Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) merupakan sebuah standar aktivitas perusahaan yang menjadi rujukan investor sosial dalam memilah investasi yang potensial, dimana investasi tersebut kadang-kadang disebut sebagai investasi yang bertanggung jawab atau, dalam kasus yang lebih proaktif, bisa disebut investasi berdampak, yang sering digunakan secara bergantian dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutannya, meski konsep-konsep ini memiliki fokus, asal, dan aplikasi yang berbeda.[1][2][3] Prinsip lingkungan mencakup pertimbangan sebuah perusahaan dalam menjaga lingkungan, misalnya kebijakan mengenai menjaga perubahan iklim. Prinsip sosial mencakup pengelolaan perusahaan dengan elemen seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Prinsip Tata Kelola erat kaitannya dengan kepemimpinan perusahaan, kompensasi eksekutif, audit, kontrol internal, dan hak-hak pemegang saham.[4]
Istilah ESG pertama kali menjadi terkenal dalam laporan tahun 2004 yang berjudul "Who Cares Wins", yang merupakan inisiatif bersama lembaga keuangan atas undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[5] Pada tahun 2023, gerakan ini telah berkembang dari inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap PBB menjadi sebuah fenomena global yang mewakili lebih dari US$30 triliun aset yang telah dikelola.[6]
Kritik terhadap ESG bervariasi tergantung pada sudut pandang dan area fokus, seperti kualitas data dan kurangnya standardisasi, regulasi dan politik yang berkembang, pencucian hijau, dan variasi dalam definisi dan penilaian kebaikan sosial.[7] Beberapa kritikus berpendapat bahwa ESG berfungsi sebagai perpanjangan de facto dari regulasi pemerintah, dengan perusahaan investasi besar seperti BlackRock menerapkan standar ESG yang tidak dapat atau tidak diatur secara langsung oleh pemerintah.[8] Hal ini telah menyebabkan tuduhan bahwa ESG menciptakan mekanisme untuk mempengaruhi pasar dan perilaku perusahaan tanpa pengawasan yang demokratis, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas dan pelanggaran terhadap wewenang.[9][10]
Sejarah
Keputusan investasi sebagian besar didasarkan pada potensi pengembalian finansial untuk tingkat risiko tertentu.[14] Namun, selalu ada banyak kriteria lain untuk memutuskan ke mana harus menempatkan uang—dari pertimbangan politik hingga imbalan surgawi.[15]
Pada tahun 1970-an, kebencian dunia terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan menyebabkan salah satu contoh paling terkenal dari divestasi selektif berdasarkan garis etika, sehingga, Pendeta Leon Sullivan, anggota dewan General Motors di Amerika Serikat, menyusun Kode Etik pada tahun 1977 untuk melakukan bisnis dengan Afrika Selatan sebagai tanggapan terhadap seruan yang semakin meningkat untuk sanksi terhadap rezim tersebut, sehingga dikenal dengan Prinsip Sullivan (Kode Sullivan).[16] Prinsip ini menjadi acuan terhadap laporan pemerintah terhadap perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi di bisnis Afrika Selatan, dimana pada saat itu banyak perusahaan tersebut banyak yang melanggar prinsip tersebut, sehingga menyebabkan divestasi massal. Tekanan yang diberikan komunitas bisnis kepada rezim Afrika Selatan menambah bobot yang besar pada dorongan yang semakin besar untuk meninggalkan sistem apartheid.[17]
Pada tahun 1960-an dan 1970-an, ekonom Milton Friedman, menanggapi suasana kedermawanan yang berlaku, yaitu tanggung jawab sosial berdampak buruk pada kinerja keuangan perusahaan dan bahwa regulasi dan campur tangan dari "pemerintah besar" akan selalu merusak ekonomi makro, sehingga penilaian terhadap perusahaan atau aset harus didasarkan hampir secara eksklusif pada laba bersih. Namun, pada tahun 1988, James S. Coleman melawan teori tersebut dengan menulis sebuah artikel di American Journal of Sociology berjudul "Modal Sosial dalam Penciptaan Modal Manusia", yang menjelaskan tentang perlawanan dominasi konsep 'kepentingan diri' dalam ekonomi dan memperkenalkan konsep modal sosial ke dalam pengukuran suatu nilai.[15] Sejak saat itu, risiko dan peluang lingkungan dan sosial didesak masuk ke dalam pengambilan keputusan perusahaan dan pasar modal.
