Mahkamah Agung Belanda (bahasa Belanda:Hoge Raad der Nederlandencode: nl is deprecated ), atau singkatnya Mahkamah Agung (Hoge Raad) merupakan pengadilan kasasi tertinggi dalam perkara perdata, pidana, dan pajak di Belanda, termasuk di Curaçao, Sint Maarten, dan Aruba.[1] Mahkamah ini didirikan pada 1 Oktober 1838 dan berlokasi di Den Haag.[2]
Mahkamah Agung menangani perkara perdata dan pidana. Dalam kasus administrasi tertentu, lembaga ini juga memiliki yurisdiksi akhir, sementara dalam kasus lain yurisdiksi tersebut berada di tangan DewanNasional (Raad van State), Pengadilan Banding Pusat (Centrale Raad van Beroep), Pengadilan Banding Perdagangan dan Industri (College van Beroep van het bedrijfsleven), serta lembaga peradilan di wilayah Karibia dari Kerajaan Belanda. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi, yang berarti memiliki wewenang untuk menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi tidak berwenang meninjau ulang atau mempertanyakan fakta-fakta perkara. Mahkamah hanya menilai apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar dan apakah putusannya memiliki alasan hukum yang memadai.[3] Dengan cara ini, Mahkamah Agung turut membentuk yurisprudensi.
Karena sistem pemerintahan Belanda bercirikan kedaulatan parlemen, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan undang-undang utama yang dibuat oleh Parlemen Belanda (Dewan Negara Belanda). Hal ini diatur dalam Pasal 120 UUD Belanda, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh memutuskan konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh Dewan Negara maupun perjanjian internasional. Dengan pengecualian Mahkamah Konstitusi Sint Maarten (yang hanya berwenang menilai konstitusionalitas terhadap konstitusi Sint Maarten), pengadilan di Belanda untuk melakukan pengujian yudisial terkait dengan UUD.[4][5] Namun, pengadilan (termasuk Mahkamah Agung) dapat membatalkan peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah eksekutif.[butuh rujukan]
Saat ini, Mahkamah Agung terdiri dari 36 hakim, yang meliputi seorang ketua, enam wakil ketua, dua puluh lima hakim tetap (raadsheren, secara harfiah berarti "Tuan Dewan"), dan empat hakim luar biasa (buitengewone dienst).[6] Semua hakim diangkat seumur hidup, hingga mereka pensiun atas permintaan sendiri atau secara wajib pada usia 70 tahun.[7]
.svg){kind=logo}
