Presiden Donald Trump awalnya menolak OPIC. Untuk tahun anggaran 2018, ia bahkan menyerukan penghapusan OPIC,[8][9] tetapi advokasi oleh sejumlah pejabat pemerintah dan senator kemudian berhasil meyakinkannya untuk mendukung konsolidasi OPIC sesuai dengan prioritas kebijakannya.[8][10]Undang-Undang BUILD kemudian diperkenalkan untuk mendirikan lembaga ini.[10][11]
Undang-Undang BUILD
Undang-undang BUILD diperkenalkan di DPR dan DPD Amerika Serikat pada bulan Februari 2018,[12] dengan didasarkan pada proposal yang disusun oleh peneliti di Center for Global Development.[11] Undang-undang tersebut kemudian disetujui oleh DPD Amerika Serikat pada awal bulan Oktober 2018, setelah sebelumnya disetujui oleh DPR Amerika Serikat. Undang-undang tersebut lalu diteken oleh Presiden Trump pada tanggal 5 Oktober.[13]
Kekhawatiran mengenai investasi Tiongkok ke luar Tiongkok dan ketidakmampuan dari lembaga keuangan pembangunan Amerika Serikat untuk mengimbanginya merupakan faktor utama yang mendorong penerbitan undang-undang tersebut, dan pendirian DFC pun dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mengimbangi Tiongkok.[9][12][14][15][16]
Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi inefisiensi dalam kebijakan pembiayaan pembangunan Amerika Serikat, terutama pembatasan terhadap OPIC. Dibandingkan dengan OPIC, undang-undang ini mempermudah persyaratan kewarganegaraan Amerika Serikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam investasi-investasi tertentu dari DFC, memperbolehkan DFC untuk memegang ekuitas (bukan hanya meminjamkan ekuitas), memperbolehkan DFC untuk mengambil risiko yang lebih besar pada proyek-proyek tertentu; dan memperbolehkan DFC untuk meminjamkan ekuitas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat.[17] Total batas investasi DFC juga ditingkatkan menjadi $60 miliar, sementara OPIC sebelumnya hanya $29 miliar.[12]
Investasi dan prioritas
DFC berinvestasi di sektor sanitasi, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan. DFC juga menyebut inovasi, pekerjaan berkelanjutan, perlindungan pekerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perkuatan rantai pasok global sebagai tema besar dalam prioritas investasinya.[18] DFC menyatakan bahwa investasinya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dunia, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan kepentingan masyarakat Amerika Serikat.[10]
Inisiatif spesifik dari DFC meliputi "2X Women's Initiative", yang diwariskan dari OPIC, yang fokus pada bisnis milik perempuan dan/atau produk dan jasa yang dirancang untuk memberdayakan perempuan.[19] DFC juga berkolaborasi dengan USAID dan sejumlah lembaga lain pada program "Power Africa", yang memfasilitasi kesepakatan di bidang energi di seantero Afrika,[20] dan inisiatif "Prosper Africa", yang diluncurkan pada tahun 2018 untuk mempromosikan investasi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Afrika, guna mengimbangi pengaruh dari Tiongkok.[20][21]
Respon terhadap COVID-19
Pada tanggal 14 Mei 2020, Presiden Trump memberi kewenangan kepada CEO DFC untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta guna mendukung penanganan COVID-19 atau memperkuat rantai pasok yang terkait.[22] Melalui DFC, pemerintah kemudian mengumumkan bahwa mereka berencana memberi pinjaman kepada Kodak sebesar $765juta untuk memproduksi bahan baku obat, guna meningkatkan stok yang menipis akibat pandemi COVID-19 dan mengurangi ketergantungan terhadap pabrik di luar Amerika Serikat.[23] Pinjaman tersebut kemudian ditunda karena Securities and Exchange Commission mulai menyelidiki dugaan insider trading oleh pimpinan Kodak sebelum pengumuman pinjaman tersebut,[24] dan inspektur jenderal DFC mengumumkan pemeriksaan terhadap persyaratan pinjaman tersebut.[25] DFC pun mendapat banyak kritik atas pinjaman tersebut.[26]
DFC juga telah memberi pinjaman sebesar jutaan dolar kepada ApiJect Systems.[27]
Pimpinan
Scott Nathan, CEO sejak bulan Februari 2022
CEO DFC saat ini, Scott Nathan, diajukan oleh pemerintahan Biden-Harris pada bulan September 2021 dan disetujui pada bulan Februari 2022.[28]
Sejumlah pihak mengkritik investasi DFC di negara berpendapatan menengah ke atas yang tampaknya lebih ditujukan untuk menjalankan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bukannya pembangunan internasional.[30][31] Scott Morris dari Center for Global Development pun mengkritik aturan anggaran federal yang mewajibkan DFC untuk memperlakukan investasi ekuitas sebagai pengeluaran "tanpa adanya pengurangan untuk laba yang diharapkan dari investasi tersebut," tidak seperti pinjaman, yang dianggarkan berdasarkan biaya subsidinya.[32]
123Runde, Daniel F.; Bandura, Romina (12 October 2018). "The BUILD Act Has Passed: What's Next?" (dalam bahasa Inggris). Center for Strategic and International Studies. Diakses tanggal 22 March 2022.
