Karier awal

Setelah lulus dari universitas, Mohammed menghabiskan beberapa tahun di sektor swasta sebelum menjadi ajudan ayahnya. Ia sempat bekerja sebagai konsultan untuk Komisi Ahli yang bertugas di bawah Kabinet Saudi.^[20] Pada tanggal 15 Desember 2009, di usia 24 tahun, ia memasuki dunia politik sebagai penasihat khusus bagi ayahnya yang kala itu menjabat sebagai gubernur Provinsi Riyadh.^[21] Pada masa ini, Mohammed mulai berpindah dari satu posisi ke posisi lain, seperti sekretaris jenderal Dewan Kompetitif Riyadh, penasihat khusus ketua dewan untuk Yayasan Penelitian dan Arsip Raja Abdulaziz, serta anggota dewan pengawas Komunitas Albir di wilayah Riyadh.^[22] Pada bulan Oktober 2011, Putra Mahkota Sultan bin Abdulaziz wafat. Pangeran Salman mulai naik ke puncak kekuasaan dengan menjadi wakil perdana menteri kedua dan menteri pertahanan, dan ia menunjuk Mohammed sebagai penasihat pribadinya.^[23]

Menteri Pertahanan

Pada tanggal 23 Januari 2015, Raja Abdullah wafat dan Salman naik takhta. Mohammed kemudian ditunjuk sebagai menteri pertahanan sekaligus sekretaris jenderal pengadilan diwan kerajaan.^[27][28] Di samping itu, ia juga tetap mempertahankan jabatannya sebagai menteri negara.^[29][30]

Pergolakan politik di Yaman (yang mulai meningkat sejak 2011) dengan cepat menjadi masalah utama bagi menteri pertahanan yang baru ditunjuk tersebut, terlebih setelah kelompok Houthi merebut kendali atas Yaman utara pada akhir tahun 2014, yang disusul oleh pengunduran diri Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi beserta jajaran kabinetnya. Langkah pertama Mohammed sebagai menteri adalah memobilisasi koalisi pan-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) untuk melakukan intervensi pasca-meraknya serangkaian bom bunuh diri di ibu kota Yaman, Sana'a, melalui serangan udara terhadap kelompok Houthi, serta memberlakukan blokade laut.^[31] Pada bulan Maret 2015, Arab Saudi mulai memimpin koalisi negara-negara sekutu untuk melawan pemberontak Houthi.^[32] Walaupun terdapat kesepakatan di antara para pangeran Saudi yang mengepalai dinas keamanan mengenai perlunya merespons perebutan Sana'a oleh Houthi—yang telah memaksa pemerintah Yaman mengungsi ke pengasingan—Mohammed meluncurkan intervensi tersebut tanpa koordinasi penuh di seluruh kedinasan keamanan. Menteri Garda Nasional Arab Saudi, Pangeran Mutaib bin Abdullah Al Saud yang sedang berada di luar negeri, bahkan tidak dilibatkan dalam lingkaran informasi operasi tersebut.^[33] Kendati Mohammed memandang perang ini sebagai jalan pintas untuk menang cepat atas pemberontak Houthi dan mengembalikan Presiden Hadi ke tampuk kekuasaan, konflik tersebut justru berkembang menjadi perang berlarut-larut.^[34]

Pada bulan April 2015, Raja Salman menunjuk keponakannya, Muhammad bin Nayef, sebagai putra mahkota dan putranya, Mohammed, sebagai wakil putra mahkota.^[35] Pada akhir tahun 2015, dalam sebuah pertemuan antara ayahnya dan Barack Obama, Mohammed bin Salman melanggar protokol dengan menyampaikan monolog yang mengkritik Kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketika ia mengumumkan pembentukan aliansi militer anti-terorisme dari negara-negara Islam pada Desember 2015, beberapa negara yang tercantum di dalamnya menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berkonsultasi terlebih dahulu.^[33]

Terkait perannya dalam intervensi militer tersebut, Mohammed memberikan wawancara resmi pertamanya pada tanggal 4 Januari 2016 kepada The Economist, yang sempat menjulukinya sebagai "arsitek perang di Yaman". Sembari menolak julukan tersebut, ia menjelaskan mekanisme lembaga-lembaga pengambil keputusan yang sebenarnya memiliki andil dalam intervensi, termasuk Dewan Urusan Keamanan dan Politik serta Kementerian Luar Negeri dari pihak Saudi. Ia menambahkan pula bahwa kelompok Houthi telah merampas kekuasaan di Sana'a sebelum dirinya menjabat sebagai menteri pertahanan.^[36][37]

Berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan mereka di Tokyo, 1 September 2016

Berbincang dengan Donald Trump di Washington, D.C., 14 Maret 2017

Sebagai tanggapan atas ancaman dari ISIL/ISIS, Mohammed membentuk Aliansi Militer Islam Melawan Terorisme (IMCTC), sebuah aliansi Islam melawan terorisme yang dipimpin oleh Saudi, pada bulan Desember 2015.^[38] Pertemuan pertama IMCTC berlangsung di Riyadh pada bulan November 2017 dan dihadiri oleh para menteri pertahanan serta pejabat dari 41 negara.^[39]

Putra mahkota

Mohammed diangkat sebagai putra mahkota pada tanggal 21 Juni 2017, menyusul keputusan Raja untuk mencopot Muhammad bin Nayef dan menjadikan putranya sendiri sebagai pewaris takhta utama.^[40] Perubahan garis suksesi ini sebelumnya telah diprediksi pada bulan Desember 2015 melalui memo publik yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Federal Jerman (BND),^[41][42] yang di kemudian hari sempat ditegur oleh pemerintah Jerman sendiri.^[43]

Pada hari bin Salman resmi menjadi putra mahkota, Presiden AS Donald Trump menelepon untuk memberikan selamat. Trump dan Mohammed menjanjikan "kerja sama erat" dalam isu keamanan serta ekonomi, serta membahas urgensi pemutusan sokongan terhadap terorisme, perselisihan diplomatik dengan Qatar, dan dorongan perdamaian antara Israel dan Palestina. ^[44] Mohammed menyampaikan kepada The Washington Post pada bulan April 2017 bahwa tanpa pengaruh budaya Amerika di Arab Saudi, "kita akan berakhir seperti Korea Utara."^[45]

Pembersihan 2017

Pada bulan Mei 2017, Mohammed meluncurkan aksi pembersihan terhadap elite bisnis dan politik saingannya di Saudi dalam sebuah kampanye anti-korupsi. Ia menegaskan, "tidak ada seorang pun yang akan lolos dalam kasus korupsi—siapa pun dia, bahkan jika dia seorang pangeran atau menteri".^[46] Pada bulan November 2017, ia memerintahkan sekitar 200 pengusaha kaya dan pangeran untuk ditempatkan di bawah tahanan rumah di The Ritz-Carlton, Riyadh.^[47] Pada tanggal 4 November 2017, pers Saudi mengumumkan penangkapan pangeran sekaligus miliarder Saudi Al-Waleed bin Talal, yang merupakan komentator berita berbahasa Inggris terkemuka sekaligus pemegang saham mayoritas di Citi, News Corp, dan Twitter, bersama dengan lebih dari 40 pangeran dan menteri pemerintah atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.^[48] Tokoh lain yang ditangkap atau dicopot dalam aksi pembersihan ini termasuk Pangeran Mutaib bin Abdullah, kepala Garda Nasional Arab Saudi; Menteri Ekonomi dan Perencanaan Adel Fakeih; serta komandan Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi, Laksamana Abdullah bin Sultan bin Mohammed Al-Sultan.^[48][49]

