Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik Gereja Katolik
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor bonus Pontificalis Domus Universi Dominici gregis Kebiasaan Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium Ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum Concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Latae sententiae adalah istilah Bahasa Latin yang digunakan di dalam Hukum Kanon Gereja Katolik Roma yang berarti secara harfiah "dijatuhi hukuman".

Secara resmi, sebuah hukuman latae sententiae secara langsung terjadi begitu hukum dilanggar.^[1] Sebuah hukuman latae sententiae bisa berbentuk salah satu dari tiga hal berikut: ekskomunikasi, interdiksi, atau penangguhan. Ekskomunikasi melarang dilakukannya hak-hak pembaptisan tertentu, dan bisa melibatkan pelarangan keikut-sertaan dalam acara-acara liturgi dan kepengurusan Gereja, dan pelarangan penerimaan rahmat-rahmat gereja.^[2][3] Sebuah interdiksi melibatkan pelarangan-pelarangan liturgis seperti ekskomunikasi, naun tidak memengaruhi keikut-sertaan di dalam kepengurusan gereja.^[4] Penangguhan, yang memengaruhi hanya para anggota pengurus gereja, memengaruhi seluruh atau sebagian kuasa memerintah, kepengurusan, atau fungsi yang melekat pada suatu jabatan tertentu.^[5]

Dalam undang-undang Hukum Kanon Katolik Roma yang berlangsung sekarang, terdapat delapan situasi di mana seseorang bisa menerima ekskomunikasi latae sententiae. Kecuali kondisi pengecualian yang ada di kanon 1321-1330^[6] dapat dibuktikan, orang-orang dibawah ini menerima ekskomunikasi latae sententiae:

• seseorang yang murtad dari iman, seorang pengikut ajaran yang menentang ajaran gereja, atau suatu gerakan yang memecah gereja (skisma);^[7]
• seseorang yang membuang benda-benda Ekaristi yang telah diberkati atau yang mengambil dan menyimpannya semua untuk tujuan yang mencemarkan kesuciannya;^[8]
• seseorang yang menyerang Sri Paus secara fisik;^[9]
• Imam, yang bertindak melawan ketentuan kan. 977 {Absolusi terhadap rekan-berdosa (absolutio complicis) dalam dosa melawan perintah keenam Dekalog adalah tidak sah, kecuali dalam bahaya maut}, terkena ekskomunikasi latae sententiae yang direservasi bagi Takhta Apostolik.;^[10]
• seorang uskup Gereja Katolik yang mentahbiskan seseorang menjadi uskup tanpa mandat Sri Paus, dan seseorang yang menerima pentahbisan darinya;^[11]
• seorang penerima pengakuan dosa yang secara langsung melanggar kerahasiaan pengakuan dosa yang sangat suci;^[12]
• seseorang yang mengadakan suatu aborsi yang lengkap;^[13] dan
• para pelanggar hukum yang tidak berkenaan dengan hukum yang membentuk ekskomunikasi latae sententiae namun tanpa peran mereka pelanggaran terhadap hukum ini tidak akan terjadi.^[14]

Pihak-pihak lain yang menerima ekskomunikasi berdasarkan dekret kepausan di antaranya adalah:

• seseorang yang melanggar kerahasiaan pemilihan paus, atau yang mengganggunya dengan cara-cara seperti suap dan sebagainya;^[15]
• seorang wanita yang ditahbiskan menjadi imam atau seorang uskup yang mentahbiskan seorang wanita menjadi imam.^[16]

Referensi