Aksi kekerasan yang kontroversial seputar pemilu presiden 2008 hingga putaran kedua menghasilkan negosiasi antara Mugabe dari ZANU-PF dan kandidat saingannya Morgan Tsvangirai dari MDC-T menyebabkan kesepakatan pembagian kekuasaan pada September 2008, memberikan restorasi jabatan Perdana Menteri. Tsvangirai dilantik menjadi Perdana Menteri pada tanggal 11 Februari2009. Posisi tersebut sebagai kekuasaan eksekutif, tetapi bukan kekuasaan eksekutif penuh yang telah diadakan sejak tahun 1980-an. Sebagai contoh, perdana menteri akan memimpin dewan menteri dan Wakil Ketua Kabinet dan juga mengawasi perumusan kebijakan pemerintah oleh kabinet, tetapi presiden akan tetap sebagai kepala kabinet. Selain itu, perdana menteri merupakan anggota Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin presiden dan duduk di samping kepala negara, badan intelijen angkatan bersenjata penjara, dan kepolisian. Menurut bagian 20.1.8 dari Konstitusi Perubahan Zimbabwe (No 19), Perdana Menteri, Wakil-Presiden dan Wakil Perdana Menteri menjadi ex officio anggota Dewan Majelis tanpa perlu mewakili konstituen parlemen, dan partai berbasis konstituen MP yang juga menjabat di kantor-kantor atas memegang hak untuk mencalonkan anggota non-konstituen pada jabatan tersebut.