Mereka yang ditahan di Ritz Carlton menjadi sasaran dari apa yang kemudian disebut sebagai "malam pemukulan".^[50] Sebagian besar dari mereka dipukuli, dan beberapa di antaranya diikat ke dinding dalam posisi stres sebagai bagian dari interogasi dan penyiksaan oleh agen-agen Saudi.^[50] Para interogator sebenarnya tahu sangat sedikit di luar aset para korban yang ada di dalam Arab Saudi, sehingga mereka mendesak untuk mengetahui lebih banyak tentang kepemilikan luar negeri mereka, sementara para korban sendiri awalnya tidak tahu mengapa mereka ditahan.^[50] Para tahanan juga diancam dengan pemerasan.^[50] Pada satu titik, para interogator menyuruh para korban untuk menghubungi manajer bank mereka di Jenewa dan tempat lain untuk meminta transfer sejumlah besar uang, namun para agen terkejut karena kurangnya keahlian mereka bahwa aset tersebut tidak sepenuhnya berbentuk tunai.^[50] Bank-bank Swiss mengidentifikasi beberapa transaksi tersebut berada di bawah tekanan dan berhasil menghentikan beberapa di antaranya.^[50] Selama proses tersebut berjalan, tidak ada proses hukum yang semestinya maupun tawar-menawar fakta/vonis.^[50] Pejabat AS menggambarkan tindakan tersebut sebagai "pemaksaan, pelecehan, dan penyiksaan".^[51] Para tahanan dibuat kurang tidur, kepala mereka ditutup, dan dipukuli.^[51] Tujuh belas orang di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.^[51] Setelah berhari-hari, tahanan yang tersisa dipindahkan ke Penjara Al-Ha'ir, sementara beberapa orang yang dibebaskan dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.^[51]

Aksi pembersihan ini membantu sentralisasi kekuasaan politik di tangan bin Salman dan meruntuhkan struktur tata kelola tradisional yang berbasis konsensus di antara elite Saudi sebelumnya.^{[52][53][54][50]} Penangkapan tersebut menghasilkan penyingkiran akhir terhadap faksi mendiang Raja Raja Abdullah, sekaligus memantapkan konsolidasi kendali bin Salman atas ketiga cabang pasukan keamanan.^[55][56] Langkah ini pun mengukuhkan supremasi bin Salman atas elite bisnis di Arab Saudi dan berujung pada penyitaan aset secara massal oleh rezim bin Salman.^[53]

Trump menyatakan dukungannya atas langkah tersebut lewat cuitan, "Beberapa dari mereka yang diperlakukan dengan keras telah 'memerah' negara mereka selama bertahun-tahun!"^[57] Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mengunjungi Riyadh beberapa hari setelah aksi pembersihan, tidak memberikan komentar dan menyatakan "ini bukan peran seorang presiden, dan sama halnya saya tidak berharap seorang pemimpin negara asing datang dan mencampuri urusan domestik."^[58]

Pada tanggal 30 Januari 2019, kerja Komite Anti-Korupsi dinyatakan selesai.^[59][60] Sebanyak 500 orang telah diamankan dalam razia besar-besaran tersebut.^[61] Bank-bank di Arab Saudi membekukan lebih dari 2.000 rekening domestik sebagai bagian dari tindakan tegas ini.^[62] Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintah Saudi menargetkan uang tunai dan aset bernilai hingga $800 miliar.^[63] Otoritas Saudi mengklaim jumlah tersebut terdiri dari aset senilai sekitar $300 miliar hingga $400 billion yang dapat mereka buktikan terkait langsung dengan praktik korupsi.^[64][65]

Perdana Menteri

Pada tanggal 27 September 2022, Mohammed ditunjuk sebagai Perdana Menteri Arab Saudi oleh Raja Salman. Berdasarkan tradisi yang berlaku sebelumnya, gelar perdana menteri dipegang langsung oleh raja yang sedang bertakhta.^[66]

Ideology

Ideologi Mohammed telah digambarkan sebagai nasionalis^[67][68] dan populis,^[69][70] dengan sikap konservatif terhadap politik, dan pandangan liberal pada masalah ekonomi dan sosial.^[71][72] Ideologi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan mantan penasihatnya, Saud al-Qahtani^[73][74] serta penguasa Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.^[75][76] Gaya kepemimpinannya digambarkan sangat brutal oleh jurnalis Rula Jebreal serta otoriter oleh Jamal Khashoggi^[77] dan Theodor Winkler.^[72] Mohammed bin Salman juga telah memperjuangkan ideologi nasionalisme Arab di dalam negeri dan melalui kebijakan luar negeri; dengan fokus pada penentangan terhadap gerakan Islamisme.^[78]

Otoritarianisme

Mohammed memimpin pemerintahan otoriter yang represif di Arab Saudi. Aktivis hak asasi manusia dan aktivis hak-hak perempuan di Arab Saudi telah menghadapi pelecehan dan penyiksaan oleh rezim tersebut.^[79] Para kritikus, jurnalis, dan mantan orang dalam disiksa dan dibunuth.^[79][80] Pemerintah telah menargetkan para pembangkang Saudi yang berada di luar negeri. Jamal Khashoggi, seorang kolumnis The Washington Post, dibunuh oleh rezim tersebut.^[80] Mohammed membenarkan penangkapan massal terhadap para aktivis HAM sebagai hal yang diperlukan untuk memberlakukan reformasi di Arab Saudi dan untuk membangun negara yang berbasis pada nasionalisme Arab.^[81][82]

Mohammed semakin mengonsolidasikan kekuasaan di Arab Saudi selama masa jabatannya sebagai pemimpin.^[81] Ia membatasi wewenang polisi agama Saudi secara signifikan.^[33] Pada tanggal 29 Januari 2015, Mohammed ditunjuk sebagai ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang baru dibentuk,^[83] menggantikan Komisi Ekonomi Tertinggi Arab Saudi yang dibubarkan.^[83] Pada bulan April 2015, Mohammed diberi kendali atas Saudi Aramco melalui dekret kerajaan menyusul pengangkatannya sebagai wakil putra mahkota.^[84]

Kebijakan keagamaan

Menurut David Ottaway dari Wilson Center, "dari semua reformasi domestik [Mohammed]", yang paling "berdampak luas" adalah upayanya membatasi pengaruh ulama Wahhabi Saudi, "yang masih mengomandoi jutaan pengikut di dalam negeri dan di luar negeri".^[85] Langkah Mohammed yang mengundang "aliran konstan penyanyi pria dan wanita Barat, grup musik, penari, dan bahkan pegulat wanita Amerika" untuk tampil di Arab Saudi sangat bertentangan dengan kaum konservatif agama yang telah bersuara "menentang pembukaan kerajaan terhadap sekularisme budaya Barat".^[85] Di bawah kepemimpinan Mohammed, pemerintah Saudi telah mempromosikan identitas Saudi yang baru dan sejarah nasionalis yang meremehkan warisan keagamaan serta membatasi pengaruh Islam dalam ranah budaya.^[86] Jurnalis Graeme Wood menulis, "sulit untuk melebih-lebihkan betapa drastisnya penyingkiran hukum Islam ini akan mengubah Arab Saudi."^[87] Gabriella Perez berargumen bahwa perubahan sosial baru yang diterapkan oleh Mohammed berorientasi pada represi sekuler, yang berpotensi berdampak buruk pada kebebasan beragama di negara tersebut.^[88]

Ideology

Ideologi Mohammed telah digambarkan sebagai nasionalis^[97][98] dan populis,^[99][100] dengan sikap konservatif terhadap politik, dan pandangan liberal pada masalah ekonomi dan sosial.^[101][72] Ideologi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan mantan penasihatnya, Saud al-Qahtani^[102][103] serta penguasa Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.^[75][76] Gaya kepemimpinannya digambarkan sangat brutal oleh jurnalis Rula Jebreal serta otoriter oleh Jamal Khashoggi^[77] dan Theodor Winkler.^[72] Mohammed bin Salman juga telah memperjuangkan ideologi nasionalisme Arab di dalam negeri dan melalui kebijakan luar negeri; dengan fokus pada penentangan terhadap gerakan Islamisme.^[104]

