Inflasi Akademik adalah suatu keadaan dimana terjadinya peningkatan permintaan kualifikasi pendidikan formal terhadap kebutuhan lapangan kerja. Sebagai contoh, suatu profesi yang sebelumnya hanya membutuhkan minimal kualifikasi pendidikan setingkat SMA, tetapi saat ini membutuhkan minimal kualifikasi pendidikan setingkat S1. Meningkatnya jumlah populasi yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu tetapi di satu sisi jumlah lapangan kerja tidak memadai dan adanya perubahan sistem pada lapangan kerja memunculkan kompetisi yang menyebabkan terjadinya inflasi akademik.
Salah satu dampak dari inflasi akademik adalah meningkatnya jumlah populasi yang mengejar kualifikasi pendidikan lebih tinggi untuk dapat berkompetisi pada suatu lapangan kerja, padahal sebenarnya pendidikan tinggi tidak diperlukan untuk lapangan kerja tersebut.[1] Yang artinya, terjadi peningkatan nilai atas suatu kualifikasi pendidikan normal tertentu, tetapi di satu sisi terjadi penurunan nilai atas suatu kualifikasi pendidikan formal lainnya. Sebagai contoh, sebelumnya formasi PNS banyak diisi oleh lulusan SD, SMP, dan SMA, tetapi pada pembukaan formasi CPNS pada tahun 2017 kualifikasi pendidikan yang ditentukan adalah minimal lulusan SMA. Akan tetapi, jumlah formasi untuk SMA sangat sedikit. Pada gelombang kedua pembukaan formasi CPNS tahun 2017 terdapat 17.928 formasi, tetapi jumlah formasi bagi lulusan SMA kurang lebih hanya 500-600 formasi.[2] Bahkan pada tahun 2017 terdapat formasi CPNS untuk lulusan S2 dan S3, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (dulu Lembaga Sandi Negara) hanya membuka 26 formasi CPNS yang seluruhnya ditujukan untuk lulusan pendidikan S2 dan S3.[3] Dengan demikian, telah terjadi penurunan nilai terhadap kualifikasi pendidikan SD, SMP, dan SMA, tetapi terjadi peningkatan nilai terhadap kualifikasi pendidikan S2 dan S3 karena dibutuhkan pasar lapangan kerja.
Inflasi akademik terjadi karena beberapa faktor. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan sifat dan tanggung jawab pekerjaan menjadi lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak pengetahuan teknis dan keterampilan berpikir kritis yang lebih kuat,[4] sehingga diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan. Selain itu, perguruan tinggi menghasilkan jumlah lulusan yang lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia, sehingga penyedia kerja lebih akan memilih pelamar kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi.[5]
Menurut negara
Indonesia
Data dan temuan kualitatif penting untuk pemahaman perkembangan kualitas lulusan sarjana:
Periode/Waktu
Indikator Kualitas Sarjana
Deskripsi dan Catatan Akademis
Awal Pendidikan Tinggi Modern di Indonesia (1945-an s.d 1970-an)
Sarjana berkualitas cukup tinggi
Perguruan tinggi terbatas dan selektif, lulusan umumnya siap kerja dan berkontribusi nyata pada pembangunan nasional
1980-an s.d 1990-an
Mulai muncul tekanan kuantitas
Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa meningkat, mulai ada desakan kelulusan cepat, kualitas mulai tertekan[6]
Nilai IPK meningkat signifikan, namun kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keahlian praktis menurun[8]
2019 (Data IDF 2019)
Kualitas sarjana setara lulusan SMA di negara maju
Studi menunjukkan kualitas lulusan sarjana Indonesia setara dengan lulusan SMA di Denmark, menandakan krisis kualitas pendidikan[9]
2020-an (terbaru)
Maraknya gelar karbitan dan pendidikan komersial
Perguruan tinggi banyak yang mengejar kuantitas dan akreditasi, sistem nilai dan lulusan dipenuhi dengan praktisi 'karbitan'
Studi
"Sarjana karbitan" diartikan lulusan yang dipaksa cepat lulus tanpa penguasaan kompetensi yang memadai, produk dari tekanan akademik dan sistem pendidikan yang lebih fokus pada kelulusan dan formalitas gelar daripada mutu substansi.
Inflasi akademik mengacu pada kenaikan nilai akademik (IPK) yang tidak diimbangi oleh peningkatan kemampuan nyata.
Deflasi kompetensi adalah penurunan penguasaan keterampilan dan kemampuan intelektual lulusan.
Fenomena ini berdampak pada pasar kerja dan kualitas sumber daya manusia nasional.
Studi dan pengamatan akademis di Indonesia seperti dari Indonesia Development Forum 2019 dan analisis wartawan/kajian artikel ilmiah mendukung fenomena ini.
