Aljazair dan Peru menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 10 Maret 1972, ketika negara-negara tersebut masing-masing diperintah oleh Houari Boumédienne dan Juan Velasco Alvarado.[1][2] Sebelum terjalinnya hubungan diplomatik, Peru telah memiliki konsulat di Aljazair Prancis sejak abad ke-19 sebagai bagian dari hubungan diplomatiknya dengan Prancis.[3] Terjalinnya hubungan dengan Maroko pada tahun 1964 menyebabkan kedutaan besar di Rabat diakreditasi untuk Aljazair dan Tunisia.[4]
Pada tahun 1985, Aljazair memulai kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan Republik Demokratik Arab Sahrawi oleh negara-negara Amerika Latin, yang kemudian berujung pada pengakuan Peru terhadap negara tersebut pada tahun 1987.[5]
Kedutaan Peru di Aljir dibuka pada tahun 1972, tetapi ditutup pada tahun 1990[6] hingga dibuka kembali pada tahun 2005,[7] pada tahun yang sama serangkaian perjanjian ditandatangani antara kedua negara sebagai bagian dari penguatan hubungan mereka.[2]
Di tingkat legislatif terdapat Liga Parlemen Persahabatan Peru-Aljazair.[8]
Kerja sama perdagangan
Aljazair dan Peru memiliki hubungan perdagangan yang penting. Aljazair mengimpor produk Peru senilai 47 juta dolar per tahun, yang mewakili 47,3 persen dari total impor dari dunia Arab ke Peru.[9] Investasi Aljazair di Peru mencapai hampir satu miliar dolar, terutama di sektor hidrokarbon.[10]
↑Mariátegui, Juan (1997). El diferendo fronterizo Perú-Ecuador (1994-1997): reflexiones en voz alta (dalam bahasa Spanyol). J. Mariátegui. hlm.280. Cuando él [Alberto Fujimori] fue presidente, en julio de 1990, existían seis embajadas en Africa. Luego, unos meses después suprimió cuatro (Kenia, Zimbabwe, Zambia y Argelia), quedando hasta el presente, Marruecos y Egipto.