Otoritarianisme

Mohammed memimpin pemerintahan otoriter yang represif di Arab Saudi. Aktivis hak asasi manusia dan aktivis hak-hak perempuan di Arab Saudi telah menghadapi pelecehan dan penyiksaan oleh rezim tersebut.^[79] Para kritikus, jurnalis, dan mantan orang dalam disiksa dan dibunuth.^[79][80] Pemerintah telah menargetkan para pembangkang Saudi yang berada di luar negeri. Jamal Khashoggi, seorang kolumnis The Washington Post, dibunuh oleh rezim tersebut.^[80] Mohammed membenarkan penangkapan massal terhadap para aktivis HAM sebagai hal yang diperlukan untuk memberlakukan reformasi di Arab Saudi dan untuk membangun negara yang berbasis pada nasionalisme Arab.^[81][82]

Mohammed semakin mengonsolidasikan kekuasaan di Arab Saudi selama masa jabatannya sebagai pemimpin.^[81] Ia membatasi wewenang polisi agama Saudi secara signifikan.^[33] Pada tanggal 29 Januari 2015, Mohammed ditunjuk sebagai ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang baru dibentuk,^[83] menggantikan Komisi Ekonomi Tertinggi Arab Saudi yang dibubarkan.^[83] Pada bulan April 2015, Mohammed diberi kendali atas Saudi Aramco melalui dekret kerajaan menyusul pengangkatannya sebagai wakil putra mahkota.^[84]

Kebijakan keagamaan

Menurut David Ottaway dari Wilson Center, "dari semua reformasi domestik [Mohammed]", yang paling "berdampak luas" adalah upayanya membatasi pengaruh ulama Wahhabi Saudi, "yang masih mengomandoi jutaan pengikut di dalam negeri dan di luar negeri".^[85] Langkah Mohammed yang mengundang "aliran konstan penyanyi pria dan wanita Barat, grup musik, penari, dan bahkan pegulat wanita Amerika" untuk tampil di Arab Saudi sangat bertentangan dengan kaum konservatif agama yang telah bersuara "menentang pembukaan kerajaan terhadap sekularisme budaya Barat".^[85] Di bawah kepemimpinan Mohammed, pemerintah Saudi telah mempromosikan identitas Saudi yang baru dan sejarah nasionalis yang meremehkan warisan keagamaan serta membatasi pengaruh Islam dalam ranah budaya.^[86] Jurnalis Graeme Wood menulis, "sulit untuk melebih-lebihkan betapa drastisnya penyingkiran hukum Islam ini akan mengubah Arab Saudi."^[87] Gabriella Perez berargumen bahwa perubahan sosial baru yang diterapkan oleh Mohammed berorientasi pada represi sekuler, yang berpotensi berdampak buruk pada kebebasan beragama di negara tersebut.^[105]

Hak asasi manusia

Pada awal masa kepemimpinannya, Mohammed berusaha membangun citra Arab Saudi sebagai negara yang sedang menerapkan berbagai reformasi. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa tindakan represif justru semakin memburuk selama masa jabatannya.^[79][81] Menurut kelompok HAM, penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia meningkat di bawah kepemimpinan Mohammed.^[111] Ia dilaporkan membentuk Pasukan Macan, sebuah tim pembunuh yang bertindak sebagai pasukan kematian, untuk menyasar para pengkritik Saudi baik di dalam maupun di luar negeri.^[112][113] Di antara mereka yang ditahan dalam gelombang penangkapan pada bulan September 2017 adalah Abdulaziz al-Shubaily, anggota pendiri Asosiasi Hak-Hak Sipil dan Politik Arab Saudi (ACPRA); Mustafa al-Hassan, seorang akademisi dan novelis; serta Essam al-Zamel, seorang pengusaha.^[114][115] Menjelang pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada bulan Juni 2018, 17 aktivis hak-hak perempuan ditangkap, termasuk pengampanye gerakan hak mengemudi perempuan dan anti-perwalian laki-laki, Loujain al-Hathloul.^[116][117] Delapan dari 17 orang tersebut kemudian dibebaskan.^[118] Hatoon al-Fassi, seorang profesor rekanan sejarah perempuan di Universitas Raja Saud,^[119] ditangkap tidak lama setelah peristiwa tersebut.^[120][121]

Pada bulan Agustus tahun yang sama, aktivis HAM Israa al-Ghomgham dan suaminya, yang keduanya ditangkap pada tahun 2015, berada di bawah ancaman hukum eksekusi pancung.^[122] Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa kasus al-Ghomgham menetapkan "presiden yang berbahaya" bagi aktivis perempuan lain yang saat itu sedang ditahan.^[123] Direktur HRW wilayah Timur Tengah, Sarah Leah Whitson, menyatakan, "Setiap eksekusi sangat mengerikan, tetapi menuntut hukuman mati bagi aktivis seperti Israa al-Ghomgham, yang bahkan tidak dituduh melakukan tindakan kekerasan, adalah hal yang kejam. Setiap hari, despotisme monarki Saudi yang tidak terkendali mempersulit tim hubungan masyarakat mereka untuk memutarbalikkan dongeng tentang 'reformasi' kepada para sekutu dan bisnis internasional."^{[123][124][125]} Pada tanggal 23 April 2019, sebanyak 37 orang, yang sebagian besar merupakan aktivis HAM Syi'ah yang terlibat dalam Konflik Qatif, dieksekusi mati dalam salah satu eksekusi massal terbesar terhadap sekte minoritas tersebut dalam sejarah kerajaan.^[126]

Pada bulan Agustus 2019, saudara laki-laki Loujain al-Hathloul, Walid, menginformasikan kepada media bahwa saudara perempuannya ditawarkan pembebasan dengan syarat bersedia menyangkal pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap dirinya di dalam penjara Saudi. Walid menulis di Twitter bahwa pihak keamanan negara Saudi mengajukan proposal agar Loujain menandatangani dokumen dan muncul di depan kamera untuk membantah bahwa ia telah disiksa dan dilecehkan secara seksual di penjara. Walid menyatakan bahwa Loujain memberi tahu keluarga bahwa ia telah dicambuk, dipukuli, disengat listrik di atas kursi, dan dilecehkan oleh pria bertopeng yang sering membangunankannya di tengah malam untuk melontarkan ancaman di dalam sel. Walid juga mencuit bahwa Loujain menolak tawaran yang diajukan oleh otoritas Saudi tersebut dan "segera merobek dokumen itu".^[127]

Menanggapi kritik asing dan aktivisme hak-hak perempuan, Mohammed telah menerapkan reformasi moderat untuk meningkatkan hak-hak perempuan di Arab Saudi. Pada bulan September 2017, ia menerapkan tuntutan multidekade dari gerakan hak mengemudi perempuan untuk mencabut larangan bagi pengemudi perempuan.^[128] Ia juga mengamandemen beberapa elemen dari sistem Wali di Arab Saudi, yang juga menjadi topik kampanye selama puluhan tahun oleh para aktivis perempuan.^[129] Sebagai tanggapan terhadap kampanye anti-perwalian laki-laki di Saudi,^[130] pemerintah Saudi mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perempuan berusia di atas 21 tahun untuk mendapatkan paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa memerlukan izin dari wali laki-laki mereka.^[131][132] Pada bulan Februari 2018, menjadi hal yang legal bagi perempuan Saudi untuk memulai bisnis mereka sendiri tanpa izin dari pihak laki-laki.^[133] Menurut Kementerian Informasi Saudi, hingga Maret 2018^[update], para ibu di Arab Saudi diberikan wewenang untuk mempertahankan hak asuh langsung atas anak-anak mereka setelah perceraian tanpa harus mengajukan gugatan hukum apa pun.^[134]

Pada bulan Februari 2017, Arab Saudi menunjuk perempuan pertama untuk memimpin Bursa Efek Saudi.^[135][136]

