karena tidak memenuhi syarat tersedianya dana dan mengembalikan SPP kepada PPK untuk direvisi.
C. Menerbitkan SPM dengan nilai yang disesuaikan dengan sisa pagu DIPA yang tersedia.
D. Menerbitkan SPM dan mencatat kekurangannya sebagai utang pada Laporan Keuangan Satker.
Pembahasan Kunci:
Jawaban yang benar adalah B. Menolak penerbitan SPM karena tidak memenuhi syarat tersedianya dana dan mengembalikan SPP kepada PPK untuk direvisi. Salah satu prinsip utama pengujian formal yang dilakukan PPSPM adalah memastikan ketersediaan dana (kecukupan pagu) dalam DIPA. Jika pagu tidak mencukupi, SPM tidak boleh diterbitkan.
Contoh Soal 3:
Sebuah SPP-LS untuk pembayaran jasa konsultansi dengan nilai Rp 120.000.000,00 diajukan kepada PPSPM. PPSPM menemukan bahwa dalam SPP tersebut belum dicantumkan atau dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%.
Berapakah nilai bersih (nominal) SPM yang seharusnya diterbitkan oleh PPSPM?
A. Rp 120.000.000,00
B. Rp 117.600.000,00
C. Rp 117.000.000,00
D. Rp 119.760.000,00
Pembahasan Kunci:
Pajak yang harus dipotong (PPh Pasal 23 sebesar 2% dari Rp 120.000.000,00) adalah:
$0.02 \times Rp 120.000.000,00 = Rp 2.400.000,00$.
Nilai bersih SPM yang diterbitkan adalah:
$Rp 120.000.000,00 – Rp 2.400.000,00 = \mathbf{Rp 117.600.000,00}$.
Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Rp 117.600.000,00. PPSPM memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan sebelum menerbitkan SPM.
Bagian 3: Mekanisme Penerbitan SPM dan Jenis-jenisnya
PPSPM harus menguasai berbagai jenis SPM dan perlakuan khusus untuk masing-masing jenis, seperti SPM Gaji Induk, SPM Uang Persediaan (UP), SPM Tambah Uang Persediaan (TUP), dan SPM Langsung (LS).
Contoh Soal 4:
Dalam rangka pengelolaan kas bendahara pengeluaran, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) kepada KPPN. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum KPPN mencairkan dana UP tersebut adalah:
A. Telah dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan besaran UP.
B. SPM-UP harus diterbitkan dan ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPSPM.
C. Nominal UP yang diajukan tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam peraturan atau Surat Penetapan Besaran UP dari Kepala KPPN.
D. Bendahara Pengeluaran telah melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan kas bulan sebelumnya.
Pembahasan Kunci:
Jawaban yang benar adalah C. Nominal UP yang diajukan tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam peraturan atau Surat Penetapan Besaran UP dari Kepala KPPN. KPPN akan mencairkan UP berdasarkan batas maksimal yang telah ditetapkan. Opsi D kurang tepat karena LPJ menjadi persyaratan untuk pengajuan SPM Penggantian UP (GUP), bukan SPM-UP.
Contoh Soal 5:
Berdasarkan PMK tentang Tata Cara Pembayaran, tanggung jawab utama PPSPM setelah menerbitkan SPM adalah:
A. Menyetor seluruh potongan pajak dan/atau pungutan lainnya kepada kas negara.
B. Menyampaikan SPM beserta lampiran dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tembusan kepada Bendahara Pengeluaran.
C. Menatausahakan dan menyimpan seluruh dokumen SPM, SPP, dan pendukungnya.
D. Menguji kebenaran saldo kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
Pembahasan Kunci:
Jawaban yang paling tepat adalah C. Menatausahakan dan menyimpan seluruh dokumen SPM, SPP, dan pendukungnya. Meskipun semua opsi merupakan bagian dari siklus akuntansi dan perbendaharaan, menatausahakan dan menyimpan dokumen adalah tanggung jawab administrasi langsung PPSPM yang sangat penting untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban di masa mendatang.
Bagian 4: Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum PPSPM
Uji kompetensi juga mengukur kesadaran PPSPM terhadap risiko hukum dan sanksi yang timbul dari kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan tugas.
Contoh Soal 6:
PPSPM diwajibkan untuk menolak penerbitan SPM apabila salah satu syarat pembayaran tidak dipenuhi. Jika PPSPM lalai dan tetap menerbitkan SPM yang ternyata menyebabkan kerugian negara (misalnya, pembayaran ganda atau pembayaran tidak sah), maka sanksi yang dapat dikenakan kepada PPSPM adalah:
A. Diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan dan diwajibkan mengganti kerugian negara.
B. Dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Hanya dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat.
D. Tidak dikenakan sanksi karena tanggung jawab penuh ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pembahasan Kunci:
Jawaban yang benar adalah B. Dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPSPM adalah salah satu pejabat perbendaharaan yang bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang diakibatkannya, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, sesuai UU Perbendaharaan Negara.
Penulis: Indra Irawan
Post Comment