Mataram Kuno

Wilayah Cilacap dulunya merupakan bekas wilayah kekuasaan kerajaan Medang (Mataram Kuno), hal ini dibuktikannya atas temuan prasasti yg berisi nama-nama desa, kegiatan upacara tertentu, dan pemberian status desa bebas pajak.

Handaunan (sekarang: Donan) sebagai cikal-bakal kabupaten Cilacap sudah dikenal di masa Mataram Kuno sebagaimana didasarkan pada prasasti Salingsingan bertuliskan 2 Mei 880 Masehi. Prasasti ini menyebut raja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang bertahta sekitar tahun (856—882 M) dan nama Handaunan.^[7]

Terdapat pula beberapa nama desa di Cilacap pada prasasti peninggalan Mataram kuno. Kelima prasasti ini menceritakan adanya nama-nama desa atau wilayah yang terletak di daerah sepanjang aliran sungai Serayu, di daerah Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, dan Cilacap.^[8][9]

Majapahit

Pada akhir zaman Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat:^{[13][14][15][16]}

• Wilayah Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan dibawah kekuasaan Kemaharajaan Majapahit.
• Wilayah Kerajaan Nusakambangan (Nusatembini) dan Adipati Pasir Luhur.
• Wilayah Kerajaan Pajajaran.

Pajajaran

Menurut Husein Djayadiningrat, kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 masehi setelah diserang oleh Banten dan Cirebon, oleh karenanya bagian timur Pajajaran diserahkan kepada Cirebon. Sehingga seluruh wilayah cikal-bakal Cilacap di sebelah timur dibawah kekuasaan Pajang (sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak) dan sebelah barat diserahkan kepada Cirebon (vasal Demak).

Pada 1587 Masehi, Pajang diganti oleh Mataram (Islam) yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada (1587-1755), maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula dibawah kekuasaan Kesultanan Pajang diserahkan kepada Kesultanan Mataram (pajang runtuh digantikan oleh Mataram). Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram Islam mengadakan ekspansi ke Galuh (vasal Cirebon).

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682, diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.^[17]

Surakarta

Pada tanggal 5 Oktober 1705, melalui perjanjian Kartasura VOC berhasil mengambil-alih beberapa wilayah Kesultanan Mataram yang ketika itu merupakan bagian dari daerah cikal-bakal Cilacap. Perjanjian antara VOC dan Kesultanan Mataram tersebut dikatakan bahwa batas timur wilayah VOC berpindah dari Ci Pamanukan (Karawang) ke sungai Losari: (sekarang Cisanggarung) di utara dan sungai Donan (Cilacap) di selatan.

Pengambil-alihan beberapa wilayah Kesultanan Mataram oleh VOC tertuang dalam (Pasal II Perjanjian 5 Oktober 1705), yang berbunyi bahwa jurisdiksi dan pemilikan tanah di sebelah barat gunung-gunung dan sungai-sungai diserahkan kepada VOC dimulai dari muara Sungai Donan di Laut Selatan, sepanjang sungai tersebut ke arah barat sampai Passorouan (pasuruan), awal dari danau dalam (Segara Anakan), ke arah utara sepanjang tepi timur dan utara dari danau sampai muara Sungai Tsiborom (sekarang Ciberem), sepanjang tepi timur dan utara dari rawa yang tak dapat dilalui sampai Tsisatia (sekarang Cisatya) sekitar negeri Madura, ke arah utara sebelah timur melalui pegunungan Dailoer (Dayeuhluhur) sampai gunung Sumana setelah Subang, sebelah tenggara Gunung Bongkok, ke arah utara sampai di Sungai Lassarij (Sungai Losari). Kesultanan Mataram runtuh pada 1755 masehi, digantikan oleh Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Zaman Penjajahan Belanda

Pembentukan Onder Afdeling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) dengan besluit Gubernur Jenderal D.De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, memutuskan : “Demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap”.

Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan :”Patenschap” Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestuur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestuur Pribumi Rangga atau Onder Regent. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Bagaimanapun pembentukan afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Patenschap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja.

Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama pattenschap Dayeuhluhur membentuk Onder Regentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas De Sturier tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut: Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). dari sana ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.

Dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai cikal-bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar dari pada eks Kawedanan Kroya, karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sub-bagian Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onder Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang.

Pada masa Residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda,setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).