Intervensi di Suriah dan Yaman

Beberapa pihak menyebut Mohammed sebagai arsitek utama di balik perang di Yaman.^[140][141] Pada tanggal 10 Januari 2016, The Independent melaporkan bahwa "BND, badan intelijen Jerman, menggambarkan... menteri pertahanan Saudi dan Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman... sebagai penjudi politik yang mendestabilisasi dunia Arab melalui perang proksi di Yaman dan Suriah."^{[142][37][143]} Pemerintah Jerman menanggapi memo BND tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan yang dirilis "bukan posisi resmi dari pemerintah federal".^[43]

Mohammed memimpin intervensi yang dipimpin Saudi di Yaman melawan pemberontak Houthi, yang pada tahun 2015 merebut Sana'a dan menggulingkan pemerintahan Hadi yang didukung Saudi, sekaligus mengakhiri upaya multilateral menuju penyelesaian politik setelah Pemberontakan Yaman 2011.^{[144][145][146]} Serangan udara koalisi selama intervensi tersebut menyebabkan ribuan warga sipil tewas atau terluka,^[147] memicu munculnya tuduhan kejahatan perang dalam operasi tersebut.^{[148][149][150]} Menyusul serangan rudal Houthi ke Riyadh pada bulan Desember 2017 yang berhasil dicegat oleh pertahanan udara Saudi, serangan udara balasan menewaskan 136 warga sipil Yaman dan melukai 87 lainnya dalam kurun waktu sebelas hari.^[151][152] Pada bulan Agustus 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa semua pihak dalam konflik tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.^[153]

Perang dan blokade terhadap Yaman telah merugikan Arab Saudi hingga puluhan miliar dolar, memperparah krisis kemanusiaan di negara tersebut, dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Yaman, namun gagal mengusir pemberontak Syiah Houthi beserta sekutu mereka dari ibu kota Yaman.^[154][155] Lebih dari 50.000 anak di Yaman meninggal akibat kelaparan pada tahun 2017. Dari tahun 2015 hingga Mei 2019, jumlah total kematian anak dilaporkan mencapai sekitar 85.000 jiwa.^{[156][157][158][159]} Bencana kelaparan di Yaman merupakan dampak langsung dari intervensi yang dipimpin Saudi serta tindakan blokade di wilayah yang dikuasai pemberontak.^[154][160] Pada bulan Oktober 2018, Lise Grande, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, memperingatkan bahwa 12 hingga 13 juta warga Yaman terancam kelaparan jika perang terus berlanjut selama tiga bulan ke depan.^[161] Pada tanggal 28 Maret 2018, Arab Saudi bersama mitra koalisinya, UEA, menyumbangkan US$930 juta kepada PBB yang, menurut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, "... (akan) membantu meringankan penderitaan jutaan orang rentan di seluruh Yaman". Dana tersebut mencakup hampir sepertiga dari $2,96 miliar yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Tanggap Kemanusiaan Yaman PBB 2018.^[162] Menyusul serangan rudal Houthi ke Riyadh pada bulan Desember 2017 yang dicegat oleh pertahanan udara Saudi,^[163] Mohammed membalas dengan rentetan serangan udara tanpa pandang bulu selama sepuluh hari terhadap wilayah sipil di Yaman yang dikuasai oleh pasukan Houthi, menewaskan puluhan anak-anak.^[164]

Pasca-pembunuhan Jamal Khashoggi, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat menyetujui resolusi untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang memblokir akses kemanusiaan di Yaman, serta menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi. Senator Lindsey Graham menyatakan bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat "lebih menjadi beban ketimbang aset." Ia juga menambahkan, "Sang putra mahkota [Arab Saudi] sangat toksik, tercemar, dan cacat."^[165]

Andrew Smith dari Campaign Against Arms Trade (CAAT) menilai bahwa Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dan Jeremy Hunt "memiliki peran sentral dan turut terlibat dalam mempersenjatai serta mendukung kehancuran Yaman oleh koalisi pimpinan Saudi."^[166] Kampanye Hunt dalam pemilihan kepemimpinan Partai Konservatif 2019 bahkan sebagian didanai oleh sekutu dekat Mohammed bin Salman.^[167][166]

Pada 16 Agustus 2020, sebuah gugatan hukum yang diajukan oleh mantan pejabat intelijen tingkat atas, Saad al-Jabri, mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 Mohammed secara rahasia meminta Rusia untuk mengintervensi Suriah ketika rezim Bashar al-Assad berada di ambang keruntuhan. Padahal di sisi lain, monarki Saudi secara terbuka mendukung pemberontak anti-Assad, termasuk Ahrar al-Sham,^[168] sementara pasukan Rusia dan Suriah terus membombardir kota-kota yang dikuasai pemberontak hingga menewaskan puluhan ribu warga sipil Suriah. Sejumlah diplomat Barat menyebut bahwa Mohammed sangat dipengaruhi oleh politisi Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (yang kemudian menjadi penguasa Abu Dhabi). UEA gencar mendorong gagasan untuk membantu Rusia menstabilkan Suriah demi mempertahankan rezim Assad di negara tersebut.^[169]

Pada tahun 2017, laporan lain menyebutkan bahwa Arab Saudi menyediakan senjata bagi kelompok oposisi Suriah untuk melawan rezim Assad. Namun, Conflict Armament Research (CAR) menemukan bahwa pasokan senjata ini sering kali berakhir di tangan para anggota Negara Islam (ISIS).^[170] Pada tahun 2018, Mohammed dilaporkan menginginkan agar militer AS tetap mempertahankan kehadirannya di Suriah, mengabaikan pernyataan Donald Trump yang berniat menarik mundur pasukan Amerika dari negara yang dilanda perang tersebut.^[171]

Pada Maret 2023, Arab Saudi memulai dialog untuk mengembalikan Suriah ke dalam Liga Arab, serta memberikan dukungan ekonomi pasca-gempa bumi Turki–Suriah pada 6 Februari.^[172] Pada Mei 2023, Presiden Suriah Bashar al-Assad menghadiri KTT Liga Arab di Jeddah dan diterima langsung oleh Mohammed bin Salman.^[173]

Hubungan dengan Israel

Pada Desember 2017, Mohammed mengkritik keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.^[174] Namun pada tahun 2018, ia menyuarakan dukungannya terhadap hak warga Israel atas tanah air mereka sendiri,^[175] menjadikannya anggota senior kerajaan Saudi pertama yang menyatakan pandangan tersebut secara terbuka.^[176][177] Pada September 2019, Mohammed mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi wilayah timur Tepi Barat yang dikenal sebagai Lembah Yordan.^[178]

Pada tahun 2020, Mohammed mengadakan pertemuan rahasia dengan Netanyahu dan kepala Mossad Yossi Cohen di Neom.^[179] Meskipun Amerika Serikat terus mendorong normalisasi hubungan dan menyebut kesepakatan tersebut dalam konteks Kesepakatan Abraham, Riyadh sempat menolak laporan adanya kemajuan signifikan. Pada tahun 2023, di bawah mediasi AS, negosiasi diplomatik kembali intensif.^[180] Mohammed bahkan sempat menyatakan bahwa negaranya bergerak semakin dekat menuju normalisasi.^[181]

Namun akibat pecahnya perang di Gaza, Mohammed berbalik menyerukan embargo senjata global terhadap Israel.^[182] Di tengah kecamuk perang, laporan dari The Atlantic menyebutkan bahwa Mohammed memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Januari 2024 bahwa ia tetap terbuka terhadap opsi normalisasi, seraya berujar, "Apakah saya secara pribadi peduli dengan isu Palestina? Saya tidak peduli, tetapi rakyat saya sangat memikirkannya."^[183][184] Jajak pendapat pada fase awal perang menunjukkan lebih dari 90 persen warga Saudi mendesak agar negara-negara Arab memutuskan segala hubungan dengan Israel.^[185]

