Sebelum Perang Dunia I dan aneksasi Jepang atas Korea (1910–1945), seluruh Korea telah disatukan sebagai satu negara selama berabad-abad, yang sebelumnya dikenal sebagai Dinasti Goryeo dan Joseon, dan negara bersatu terakhir, Kekaisaran Korea. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1945 dan dimulai pada Perang Dingin (1945–1992), Korea dibagi menjadi dua negara di sepanjang paralel ke-38 (sekarang Zona Demiliterisasi Korea) pada tahun 1948. Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet pada tahun-tahun setelah perang, sedangkan Korea Selatan dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1950, Korea Utara menyerang Selatan, memulai Perang Korea, yang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953. Perang Korea dapat dimaknai juga sebagi upaya Korea Utara untuk menyatukan Semenanjung Korea dibawah pemerintahan rezim Kim Il Sung.[1] Bahkan setelah berakhirnya Perang Korea, reunifikasi terbukti menjadi tantangan karena kedua negara menjadi semakin menyimpang dengan kecepatan tetap. Namun, pada akhir 2010-an, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan agak menghangat, dimulai dengan partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 2018 di Kabupaten Pyeongchang, Provinsi Gangwon, Korea Selatan.[2][3][4][5][6] Pada tahun 2019, presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan penyatuan kembali kedua negara yang terbagi di semenanjung Korea pada tahun 2045.[7]
Namun, terdapat rintangan dalam proses reunifikasi akibat perbedaan politik dan ekonomi yang besar. Masalah jangka pendek adalah pengungsi dari utara yang bermigrasi ke selatan. Masalah jangka panjang adalah perbedaan budaya, ideologi politik yang kontras dan diskrminasi yang mungkin terjadi.
