Biografi
Lopes da Cruz lahir di Maubara pada 2 Desember 1941. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Humberto Lopes da Cruz dan Rita da Costa Lopes da Cruz, keduanya guru agama sekolah dasar di Maubara. Lopes da Cruz mempunyai delapan orang saudara.
Di Soibada [de], Lopes da Cruz masuk Seminari Menengah Nossa Senhora da Fatima milik Serikat Yesus, tetapi tidak tamat. Ia kemudian kuliah filsafat di Universitas Makau dan bertugas di tentara Portugis sebagai bintara di Mozambik dalam pertempuran melawan Frelimo. Lopes da Cruz merupakan wakil Ação Nacional Popular [pt] (Aksi Rakyat Nasional) dalam dewan Timor Portugis (Portugis: Assembleia Legislativa e Junta Consultiva Provincial de Timor). Ia kemudian menjadi pegawai bea cukai. Pada 13 September 1974, ia menjadi pemimpin redaksi A Voz de Timor menggantikan Manuel António Lourenço Pereira, seorang perwira Angkatan Laut Portugal.[6] Lopes da Cruz menjabat hingga akhir Juni 1975, saat ia digantikan oleh Fernando de Almeida do Carmo, seorang anggota Fretilin.[7]
Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Portugis diberikan kemerdekaan. Partai-partai politik mulai bermunculan di koloni tersebut, termasuk Uni Demokrasi Timor (UDT) di mana Lopes da Cruz menjadi salah satu pendirinya. Saat itu ia bekerja sebagai pegawai bea cukai. Ketua partai tersebut, Mário Viegas Carrascalão, dikatakan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan kediktatoran Portugis lama, sehingga harus mengundurkan diri. Lopes da Cruz menggantikannya sebagai ketua UDT. Ia menyerukan pendekatan bertahap menuju kemerdekaan Timor Portugis. Dalam waktu sepuluh hingga lima belas tahun, Portugal akan mengembangkan bekas koloninya hingga ke titik di mana ia mampu bertahan sebagai negara berdaulat. Akan tetapi, Portugal kurang berminat terhadap gagasan ini.
Pada Agustus 1975, UDT mencoba merebut kekuasaan di koloni Timor Portugis melalui kudeta. Tujuannya juga untuk memberi Indonesia dalih untuk melakukan intervensi, karena mereka mengancam akan mengusir Fretilin yang “komunis” dari negara tersebut. Lopes da Cruz sendiri ditangkap oleh pemimpin UDT João Viegas Carrascalão dan Domingos de Oliveira karena ia dicurigai bekerja sama dengan Indonesia.[9] Namun, Fretilin mampu menang dalam perang saudara yang singkat itu dan mengambil alih kendali. Karena ancaman Indonesia, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal pada tanggal 28 November 1975. Banyak pendukung UDT yang melarikan diri ke Timor Barat Indonesia dan, bersama dengan pendukung Apodeti, sekarang dijadikan sebagai pembenaran untuk aneksasi Timor Timur.
Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan invasi besar-besaran ke Timor Timur dan menduduki negara tersebut. Pada tanggal 31 Mei 1976, majelis rakyat[10] yang dipilih oleh dinas rahasia Indonesia meloloskan petisi untuk aneksasi ke negara tetangga tanpa referendum dengan seluruh 37 suara.[11] Lopes da Cruz merupakan bagian dari delegasi yang menyampaikan petisi kepada Presiden Indonesia Soeharto.[12] Pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur secara resmi dimasukkan ke dalam Indonesia sebagai provinsi ke-27 Timor Timur. Pada tanggal 4 Agustus, Lopes da Cruz diangkat menjadi Wakil Gubernur Timor Timur. Ia menjabat sampai tahun 1982 dan kemudian digantikan oleh Brigadir Jenderal Antonius Baldinuci Saridjo.[13] Bagi Soeharto, Lopes da Cruz adalah penasihat khusus untuk Timor Timur. Selama referendum kemerdekaan Timor Leste 1999, Lopes da Cruz, sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT), terus mengkampanyekan agar negara itu tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ia juga pemilik Suara Timor Timur, satu-satunya surat kabar swasta di Timor Timur.[14]
Dari tahun 2000 hingga 2003, Lopes da Cruz menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Yunani. Ia kemudian menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Portugal.[15] Lopes da Cruz memiliki bendera Portugal terakhir yang berkibar di koloni Timor. Dia menyimpannya sebagai relik.[16] Dalam wawancara tahun 2019, ia lebih lanjut membela pendudukan Indonesia di Timor Timur saat itu. Kebanyakan orang Timor tewas dalam pertempuran dengan orang Timor lainnya. Sebelum Indonesia harus meminta maaf, Portugal harus meminta maaf atas penarikannya dari Timor.[17]