Pada Agustus 2024, Mohammed mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman pembunuhan yang menyasar dirinya karena kelanjutan proses normalisasi ini. Ia menegaskan kembali bahwa kesepakatan apa pun harus mencakup jalur konkret menuju pembentukan Negara Palestina.^[186] Menyusul eskalasi konflik di Gaza serta serangan siber-militer Israel di Lebanon dan Suriah, Mohammed secara resmi mendeklarasikan dalam pidato tahunannya di hadapan Majelis Syura Arab Saudi pada 19 September 2024, bahwa Arab Saudi tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina diakui sebagai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.^{[185][187][188]}

Pada KTT Luar Biasa di Riyadh, 11 November 2024, Mohammed mengutuk keras tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida kolektif" dan menuntut Israel untuk menghormati kedaulatan wilayah Iran.^{[189][190][191]} Menurut pengamat dari Universitas Princeton, Bernard Haykel, dinasti Al Saud sejatinya mengagumi kesuksesan ekonomi dan teknologi Israel, serta tetap mengincar kerja sama jangka panjang di sektor teknologi tinggi di bawah payung pengakuan timbal balik jika prasyarat politik terpenuhi.^[192]

Hubungan dengan Rusia

Di bawah kepemimpinan Mohammed, Arab Saudi memperkuat hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.^[193] Pada tahun 2016, Mohammed menandatangani perjanjian kerja sama dengan Rusia di pasar minyak global.^[193] Setelah Mohammed dituduh terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, Putin menjadi salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang secara terbuka merangkul sang pangeran.^[194] Rusia juga memilih untuk tidak mengkritik intervensi pimpinan Saudi di Yaman serta mendukung embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kelompok Houthi di Dewan Keamanan PBB.^[195][196] Pada tahun 2021, Mohammed menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan Rusia.^[197]

Di tengah isolasi Barat terhadap Moskow pasca-invasi Rusia ke Ukraina, Mohammed mempererat hubungan pribadinya dengan Vladimir Putin dan memperluas hubungan bilateral kedua negara.^[82] Sejak saat itu, Rusia dan Arab Saudi aktif bekerja sama melalui OPEC+ untuk memangkas produksi minyak demi mendongkrak stabilitas harga.^[198][199] Pada September 2022, lima warga Inggris dan dua warga Amerika yang menjadi tawanan perang di Ukraina dibebaskan oleh Rusia melalui mediasi Arab Saudi.^[200] Konsep kebijakan luar negeri baru Rusia yang diumumkan pada tahun 2023 turut memberikan prioritas pada peningkatan hubungan persahabatan dengan Arab Saudi.^[201] Pada Desember 2023, Putin mengunjungi Arab Saudi untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Mohammed.^[202]

Mohammed juga menyambut kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Riyadh pada 10 Maret 2025 menjelang dialog antara AS dan Ukraina. Langkah ini mempertegas repositioning Arab Saudi sebagai mediator dalam krisis global, termasuk dalam konflik Ukraina dan negosiasi AS-Rusia sebelumnya.^[203]

Hubungan dengan Iran

Menyusul kemenangan Masoud Pezeshkian dalam pemilihan presiden Iran 2024, Raja Salman dan Mohammed mengirimkan pesan ucapan selamat. Berdasarkan laporan Saudi Press Agency (SPA), Mohammed menekankan "keinginan kuat untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan" guna memenuhi "kepentingan bersama" kedua negara.^[204] Hubungan diplomatik di era Pezeshkian dan Mohammed menguat secara signifikan hingga mencapai apa yang disebut MBS sebagai "titik balik bersejarah."^[205][206] Pada akhir Januari 2026, Pezeshkian dan Mohammed melakukan pembicaraan telepon krusial guna membahas stabilitas kawasan pasca-kedatangan kapal induk AS di wilayah tersebut. Dalam panggilan itu, MBS menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah darat maupun ruang udaranya digunakan untuk tindakan militer yang menargetkan Iran.^[207]

Namun demikian, menurut laporan The Washington Post, Mohammed sempat melakukan beberapa panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump yang mendesaknya untuk menyerang Iran, dengan menyatakan bahwa "Iran akan menjadi lebih kuat dan berbahaya jika Washington tidak segera bertindak".^[208] The Washington Post juga melaporkan bahwa keputusan Trump untuk memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026 diambil setelah adanya lobi intensif dari pemerintah Arab Saudi dan Israel.^[8] Pemerintah Arab Saudi sendiri secara resmi membantah klaim bahwa Mohammed mendesak Trump di balik layar untuk melancarkan serangan militer tersebut.^[209] Pada 15 Maret 2026, The New York Times kembali melaporkan bahwa Mohammed terus mendorong Trump untuk "tetap menekan dan menghantam pihak Iran dengan keras."^[210]

Hubungan dengan Turki

Pada Maret 2018, Mohammed sempat menyebut Turki sebagai bagian dari "segitiga setan" bersama dengan Iran dan Ikhwanul Muslimin.^[211][212] Walau demikian, Mohammed kemudian menginisiasi rekonsiliasi pada tahun 2022 yang mencairkan kembali hubungan bilateral kedua negara.^[213] Pada Juli 2023, Sang Putra Mahkota dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyepakati perjanjian besar bernilai tinggi bagi Arab Saudi untuk mendatangkan drone Baykar Bayraktar Akıncı.^[214]

Hubungan dengan Amerika Serikat

Hubungan dengan administrasi pertama Trump

Pada Agustus 2016, Donald Trump Jr., putra dari calon presiden AS Donald Trump, mengadakan pertemuan dengan utusan yang mewakili Mohammed bin Salman dan putra mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Utusan tersebut menawarkan bantuan taktis untuk kampanye Trump.^[215] Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Joel Zamel (pakar media sosial asal Israel), George Nader (pengusaha Lebanon-Amerika), serta pendiri perusahaan militer Blackwater, Erik Prince.^[216][215]

Setelah Trump terpilih, dukungan penuh terhadap Mohammed bin Salman digambarkan sebagai salah satu dari sedikit isu luar negeri yang disepakati bersama oleh penasihat Gedung Putih yang saling bersaing, Jared Kushner dan Steve Bannon.^[76] Mohammed, yang saat itu menjabat sebagai wakil putra mahkota, diundang ke Gedung Putih dan menerima sambutan seremonial kedutaan yang biasanya hanya diberikan kepada kepala negara. Ia kemudian membela kebijakan kontroversial administrasi Trump terkait larangan perjalanan bagi warga negara dari 7 negara mayoritas Muslim, dengan menyatakan bahwa "Arab Saudi tidak menganggap kebijakan ini menargetkan negara Islam ataupun agama Islam."^[217]

Kushner juga dilaporkan mencari cara strategis untuk membantu memuluskan jalan suksesi bagi Mohammed.^[218] Ketika Mohammed resmi diangkat menjadi putra mahkota, Trump dilaporkan sempat berujar kepada timnya, "Kita telah menempatkan orang kita di puncak."^[219] Trump awalnya mendukung aksi blokade terhadap Qatar yang dipimpin oleh Saudi,^[220] meskipun langkah ini sempat ditentang oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis,^[221] sebelum akhirnya Trump mengubah posisi diplomasinya.^[222]

Mohammed belakangan diklaim menyatakan bahwa Kushner sempat memberikan dukungan pasokan informasi intelijen mengenai pergerakan rival-rival domestiknya selama Pembersihan Arab Saudi 2017–2019, sebuah aksi penertiban internal yang secara terbuka turut didukung oleh Trump.^[223][224] Administrasi Trump juga tetap teguh memberikan pembelaan diplomatik bagi Mohammed di tengah tekanan kecaman global yang meluas menyusul kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.^[225]

Hubungan dengan pemerintahan Biden

Pada tahun 2019, selama masa pemerintahan Trump, Joe Biden mengkritik Mohammed dan menggambarkannya sebagai "paria" akibat pembunuhan Jamal Khashoggi pada tahun 2018.^[226] Pada bulan Juli 2021, enam bulan setelah Biden menjabat sebagai presiden, Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman Al Saud (saudara laki-laki Mohammed) mengunjungi Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara pejabat senior AS dan Arab Saudi setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada tahun 2018.^[227] Pada bulan September 2021, penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, bertemu dengan Mohammed. Dalam pertemuan tersebut, Mohammed dilaporkan berakhir dengan membentak Sullivan setelah ia mengungkit masalah pembunuhan Khashoggi.^[226]

