Republik Sosialis Uni Burma (bahasa Burma:Pyidaunzu Soshallhaitsammat Myăma Nainngandawcode: my is deprecated ) adalah pemerintahan Myanmar yang berdiri selama 26 tahun di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma (BSPP).[1]
Sejarah
Kudeta 1962 dan Dewan Revolusioner
Pada 2 Maret 1962, militer yang dipimpin Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan U Nu. Ne Win berargumen bahwa demokrasi parlementer tidak cocok untuk Burma yang multi-etnis.[2] Dewan Revolusioner dibentuk sebagai otoritas tertinggi negara.
Partai Program Sosialis Burma (BSPP) dibentuk pada 4 Juli 1962 sebagai satu-satunya partai politik yang legal di negara tersebut. Seluruh pejabat pemerintahan wajib menjadi anggota partai, dan militer memegang kendali penuh atas struktur organisasi partai dari tingkat pusat hingga desa.[4]
Hubungan Luar Negeri
Burma di era ini dikenal sangat isolasionis. Negara ini keluar dari Gerakan Non-Blok pada tahun 1979 karena merasa gerakan tersebut terlalu condong ke Uni Soviet, meskipun kemudian bergabung kembali pada dekade berikutnya.[5]
Kondisi Sosial-Ekonomi
Nasionalisasi
Antara tahun 1963 dan 1970, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap seluruh bank, toko ritel, dan industri ekspor-impor. Akibatnya, komunitas pedagang India dan Tionghoa meninggalkan Burma secara massal.[6]
Krisis Ekonomi
Kegagalan sistem ekonomi terpusat menyebabkan inflasi tinggi dan kelangkaan barang-barang pokok. Pada tahun 1987, Burma secara resmi dikategorikan sebagai negara termiskin (LDC) oleh PBB.[7]
Keruntuhan dan Pemberontakan 8888
Pada tahun 1987, pemerintah membatalkan nilai mata uang (demonetisasi) pecahan besar tanpa kompensasi, yang menghanguskan tabungan jutaan rakyat. Protes mahasiswa di Rangoon pada Maret 1988 berkembang menjadi pemberontakan nasional pada 8 Agustus 1988 (Pemberontakan 8888). Ne Win mengundurkan diri sebagai ketua partai, namun kekacauan terus berlanjut hingga militer melakukan kudeta baru pada 18 September 1988.[8]
.svg)
.svg)
_ASEAN.svg)
.jpg)
