Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.
1234Sekretariat Bersama Golongan Karya bukan partai politik selama kurun waktu 1964 sampai 1998. Golkar adalah rumpun golongan karya yang membawahi beberapa Kelompok Induk Organisasi (KINO), termasuk Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang di antaranya adalah pegawai negeri sipil.[8] Pejabat ini dahulu merupakan seorang birokrat di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang "dikaryakan" sebagai wali kota administratif sekaligus sebagai anggota Golkar.
↑"Singkawang Jadi Kota Administratif". Berita Yudha. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 1989-02-19. hlm.2. Diakses tanggal 2024-05-24.
↑"Singkat Daerah". Harian Neraca. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 1988-10-06. hlm.7. Diakses tanggal 2024-05-23.