Hubungan perdagangan AS-Arab Saudi juga merosot drastis dari titik tertinggi sebesar 76 miliar dolar pada tahun 2012 menjadi hanya sekitar 29 billion dolar pada tahun 2021. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Arab Saudi menolak permintaan AS untuk meningkatkan produksi minyak dan dengan demikian melemahkan keuangan perang Rusia.^{[226][228][229]} The Wall Street Journal menulis pada bulan April 2022 bahwa hubungan AS-Arab Saudi berada pada "titik terendah dalam beberapa dekade".^[226] Pada bulan April 2022, direktur CIA William Burns melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Mohammed, memintanya untuk meningkatkan produksi minyak negara tersebut. Mereka juga membahas pembelian senjata Arab Saudi dari Tiongkok.^[230]

Hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menjadi renggang setelah OPEC+ mengumumkan pemotongan produksi minyak sebesar dua juta barel per hari. Pemerintah AS marah atas langkah tersebut, dan menuduh Arab Saudi memihak Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Pemerintah Saudi membantah klaim ini, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tidak bermotif politik melainkan untuk membawa stabilitas di pasar minyak global.^[231] Pemerintah Saudi juga menolak permintaan AS untuk menunda keputusan OPEC hingga setelah Pemilihan umum Amerika Serikat 2022, yang memicu Biden untuk mengancam akan adanya "konsekuensi" terhadap Arab Saudi.^[232]

Hubungan Arab Saudi dengan pemerintahan Biden sempat tegang, terutama setelah penolakan Mohammed untuk meningkatkan produksi minyak setelah terjadinya Invasi Rusia ke Ukraina. Namun, hubungan tersebut kembali membaik seiring dengan kunjungan resmi Biden ke Arab Saudi,^[233] persetujuan Pentagon atas kesepakatan senjata senilai $500 juta,^[234] kunjungan kelompok bipartisan senator AS ke Arab Saudi,^[235] serta pelonggaran pembatasan pada penjualan senjata ofensif.^[236]

Hubungan dengan pemerintahan kedua Trump

Dari tanggal 13 hingga 16 Mei 2025, Donald Trump melakukan perjalanan internasional besar pertamanya pada masa jabatan keduanya, dengan mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Trump dan Mohammed menandatangani perjanjian "kemitraan ekonomi strategis".^[237] Kunjungan tersebut mengangkat posisi Mohammed di dalam pemerintahan Saudi karena Raja Salman, yang tidak muncul selama kunjungan tersebut, sebagian besar telah menarik diri dari pandangan publik. Berbeda dengan Konferensi Tingkat Tinggi Riyadh 2017, Mohammed menyambut Trump secara langsung di Bandar Udara Internasional Raja Khalid, bukan Raja Salman.^[238]

Hubungan dengan Qatar

Pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed memelopori krisis diplomatik dengan Qatar bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, di mana negara-negara tersebut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan secara efektif menerapkan blokade terhadap negara tersebut. Negara-negara tersebut menyatakan dugaan dukungan Qatar terhadap terorisme sebagai alasan utama tindakan mereka, di samping juga menyoroti Al Jazeera serta hubungan Qatar dengan Iran. Reuters melaporkan bahwa Mohammed "mengatakan perselisihan dengan Qatar dapat berlangsung lama, membandingkannya dengan Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba yang diberlakukan 60 tahun sebelumnya, namun ia meremehkan dampaknya dengan menyebut emirat Teluk tersebut 'lebih kecil daripada sebuah jalan di Kairo'".^[212] Pada bulan Agustus 2018, sebuah laporan oleh The Intercept mengutip sumber-sumber anonim yang mengeklaim bahwa mantan menteri luar negeri AS Rex Tillerson pada bulan Juni 2017 telah melakukan intervensi untuk menghentikan rencana Saudi-Emirat untuk menginvasi Qatar, yang mengakibatkan meningkatnya tekanan dari Arab Saudi dan UEA demi pencopotannya dari jabatan.^[239]

Pada tanggal 4 Januari 2021, Qatar dan Arab Saudi menyetujui resolusi krisis yang dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Arab Saudi akan membuka kembali perbatasannya dengan Qatar dan memulai proses rekonsiliasi. Sebuah perjanjian dan komunike bersama yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2021 setelah KTT DKT di Al-`Ula menandai berakhirnya krisis tersebut.^[240]

Pengunduran diri Saad Hariri

Pada bulan November 2017, Mohammed memaksa Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri untuk mengundurkan diri ketika ia mengunjungi Arab Saudi. Mohammed meyakini bahwa Hariri berada di bawah kendali Hizbullah yang didukung Iran, yang merupakan kekuatan politik utama di Lebanon. Hariri pada akhirnya dibebaskan, kembali ke Lebanon, dan membatalkan pengunduran dirinya tersebut.^[47]

Hubungan dengan Kanada

Hubungan Kanada–Arab Saudi

Chrystia Freeland, menteri urusan luar negeri Kanada, mengeluarkan pernyataan via Twitter pada tanggal 2 Agustus 2018 yang menyatakan keprihatinan Kanada atas penangkapan Samar Badawi baru-baru ini, seorang aktivis hak asasi manusia dan saudara perempuan dari blogger Saudi yang dipenjara, Raif Badawi, serta menyerukan pembebasan para aktivis HAM.^[241] Menanggapi kritik Kanada, Arab Saudi mengusir duta besar Kanada dan membekukan perdagangan dengan negara tersebut.^[242] Ensor^[243] Toronto Star melaporkan bahwa konsensus di kalangan analis menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh Mohammed merupakan sebuah "peringatan bagi dunia — dan bagi para aktivis HAM Saudi — bahwa Arab Saudi di bawah kepemimpinannya tidak boleh dipermainkan".^[244] Hubungan diplomatik tersebut akhirnya dipulihkan pada tanggal 24 Mei 2023.^[245]

Hubungan dengan Tiongkok

Hubungan antara Tiongkok dan Arab Saudi semakin mendalam di bawah kepemimpinan Mohammed; sejak ia menjadi putra mahkota pada tahun 2017, perdagangan antara kedua negara meningkat dari $51,5 miliar menjadi $87,5 billion pada tahun 2021.^[246] Pada bulan Februari 2019, Mohammed membela kebijakan Tiongkok di Xinjiang, di mana lebih dari 1 juta orang Uighur dimasukkan ke dalam kamp internir, dengan mengatakan "Tiongkok memiliki hak untuk menjalankan tugas antiterorisme dan de-ekstremisasi demi keamanan nasionalnya.".^{[247][248][249]} Miqdaad Versi, juru bicara Dewan Muslim Britania, menyebut pernyataan Mohammed "menjijikkan" dan sebuah pembelaan terhadap "penggunaan kamp konsentrasi terhadap Muslim Uighur".^[250] Tiongkok telah menjadi mitra ekonomi terbesar Arab Saudi sejak tahun 2014 dan Arab Saudi adalah sumber impor minyak terbesar bagi Tiongkok.^[251] Pada tahun 2019, para pejabat Tiongkok mengumumkan rencana untuk mengintegrasikan Visi Saudi 2030 ke dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan, serta memperluas kerja sama ekonomi, budaya, strategis, dan militer.^[252]

