Layanan verifikasi identitas digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pengguna atau pelanggan memberikan informasi yang sesuai dengan identitas seseorang yang benar-benar ada. Layanan ini dapat memverifikasi keaslian dokumen identitas fisik, seperti surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identitas nasional yang diterbitkan oleh pemerintah, melalui proses verifikasi dokumen. Selain itu, layanan ini juga dapat melibatkan verifikasi informasi identitas (kolom data) dengan membandingkannya terhadap sumber independen dan otoritatif, seperti biro kredit atau data pemerintah yang bersifat resmi.
Latar belakang
Layanan verifikasi identitas dikembangkan untuk membantu perusahaan mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Ketahui Pelanggan Anda (KYC). Saat ini, verifikasi identitas menjadi komponen penting dalam ekosistem transaksi perusahaan perdagangan elektronik, lembaga keuangan, permainan daring, bahkan media sosial. Dengan menerapkan metode pencegahan penipuan digital, perusahaan dapat memenuhi kepatuhan terhadap AML dan KYC sekaligus mengatasi risiko yang berkaitan dengan tindak penipuan.[1]
Verifikasi identitas non-dokumen mengharuskan pengguna atau pelanggan untuk memberikan data identitas pribadi, yang kemudian dikirimkan ke layanan verifikasi identitas.[2] Layanan tersebut memeriksa basis data publik dan basis data pribadi milik pihak swasta untuk mencocokkan informasi yang diberikan. Secara opsional, pertanyaan autentikasi berbasis pengetahuan dapat diajukan kepada orang yang memberikan informasi untuk memastikan bahwa ia adalah pemilik identitas tersebut. Sebuah "skor" identitas dihitung, dan identitas pengguna atau pelanggan kemudian diberikan status "terverifikasi" atau tidak, berdasarkan skor tersebut.
Pelanggan dari berbagai jenis usaha, seperti pedagang eceran, lembaga pemerintah, atau institusi keuangan, sering kali diwajibkan untuk menunjukkan identifikasi guna menyelesaikan suatu transaksi. Sebagai contoh, seorang pedagang dapat meminta identifikasi pelanggan untuk berbagai jenis pembelian (misalnya pembelian alkohol, lotre, atau tembakau) atau ketika jenis pembayaran tertentu (misalnya cek, kartu kredit) digunakan untuk membayar transaksi. Institusi keuangan biasanya mengharuskan pelanggan menunjukkan suatu bentuk identifikasi untuk menyelesaikan transaksi penarikan atau penyetoran, mencairkan cek, atau membuka rekening baru. Lembaga pemerintah dapat meminta identifikasi untuk akses ke area terjamin atau untuk keperluan lainnya. Usaha lainnya juga dapat meminta identifikasi dari pelanggan.
Metode tambahan untuk layanan Verifikasi Identitas yang semakin menonjol dalam industri adalah kecerdasan buatan, yang lebih umum disebut sebagai verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan.[butuh rujukan] Verifikasi identitas dilakukan melalui kamera web, dan hasilnya tersedia secara waktu nyata serta lebih akurat daripada pengamatan mata yang tidak terlatih.[3] Namun, terdapat kekhawatiran mengenai bias yang berpusat pada Eropa dalam kecerdasan buatan[4] dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi ketepatan hasil.
Penerapan
Industri yang menggunakan layanan verifikasi identitas meliputi layanan keuangan, bisnis digital, perjalanan dan rekreasi, bisnis ekonomi berbagi, telekomunikasi, teknologi keuangan (FinTech), permainan video, serta hiburan.[5]
Layanan verifikasi identitas tersedia baik secara daring maupun langsung untuk memverifikasi identitas. Layanan ini digunakan dalam industri layanan keuangan, platform niaga-el, situs jejaring sosial, forum internet, situs kencan, dan wiki untuk menekan praktik pengguna siluman, pendaftaran di bawah umur, pengiriman spam, serta kegiatan ilegal seperti pelecehan, penipuan identitas, dan pencucian uang. Sebagai contoh, dalam perbankan, verifikasi identitas mungkin diperlukan untuk membuka rekening bank.
Terdapat peningkatan seruan untuk diberlakukannya regulasi seiring dengan meningkatnya popularitas bursa mata uang kripto. Pada Desember 2020, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) milik pemerintah Amerika Serikat mengusulkan peraturan yang mengharuskan bank dan bisnis layanan uang (MSB), seperti dompet mata uang kripto, untuk mengajukan laporan, menyimpan catatan, serta memverifikasi identitas pengguna yang melakukan transaksi dengan mata uang virtual yang dapat dikonversi.[6][7]
↑PYMNTS (4 Februari 2021). "Crypto Regulations Show Need For ID Verification"[Peraturan Kripto Menunjukkan Perlunya Verifikasi ID]. www.pymnts.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 9 Februari 2021.
