Pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahan diri setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pada 2 September, Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Sekutu, mengeluarkan Perintah Umum No. 1, yang memerintahkan pasukan Jepang di berbagai lokasi untuk menyerah kepada Sekutu. Perintah tersebut menetapkan bahwa pasukan Jepang di Taiwan harus menyerah kepada pemimpin Tiongkok, Chiang Kai-shek. Chiang mendelegasikan He Yingqin sebagai wakilnya yang berkuasa penuh untuk proses penyerahan, yang selanjutnya menunjuk Chen Yi untuk mengawasi penyerahan di Taiwan. Gubernur Jenderal Taiwan dan Komandan Tentara Wilayah ke-10 Jepang, Rikichi Andō, atas nama Jepang, menyerah kepada Chen Yi di Balai Umum Taipei pada 25 Oktober, menandatangani dokumen untuk meresmikan pengalihan tersebut.[5][6]
Latar belakang
Poster propaganda Tiongkok menampilkan potret Chiang Kai-shek dan Franklin D. Roosevelt, sementara militer Jepang digambarkan sebagai gurita yang bercokol di Pulau Taiwan.
Republik Tiongkok berupaya memperoleh persetujuan Sekutu agar Jepang melepaskan Taiwan, yang saat itu disebut Formosa, dan mengembalikan kedaulatannya kepada Tiongkok setelah perang. Niat ini tercantum dalam Deklarasi Kairo dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Potsdam, yang menyerukan pemenuhan persyaratan ini.[9][7]
Tujuan mereka adalah agar Jepang dilucuti dari semua pulau di Pasifik yang telah direbut atau didudukinya sejak dimulainya Perang Dunia pertama pada tahun 1914, dan agar semua wilayah yang telah dicuri Jepang dari Tiongkok, seperti Manchuria, Formosa, dan Kepulauan Pescadores, dikembalikan kepada Republik Tiongkok.
—Deklarasi Kairo 1943
Ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan dan kedaulatan Jepang akan dibatasi pada pulau-pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan pulau-pulau kecil lainnya sebagaimana yang kami tentukan.