Sejak tahun 2021, Tiongkok telah membantu program rudal balistik Arab Saudi melalui transfer teknologi dan pembuatan usaha patungan untuk produksi rudal.^[253][254] Mohammed menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Riyadh untuk pembicaraan pada tanggal 7–10 Desember 2022.^[255] Selama kunjungan tersebut, Xi bertemu dengan banyak pemimpin Arab, termasuk para anggota Dewan Kerja Sama Teluk.^[255] Xi juga menandatangani sejumlah kesepakatan komersial dengan Arab Saudi dan secara resmi meningkatkan hubungan tersebut menjadi kemitraan strategis komprehensif, tingkat tertinggi dalam peringkat formal hubungan Tiongkok dengan negara lain.^[256] Kesepakatan itu juga memperluas hubungan militer dan keamanan, di mana kedua belah pihak menyetujui produksi bersama sistem UAV di Arab Saudi.^[257] Menggambarkan KTT DKT sebagai "peristiwa tonggak sejarah" dalam sejarah persahabatan Sino-Arab, Xi mendesak negara-negara Teluk untuk mulai melakukan transaksi minyak menggunakan Renminbi, sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai upaya Tiongkok untuk menetapkan Renminbi sebagai mata uang dunia.^[258]

Selama pameran Airshow China 2022 yang diadakan di Zhuhai, Arab Saudi dan Tiongkok menyelesaikan kesepakatan senjata senilai $4 miliar. Berdasarkan kontrak tersebut, Arab Saudi membeli ratusan drone Tiongkok, rudal balistik, serta sistem senjata energi terarah (DEW) Silent Hunter di samping adanya transfer teknologi yang memungkinkan manufaktur dalam negeri untuk berbagai persenjataan.^[259][260] Pada tanggal 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik yang sempat terputus pada tahun 2016 setelah kesepakatan yang dimediasi di antara kedua negara oleh Tiongkok menyusul pembicaraan rahasia di Beijing.^[261]

Intimidasi Saad al-Jabri

Pada tanggal 9 Juli 2020, empat senator Amerika Serikat mendesak Presiden Trump untuk mengupayakan kebebasan bagi anak-anak Saad al-Jabri, yaitu Omar dan Sarah. Mereka menyebutnya sebagai "kewajiban moral" untuk mendukung seorang pria yang telah membantu Intelijen AS selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan dekat dengan anggota penting keluarga kerajaan Saudi. Pemerintah Saudi menahan Omar dan Sarah pada bulan Maret 2020, dan hingga saat ini keberadaan mereka masih belum diketahui.^[262][263] Arab Saudi sebelumnya telah mengeluarkan permintaan ekstradisi dan pemberitahuan Interpol untuk membawa pulang Saad al-Jabri, yang merupakan kontak antiterorisme AS di Timur Tengah dan telah tinggal di Kanada sejak tahun 2018. Pemberitahuan Interpol terhadap al-Jabri kemudian dicabut, dengan alasan bahwa ia merupakan lawan politik Mohammed.^[264]

Pada bulan Agustus 2020, al-Jabri mengajukan gugatan federal di Washington, DC. Ia menuduh bahwa Mohammed mengirim sebuah tim pembunuh bernama "Pasukan Macan" (Tiger Squad) ke Kanada pada bulan Oktober 2018 untuk membunuhnya. Al-Jabri sendiri merupakan penasihat terdekat dari saingan utama Mohammed, Muhammad bin Nayef. Pasukan tersebut dilaporkan berhasil diidentifikasi dan dipulangkan oleh otoritas Kanada.^[265][266] Menyusul gugatan tersebut, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Kolumbia mengeluarkan surat panggilan terhadap Mohammed bin Salman beserta 11 orang lainnya. Surat panggilan tersebut menyatakan bahwa keputusan hukum akan diambil secara verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) jika pihak-pihak terkait gagal memberikan tanggapan.^[267] Dokumen-dokumen yang diajukan ke pengadilan mengungkapkan bahwa Mohammed telah menerima dokumen gugatan tersebut pada 22 September 2020 pukul 16.05 waktu setempat via WhatsApp, dan dua puluh menit kemudian pesan tersebut telah ditandai sebagai "terbaca".^[268][269]

Peretasan ponsel Jeff Bezos

Pada bulan Maret 2019, Gavin de Becker, seorang spesialis keamanan yang bekerja untuk Jeff Bezos, menuduh Arab Saudi telah meretas ponsel Bezos.^[270] Bezos pada saat itu merupakan pemilik The Washington Post, pemimpin perusahaan Amazon, dan orang terkaya di dunia.^[270]

Pada bulan Januari 2020, hasil investigasi forensik FTI Consulting terhadap ponsel Bezos dipublikasikan. Perusahaan tersebut menyimpulkan dengan "keyakinan sedang hingga tinggi" bahwa ponsel Bezos diretas oleh pesan multimedia yang dikirim pada bulan Mei 2018 dari akun WhatsApp pribadi Mohammed, yang setelahnya ponsel tersebut mulai mengirimkan data dalam jumlah yang melonjak drastis.^[271] Laporan tersebut menunjuk pada bukti tidak langsung: pertama, sebuah pesan bulan November 2018 dari Mohammed kepada Bezos menyertakan gambar yang menyerupai wanita yang menjadi selingkuhan Bezos, meskipun perselingkuhan tersebut belum diketahui publik pada saat itu; kedua, sebuah pesan teks bulan Februari 2019 dari Mohammed kepada Bezos mendesak Bezos untuk tidak mempercayai segalanya, tepat setelah Bezos mendapat pengarahan melalui telepon mengenai kampanye internet melawan dirinya yang dijalankan oleh pihak Saudi.^[271]

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agnès Callamard dan David Kaye, bereaksi bahwa dugaan peretasan tersebut mengindikasikan Mohammed berpartisipasi "dalam upaya untuk memengaruhi, atau bahkan membungkam, pemberitaan The Washington Post mengenai Arab Saudi".^[272] Mereka menyatakan bahwa dugaan peretasan ini relevan dengan pertanyaan apakah Mohammed terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, yang bekerja untuk The Washington Post.^[273]

Lingkungan hidup

Di bawah kepemimpinan Mohammed, Arab Saudi telah melakukan lobi untuk melemahkan perjanjian pengurangan emisi karbon global.^[274] Mohammed telah membuat komitmen agar Arab Saudi mencapai emisi nol bersih, namun rencana tersebut utamanya didasarkan pada teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang belum terbukti secara luas.^[275]

Pembunuhan Jamal Khashoggi

Pada bulan Oktober 2018, jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, seorang kritikus Mohammed, dilaporkan hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul. Para pejabat Turki meyakini bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam konsulat tersebut. Mereka mengeklaim memiliki rekaman video dan audio khusus yang membuktikan bahwa ia mula-mula disiksa lalu dibunuh, serta menyebutkan bahwa seorang pakar forensik medis merupakan bagian dari tim Saudi beranggotakan 15 orang yang terlihat memasuki dan meninggalkan konsulat pada saat hilangnya jurnalis tersebut.^[276] Arab Saudi membantah tuduhan itu dan 13 hari kemudian Mohammed mengundang otoritas Turki untuk menggeledah bangunan tersebut karena mereka "tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan". Pejabat Saudi menyatakan mereka "sedang berupaya untuk mencarinya".^[277] The Washington Post melaporkan bahwa Mohammed sebelumnya sempat berusaha membujuk Khashoggi untuk kembali ke Arab Saudi demi menahannya.^[278]

Menurut Middle East Eye, tujuh dari lima belas pria yang dicurigai membunuh Khashoggi merupakan anggota pengawal pribadi Mohammed.^[279] John Sawers, mantan kepala MI6 Inggris, menyatakan bahwa berdasarkan penilaiannya terhadap bukti-bukti yang ada, "sangat mungkin" Mohammed yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi.^[280]

Menyusul kematian Khashoggi, beberapa komentator menyebut Mohammed sebagai "Mister Bone Saw" (Tuan Gergaji Tulang), sebuah permainan kata dari inisial MBS. Nama panggilan ini merujuk pada dugaan penggunaan gergaji tulang untuk menyingkirkan jasad Khashoggi.^[281][282]

