Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-36
Dibentuk	23 Mei 1998
Diselesaikan	20 Oktober 1999
Struktur pemerintahan
Presiden	B. J. Habibie
Wakil Presiden	Tidak ada
Jumlah menteri	36
Partai anggota	Koalisi:   Golkar   ABRI   PPP   PDI   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas (integrasi politik Reformasi): 425 / 425
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VII
Pengganti	Kabinet Persatuan Nasional

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri tentang Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden Indonesia 1998–1999 Kepresidenan Pelantikan Kepresidenan Kabinet Reformasi Pembangunan Kebijakan Kebebasan pers Pemilu multi partai Referendum Timor Timur Keluarga Hasri Ainun Besari (istri dan Ibu Negara) Anak Ilham Akbar Habibie Thareq Kemal Habibie Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.^[1]

Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

• Di bidang politik memperbarui berbagai perundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN.
• Di bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi.
• Di bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Latar belakang

Pidato B. J. Habibie

Presiden B. J. Habibie mengumumkan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, 22 Mei 1998.

---

Bermasalah memainkan berkas ini? Lihat bantuan media.

Sesaat setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, B. J. Habibie langsung melakukan pembentukan kabinet. Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang tentunya hal itu akan sedikit meredakan tensi tinggi publik pada geliat reformasi selama ini. Embel-embel reformasi pada apapun bentuk program dan kegiatan pemerintah saat itu dirasa menjadi sebuah keniscayaan. Kabinet ini dibentuk pada 22 Mei 1998, tepat satu hari Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Unsur-unsur yang masuk dalam jajaran kabinet itu pun tidak melulu berasal dari satu golongan. Upaya melakukan integrasi politik sangat nyata dilakukan B. J. Habibie dengan memasukkan semua unsur institusi politik yang meliputi perwakilan militer (TNI/POLRI), PPP, Golkar, dan PDI. Kabinet penyentara tersebut berisikan 36 orang yang tugas utamanya adalah melakukan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia.

Pimpinan

Presiden
	B. J. Habibie

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan		Feisal Tanjung	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		ABRI
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri		Ginandjar Kartasasmita[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		Golkar
			Hartarto Sastrosoenarto (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Golkar
3	Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara		Hartarto Sastrosoenarto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
4	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan		Haryono Suyono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
Menteri
5	Menteri Dalam Negeri		Syarwan Hamid[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		ABRI
			Feisal Tanjung (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		ABRI
6	Menteri Luar Negeri		Ali Alatas	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
7	Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima ABRI		Wiranto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		ABRI
8	Menteri Kehakiman		Muladi	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
9	Menteri Penerangan		Yunus Yosfiah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		ABRI
10	Menteri Keuangan		Bambang Subianto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
11	Menteri Perindustrian dan Perdagangan		Rahardi Ramelan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
12	Menteri Pertanian		Soleh Solahudin	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
13	Menteri Pertambangan dan Energi		Kuntoro Mangkusubroto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
14	Menteri Kehutanan dan Perkebunan		Muslimin Nasution	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
15	Menteri Pekerjaan Umum		Rachmadi Bambang Sumadhijo	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
16	Menteri Perhubungan		Giri Suseno Hadihardjono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
17	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya		Marzuki Usman[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		Nonpartai
			Giri Suseno Hadihardjono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Golkar
18	Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah		Adi Sasono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
19	Menteri Tenaga Kerja		Fahmi Idris[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		Golkar
			AM Hendropriyono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		ABRI
20	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan		AM Hendropriyono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		ABRI
21	Menteri Kesehatan		Faried Anfasa Moeloek	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Juwono Soedarsono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
23	Menteri Agama		Abdul Malik Fadjar	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
24	Menteri Sosial		Justika Baharsjah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
Menteri Negara
25	Menteri Negara Sekretaris Negara		Akbar Tandjung[3]	23 Mei 1998	10 Mei 1999		Golkar
			Muladi (Pelaksana Tugas)	10 Mei 1999	20 Oktober 1999		Golkar
26	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas		Boediono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
27	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT		Muhammad Zuhal	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
28	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola BUMN		Tanri Abeng	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Golkar
29	Menteri Negara Pangan dan Hortikultura		A.M. Saefuddin[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		PPP
			Soleh Solahudin (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Nonpartai
30	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN		Ida Bagus Oka	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
31	Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM		Hamzah Haz[3]	23 Mei 1998	18 Mei 1999		PPP
			Marzuki Usman[2] (Pelaksana Tugas)	18 Mei 1999	27 September 1999		Nonpartai
			Muhammad Zuhal (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Nonpartai
32	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN		Hasan Basri Durin	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
33	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman		Theo L. Sambuaga[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		Golkar
			Rachmadi Bambang Sumadhijo (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Nonpartai
34	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal		Panangian Siregar	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		PDI
35	Menteri Negara Peranan Wanita		Tuti Alawiyah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		Nonpartai
36	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga		Agung Laksono[2]	23 Mei 1998	27 September 1999		Golkar
			Juwono Soedarsono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999		Nonpartai

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Reformasi Pembangunan:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Soedjono C. Atmonegoro[4]	20 Maret 1998	15 Juni 1998
			Andi Ghalib	17 Juni 1998	14 Juni 1999
			Ismudjoko (Pelaksana Tugas)[5]	14 Juni 1999	20 Oktober 1999

Galeri

• Pelantikan
• 
  Presiden BJ Habibie melantik Kabinet Reformasi Pembangunan pada 23 Mei 1998.

Catatan kaki dan referensi

Lihat pula

• Daftar kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan VII	Kabinet Reformasi Pembangunan 1998–1999	Diteruskan oleh: Kabinet Persatuan Nasional