Pada 2012, Partai Demokrat Jepang dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshihiko Noda memutuskan untuk menaikkan pajak konsumsi. Langkah ini sangat tidak populer, menyebabkan Partai Demokrat Liberal dibawah Shinzō Abe dan mitra koalisinya, Komeito merebut kembali pemerintahan Jepang. Kedua partai sepakat untuk menaikkan pajak dari 5% ke 8% dan memberlakukan serangkaian kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Abenomics untuk menstimulasi ekonomi. Kenaikkan pajak ini direncanakan akan berlaku pada April 2014 namun Abe menunda kenaikkan pajak tersebut ke Oktober 2015 sampai April 2017. Keputusan untuk menunda tersebut disebabkan oleh resesi teknis, walaupun banyak anggota LDP mendukung rencana kenaikkan pajak tersebut. Pada 18 November 2014, Abe kemudian membubarkan DPR dan mendeklarasikan pemilu cepat untuk diselenggarakan.[1][2] Pembubaran DPR Jepang untuk pemilu ini dikenal sebagai Pembubaran Abenomics.
Mengenai jadwal, pemerintah sempat berencana untuk mengumumkan periode pemilu pada tanggal 9 Desember dan pemunggutan suara dilakukan pada 21 Desember. Namun, karena dampak penyusunan anggaran dan hari ulang tahun KaisarAkihito yang jatuh pada 23 Desember, pemilu diumumkan pada 2 Desember dan pemilihan dilakukan pada 14 Desember.[3][4]
Pemerintahan Abe diperkirakan akan memenangkan pemilu ini secara mutlak dan banyak pengamat memandang pemilihan umum mendadak itu sebagai mekanisme bagi Abe untuk memperkuat pemerintahannya pada saat popularitasnya relatif tinggi.[5]
Berdasarkan perubahan undang-undang pemilu tahun 2013 yang dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan alokasi kursi, batas-batas distrik di 17 prefektur digambar ulang dan lima distrik dihilangkan tanpa pengganti (masing-masing satu di Fukui, Yamanashi, Tokushima, Kōchi, dan Saga). Jumlah kursi dengan sistem mayoritas sederhana (first-past-the-post) dikurangi menjadi 295, dan jumlah total kursi berkurang menjadi 475.[6]