Mohammed membantah keterlibatan apa pun dalam pembunuhan tersebut dan melemparkan kesalahan pada agen-agen nakal yang bertindak di luar kendali. Kendati demikian, negara-negara Barat tidak mempercayainya dan meyakini hal ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan Mohammed. Donald Trump menggambarkan tanggapan Saudi terhadap pembunuhan tersebut sebagai "salah satu upaya penutupan kasus terburuk dalam sejarah." Trump juga meyakini bahwa Mohammed setidaknya mengetahui rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa "sang pangeran menjalankan berbagai hal di sana secara lebih intensif pada tahap ini."^[283]

Setelah pembunuhan tersebut, orang kepercayaan dekat Mohammed, Ahmad Asiri, dicopot dari jabatannya,^[284] begitu pula dengan mantan penasihat Saud al-Qahtani.^[285][286]

Rekaman pembunuhan Khashoggi yang dikumpulkan oleh intelijen Turki dilaporkan mengungkapkan bahwa salah satu anggota tim pembunuh menginstruksikan seseorang melalui telepon untuk "beri tahu bosmu, tugas telah selesai." Para pejabat intelijen Amerika meyakini bahwa kata "bos" tersebut merujuk kepada Sang Putra Mahkota. Orang yang melakukan panggilan telepon itu diidentifikasi sebagai Maher Abdulaziz Mutreb, seorang perwira keamanan yang sering terlihat bepergian bersama sang pangeran.^[287]

Tujuh minggu setelah kematian Khashoggi, Arab Saudi, demi "menjauhkan ... Putra Mahkota Mohammed bin Salman dari pembunuhan mengerikan tersebut," menyatakan akan menuntut hukuman mati bagi lima tersangka yang dituduh "memerintahkan dan mengeksekusi kejahatan tersebut".^[288][289]

Pada tanggal 16 November 2018, dilaporkan bahwa Central Intelligence Agency (CIA) telah menyimpulkan dengan "keyakinan tinggi" bahwa Mohammed memerintahkan pembunuhan Khashoggi. CIA mendasarkan kesimpulannya pada beberapa bukti, termasuk percakapan yang disadap di mana saudara laki-laki Mohammed, Khalid, memberikan jaminan kepada Khashoggi bahwa akan aman bagi sang jurnalis untuk memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul. Meskipun CIA dilaporkan tidak memastikan apakah Khalid mengetahui rincian akhir dari nasib Khashoggi saat memasuki konsulat, lembaga tersebut percaya bahwa Khalid menyampaikan pesan ini kepada Khashoggi atas perintah Mohammed. Dalam analisis CIA, pembunuhan tersebut kemungkinan besar dimotivasi oleh keyakinan pribadi Mohammed bahwa Khashoggi adalah seorang Islamis yang memiliki hubungan bermasalah dengan Ikhwanul Muslimin—sebuah persepsi yang sangat berbeda dengan pernyataan publik pemerintah Arab Saudi mengenai kematian Khashoggi.^[290]

Pada tanggal 4 Desember 2018, sekelompok senator Amerika Serikat menerima pengarahan dari Direktur CIA Gina Haspel mengenai pembunuhan Khashoggi. Setelah pengarahan tersebut, para senator menjadi sangat yakin bahwa Mohammed memainkan peran utama dalam pembunuhan itu.^[291] Senator Lindsey Graham mengatakan, "Anda harus sengaja menutup mata untuk tidak sampai pada kesimpulan bahwa ini diatur dan diorganisasi oleh orang-orang di bawah komando MBS, dan bahwa ia terlibat secara intrinsik dalam kematian Tuan Khashoggi." Senator Bob Corker mengatakan bahwa sang pangeran "memerintahkan, memantau pembunuhan tersebut" dan "jika ia berada di depan juri, ia akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan dalam waktu sekitar 30 menit."^[292] Pada tanggal 5 Desember 2018, Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet meminta diadakannya penyelidikan internasional untuk menentukan siapa di balik pembunuhan Khashoggi.^[293]

Mantan kepala intelijen Saudi dan anggota senior keluarga kerajaan Saudi, Pangeran Turki bin Faisal, menolak temuan CIA yang melaporkan bahwa Mohammed memerintahkan pembunuhan jurnalis tersebut, dengan mengatakan bahwa "CIA telah terbukti salah sebelumnya. Sebut saja contohnya seperti dalam invasi Irak."^[294]

Pada bulan Maret 2019, para senator AS menuduh Arab Saudi atas serangkaian tindakan salah yang berulang dan mengkritik Mohammed dengan mengatakan ia telah bertindak "sepenuhnya seperti gangster" (full gangster).^[295] Para senator menyatakan bahwa daftar pelanggaran hak asasi manusia oleh Arab Saudi sudah terlalu panjang untuk bisa memaklumi situasi di kerajaan tersebut atau bahkan untuk bekerja sama dengan Mohammed.^[296]

Pada bulan Juni 2019, sebuah laporan PBB yang berjudul "Lampiran pada Laporan Pelapor Khusus tentang eksekusi ekstrayudisial, ringkas, atau sewenang-wenang: Investigasi atas kematian tidak sah Tuan Jamal Khashoggi" mengaitkan nama Mohammed dengan pembunuhan tersebut.^[297][298]

Dalam sebuah artikel bulan Juni 2019, The Guardian mengeklaim bahwa setelah pembunuhan Khashoggi, grup media tersebut menjadi sasaran upaya peretasan yang dilakukan oleh subdivisi siber Saudi. Klaim ini didasarkan pada dokumen perintah internal yang diperoleh grup tersebut, yang turut ditandatangani oleh Saud al-Qahtani.^[299] Berdasarkan wawancara dalam film dokumenter PBS yang direkam pada Desember 2018 (dan sebagian dirilis pada September 2019), Mohammed menyatakan memikul tanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi karena peristiwa itu terjadi di bawah pengawasannya, namun ia membantah mengetahui rencana pembunuhan tersebut sebelumnya.^{[300][301][302]} Dalam sebuah wawancara dengan acara 60 Minutes CBS yang disiarkan pada 29 September 2019, ia membantah keterlibatan pribadi secara langsung, seraya menambahkan bahwa "begitu tuduhan terbukti terhadap seseorang, terlepas dari apa pun pangkat mereka, kasusnya akan dibawa ke pengadilan, tidak ada pengecualian", namun ia menyatakan tetap harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi.^[303][304]

Pada tanggal 25 Februari 2021, Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) merilis laporan rahasia yang telah dideklasifikasi dan disetujui oleh Direktur Avril Haines. Laporan berjudul "Menilai Peran Pemerintah Saudi dalam Pembunuhan Jamal Khashoggi" tersebut menyatakan bahwa, "Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi."^[305]

Pada tanggal 26 Februari 2021, Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ekstrayudisial, ringkas, atau sewenang-wenang, Agnès Callamard, merilis sebuah pernyataan yang mendesak, "Pemerintah Amerika Serikat harus menjatuhkan sanksi terhadap Putra Mahkota, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap pelaku lainnya, dengan menargetkan aset pribadinya serta keterlibatan internasionalnya."^[306]

Pada tanggal 18 November 2022, karena peran barunya sebagai Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed mendapatkan kekebalan hukum dari AS atas pembunuhan Khashoggi. Kendati demikian, pemerintahan Biden menegaskan bahwa keputusan ini bukan merupakan penetapan bahwa ia tidak bersalah.^[307]

Hubungan dengan Jeffrey Epstein

Mohammed bin Salman disebutkan secara menonjol dalam Berkas Epstein. Pada tahun 2025, The New York Times menerbitkan sebuah foto berbingkai dari Putra Mahkota yang ditemukan di apartemen Epstein.^{[308] [309]} Epstein menyebutkan hubungan kedekatannya dengan MbS dalam email yang dipertukarkan dengan reporter The New York Times, Thomas Landon.^[310] Epstein melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada tahun 2016 untuk bertemu dengan MbS, setelah berkomunikasi dengan Raafat al-Sabagh, salah satu penasihat sang pangeran.^[311]