Kewedanaan (atau Kawedanan) adalah tingkatan wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang pernah digunakan di Indonesia.^[1] Wilayah kewedanaan dipimpin oleh seorang wedana yang bertugas sebagai koordinator bagi beberapa camat di wilayah hukumnya.^[2]

Sejarah

Pada masa Hindia Belanda, kewedanaan (bahasa Belanda: districtcode: nl is deprecated ) merupakan bagian dari Regentschap (Kabupaten) dalam struktur Inlandsch Bestuur (Korps Pegawai Pribumi).^[1] Seorang wedana memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara ketertiban umum, mengawasi irigasi, serta membantu pemungutan pajak di tingkat lokal.^[3] Struktur ini tetap dipertahankan setelah kemerdekaan Indonesia untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat daerah.^[2]

Berikut ini adalah daftar kawedanan di Pulau Jawa pada tahun 1936 beserta cakupan wilayahnya:^[4][5][6] (Perlu dicatat bahwa nama kecamatan di tabel ini memakai nama kecamatan yang dipakai sekarang)

Peta kawedanan (1936)

Peta kawedanan di Jawa Barat^[4]

Peta kawedanan di Jawa Tengah^[5]

Peta kawedanan di Jawa Timur^[6]

Keresidenan Bantam (Banten)

Keresidenan Buitenzorg (Bogor)

Kawedanan Tjibaroesa (Cibarusah) di tabel ini nantinya mengalami perubahan batas wilayah yang signifikan. Wilayahnya akan mengalami pemekaran, bagian utara digabung dengan Kawedanan Cikarang sedangkan bagian selatan berubah menjadi Kawedanan Jonggol.

Keresidenan Priangan (Bandung dan sekitarnya)

Keresidenan Cheribon (Cirebon)

Keresidenan Soerabaja

Keresidenan Madioen

Keresidenan Kediri

Keresidenan Malang

Keresidenan Bodjonegoro

Referensi

Lihat pula

• Mukim (Aceh) Bentuk wilayah administrasi kepemerintahan setingkat di Aceh

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s