Pada pergantian abad ke-21 terdapat istilah investasi etis, dimana pasar investasi mulai menyadari kebutuhan yang berkembang akan produk yang ditujukan untuk apa yang kemudian dikenal sebagai Investasi yang Bertanggung Jawab (Socially Responsible Investment). Pada tahun 1981, Freer Spreckley, pencipta Social Enterprise, menerbitkan Social Audit — A Management Tool for Co-operative Working, yang menjelaskan tentang gagasan tentang serangkaian kriteria internal yang harus digunakan oleh perusahaan sosial dan organisasi lain dalam perencanaan dan akuntansi tahunan mereka, seperti kelayakan finansial, penciptaan kekayaan sosial, tata kelola organisasi, dan tanggung jawab lingkungan, dan kemudian dikenal sebagai akuntansi dan audit sosial. Pada tahun 1998, John Elkington, salah satu pendiri konsultan bisnis Sustainability, menerbitkan Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business, yang menjelaskan tentang kelompok pertimbangan non-finansial yang harus dimasukkan dalam faktor-faktor yang menentukan nilai perusahaan atau ekuitas, sehingga dia menciptakan istilah "tiga pilar keberlanjutan" yaitu keuangan, lingkungan, dan sosial. yang termasuk dalam perhitungan baru tersebut.[18][19] Pada saat yang sama, pembagian ketat antara sektor lingkungan dan sektor keuangan mulai runtuh, yang ditandai dengan terpilihnya Chris Yates-Smith sebagai anggota panel internasional di Kota London pada tahun 2002, yang mengawasi konstruksi teknis, akreditasi, dan distribusi Standar Produksi Organik dan pendiri konsultan branding, serta mendirikan salah satu kelompok riset keuangan lingkungan pertama yang disebut The Virtuous Circle, yang bertugas untuk memeriksa sifat korelasi antara standar lingkungan dan sosial serta kinerja keuangan. Beberapa bank besar dan lembaga investasi dunia mulai menanggapi meningkatnya minat pada pasar investasi ESG dengan menyediakan layanan sisi penjualan; di antara yang pertama adalah bank Brasil Unibanco, dan Jupiter Fund milik Mike Tyrell di London, yang menggunakan riset berbasis ESG untuk menyediakan layanan investasi selektif kepada HSBC dan Citicorp pada tahun 2001.
Pada awal tahun 2000-an, sebagian besar pasar investasi masih menerima asumsi historis bahwa investasi yang diarahkan secara etis pada dasarnya cenderung menghambat pengembalian finansial. Kedermawanan tidak dianggap membantu bisnis yang menguntungkan, dan Friedman telah memberikan dasar akademis yang diterima secara luas untuk argumen bahwa biaya berperilaku secara etis akan lebih besar daripada manfaatnya. Namun, asumsi tersebut mulai ditantang secara mendasar. Pada tahun 1998, dua jurnalis, Robert Levering dan Milton, menerbitkan "Fortune 100 Best Companies to Work For", yang menyusun daftar perusahaan-perusahaan terbaik di Amerika Serikat terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana kinerja keuangan mereka sebagai hasilnya. Dari tiga bidang perhatian yang diwakili oleh ESG, lingkungan dan sosial telah menerima sebagian besar perhatian publik dan media, terutama karena meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim. Moskowitz menyoroti aspek tata kelola perusahaan dari investasi yang bertanggung jawab, dimana berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, hubungan perusahaan dengan pemegang saham, dan perlakuan perusahaan terhadap karyawannya. Pada awal tahun 2000-an, pengaruh Moskowitz terhadap kemudahan perekrutan perusahaan dan reputasi merek mulai menantang asumsi historis mengenai efek keuangan dari faktor ESG.[20] Pada tahun 2011, Alex Edmans, seorang profesor keuangan di Wharton, menerbitkan sebuah makalah di Journal of Financial Economics yang menunjukkan bahwa "100 Perusahaan Terbaik untuk Bekerja" mengungguli rekan-rekan mereka dalam hal pengembalian saham sebesar 2–3% per tahun selama 1984–2009, dan menghasilkan pendapatan yang secara sistematis melebihi ekspektasi analis.[21]
Pada tahun 2005, Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan sebuah laporan dari firma hukum internasional Freshfields Bruckhaus Deringer terkait interpretasi hukum terkait investor dan isu-isu ESG, dimana laporan ini menyimpulkan bahwa tidak hanya diperbolehkan bagi perusahaan investasi untuk mengintegrasikan isu-isu ESG ke dalam analisis investasi, tetapi juga dapat dikatakan sebagai bagian dari kewajiban fidusia bagi perusahaan tersebut.[22][23] Pada tahun 2014, Komisi Hukum di Inggris dan Wales mengkonfirmasi bahwa tidak ada larangan bagi wali amanat pensiun dan pihak lain untuk mempertimbangkan faktor-faktor ESG ketika membuat keputusan investasi.[24]
Meski Friedman telah memberikan dukungan akademis untuk argumen bahwa integrasi faktor-faktor tipe ESG ke dalam praktik keuangan akan mengurangi kinerja keuangan, banyak laporan mulai muncul pada awal abad ini yang memberikan penelitian yang mendukung argumen sebaliknya.[25] Pada tahun 2006, Michael Barnett dari Universitas Oxford dan Robert Salomon dari Universitas New York menerbitkan sebuah studi berpengaruh yang menyimpulkan bahwa kedua sisi argumen tersebut bahkan mungkin saling melengkapi, dimana mereka mengemukakan hubungan antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Baik praktik investasi selektif maupun non-selektif dapat memaksimalkan kinerja keuangan portofolio investasi, dan satu-satunya jalan yang mungkin merusak kinerja adalah jalan tengah berupa investasi selektif.[26] Selain perusahaan investasi besar dan bank yang tertarik pada masalah ESG, sejumlah perusahaan investasi mulai menangani investasi yang bertanggung jawab dan portofolio berbasis ESG secara khusus.
