Sri Lanka
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Sri Lanka
Konstitusi Konstitusi sebelumnya: 1931 · 1947 Hukum Sri Lanka Penegakan Hukum
Pemerintah Executive Presiden (Daftar): Maithripala Sirisena Perdana Menteri (List): Mahinda Rajapaksa Cabinet: Kabinet ke-15 Menteri Parlemen Kepala Parlemen Wakil Kepala Pemimpin Parlemen Pemimpin Oposisi Anggota Parlemen Peradilan Dewan Konstitusional Mahkamah Agung Hakim Agung: Priyasath Dep Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi Pengadilan Distrik Pengadilan Hakim Pengadilan Utama Pengadilan Buruh
Pemilihan Umum Pemilu Partai Politik 2015 2020
Pembagian Administratif Propinsi Distrik Kota Bangsal Grama Niladhari
Kebijakan Luar Negeri Hubungan Luar Negeri Menteri Luar Negeri Misi Diplomatik dari Sri Lanka di Sri Lanka Hukum Kewarganegaraan Paspor Persyaratan Visa
Topik yang Berhubungan Simbol Nasional Bendera Lambang Nasional Lagu Kebangsaan Militer Sejarah
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Sri Lanka menggunakan bentuk Republik semi-presidensial Perwakilan, di mana Presiden Sri Lanka merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dengan Sistem Multi Partai. Eksekutif menjalankan fungsi pemerintahan. Legislatif menjalankan fungsi pemerintahan dan Parlemen. Dalam 1 dekade ini, sistem partai didominasi oleh partai sosialis Partai Kebebasan Sri Lanka dan partai konservatif Partai Nasional Serikat. Mahkamah Agung adalah badan yang membidani hukum yang bersifat independen. Politik Sri Lanka merefleksikan sejarah dan politik yang berbeda antara tiga grup entis yang utama, mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil dan Muslim, yang berkonsentrasi di utara dan timur pulau.