Banyak pihak di industri investasi percaya bahwa pengembangan faktor ESG sebagai pertimbangan dalam analisis investasi adalah hal yang tak terhindarkan, yang dibuktikan dengan adanya hubungan antara pertimbangan isu ESG dan kinerja keuangan, serta kombinasi kewajiban fidusia dan pengakuan luas terhadap keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.[27][28][29] Selain itu, survei terhadap penerima manfaat akhir biasanya menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi untuk mempertimbangkan isu-isu sosial dan lingkungan bersamaan dengan pengembalian jangka panjang yang disesuaikan dengan risiko.[7] Hal ini membuat ESG telah menjadi kurang berkaitan dengan filantropi daripada kepraktisan.
Terdapat ketidakpastian dan perdebatan mengenai apa yang harus disebut untuk memasukkan faktor-faktor tak berwujud yang berkaitan dengan keberlanjutan dan efektivitas etis investasi. Nama-nama yang digunakan beragam, mulai dari penggunaan awal kata-kata kunci seperti "hijau" dan "eko", hingga berbagai macam deskripsi yang mungkin untuk jenis analisis investasi, sepert "investasi bertanggung jawab", "investasi yang bertanggung jawab secara sosial" (SRI),[30] "etis", "ekstra-keuangan", "investasi jangka panjang" (LHI), "bisnis yang ditingkatkan", "kesehatan perusahaan", "non-tradisional", dan lain-lain. Namun, dominasi istilah ESG kini telah diterima secara luas, seperti hasil survei terhadap 350 profesional investasi global yang dilakukan oleh Axa Investment Managers dan AQ Research pada tahun 2008, dimana sebagian besar profesional lebih menyukai istilah ESG untuk menggambarkan data tersebut.[31]
Pada Januari 2016, PRI, UNEP FI, ​​dan The Generation Foundation meluncurkan proyek tiga tahunan untuk mengakhiri perdebatan tentang apakah kewajiban fidusia adalah hambatan yang sah terhadap integrasi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam praktik dan pengambilan keputusan investasi atau tidak.[32] Hal ini disusul dengan publikasi tentang Kewajiban Fidusia di Abad ke-21 oleh PRI, UNEP FI, ​​UNEP Inquiry, dan UN Global Compact pada September 2015 ,[33] dimana laporan tersebut menyatakan bahwa Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan untuk mempertimbangkan semua pendorong nilai investasi jangka panjang, termasuk isu ESG, merupakan kegagalan kewajiban fidusia, sehingga banyak investor belum sepenuhnya mengintegrasikan isu ESG ke dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka meski telah ada kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2021, beberapa organisasi berupaya menjadikan kepatuhan ESG sebagai proses yang lebih mudah dipahami untuk menetapkan standar antara lembaga pemeringkat, antar industri, dan lintas yurisdiksi, termasuk seperti Workiva yang bekerja dari sudut pandang alat teknologi, lembaga seperti Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) yang mengembangkan tema umum di industri tertentu, dan peraturan pemerintah seperti Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR) di Uni Eropa tahun 2019.[34][35][36][37]
Selama pandemi COVID-19, BlackRock, Fidelity, dan Amundi, dan beberapa perusahaan manajemen aset lainnya, memberikan tekanan pada perusahaan farmasi tempat mereka memiliki saham besar untuk bekerja sama satu sama lain[38]
Pada akhir tahun 2022, Leonard Leo dan jaringan yang terkait meluncurkan kampanye untuk membongkar ESG, dengan target khusus pada investasi ramah iklim. Consumers' Research dan jaksa agung Partai Republik mengumumkan penyelidikan terhadap The Vanguard Group, yang keluar dari Net Zero Asset Managers Alliance paa awal tahun 2023 dan akan menjauhkan diri dari investasi ESG sama sekali karena tidak sesuai dengan kewajiban fidusia mereka kepada para investor menurut CEO-nya, serta investasi ESG tidak memiliki keunggulan apa pun dibandingkan investasi berbasis luas. [39][40] Meskipun sebagian besar manajer dana ESG berjanji untuk mengalahkan indeks luas, kurang dari 1 dari 7 manajer ekuitas aktif mereka mengungguli pasar luas dalam periode lima tahun mana pun dan tidak satu pun dari mereka yang secara eksklusif bergantung pada metodologi investasi nol bersih.[41]
Pada tahun 2026, Vanguard membayar $29,5 juta untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh beberapa jaksa agung karena diduga bersekongkol dengan BlackRock dan State Street untuk menggunakan inisiatif ESG guna memanipulasi pasar batubara.[42][43][44]
