Dari tahun 1957 hingga tahun 2010, perkembangan ekonomi Malaysia secara umum dipengaruhi oleh empat masa kebijakan ekonomi. Masing–masing ialah kebijakan ekonomi awal kemerdekaan (1957–1970), Kebijakan Ekonomi Baru (1971–1990), Kebijakan Pembangunan Bangsa (1991–2000) dan Kebijakan Wawasan Kebangsaan (2001-2010). Kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan situasi ekonomi dengan perbedaan terletak pada tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi. Dasawarsa pertama setelah kemerdekaan Malaysia, kegiatan ekonomi dipusatkan pada pasarekspor dengan melakukan promosi produk dalam negeri. Pemerintah Malaysia belum ikut campur di dalam pengembangan ekonomi maupun pengembangan daerah. Setelah Kebijakan Ekonomi Baru diterapkan, ekonomi Malaysia diarahkan untuk memenuhi tujuan mengurangi kemiskinan dan mengatur ulang struktur sosial di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai ialah pertumbuhan ekonomi dan persamaan kesejahteraan. Pada tahun 1991, Kebijakan Pembangunan Bangsa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan pembangunan negara dan persatuan masyarakat. Kebijakan Wawasan Kebangsaan diberlakukan sejak tahun 2001 untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi di abad ke-21 Masehi. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tingkatan yang tinggi disertai dengan pengembangan kualitas dan kemampuan bangsa dalam mewujudukan kemajuan bangsa Malaysia.[17]
Malaysia telah melakukan beberapa kerja sama subregional untuk meningkatkan ekonominya. Berbagai kerja sama ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Malaysia Timur. Kerja sama pertama dilakukan dengan menyetujui Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand. Di wilayah sekitaran Sungai Mekong, Malaysia mengadakan kerja sama ekonomi dengan negara anggota Subwilayah Mekong Raya. Selain itu, Malaysia juga mengadakan kerja sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggar (ASEAN) di bagian timur melalui Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur. Tujuan kerja sama ini adalah membangun landasan pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalur perhubungan antarnegara. Tujuan lainnya adalah mempercepat pengadaan perdagangan bebas.[19]
Masalah
Pengangguran struktural
Pendudukkawasan perkotaan di Malaysia mengalami masalah pengangguran struktural akibat keberadaan jalan tol. Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kerja sama subregional antara Malaysia dan negara-negara tetangganya. Keberadaan jalan tol ini khususnya pada perhubungan antara Malaysia dengan Singapura dan Thailand. Di Malaysia Barat, dahulu perjalanan antar perbatasan negara harus berkendara melalui kota-kota kecil di Malaysia. Pembangunan jalan tol membuat kota-kota kecil ini tidak disinggahi sehingga kegiatan perdagangan berkurang. Para pemilik usaha yang berkaitan dengan pelayanan peziarah akan mengalami penurunan pendapatan. Jenis usaha yang mengalami kemunduran ekonomi antara lain rumah makan, dan penjual kriya di berbagai kota yang masih berkembang. Kemunduran ekonomi kemudian meningkatkan jumlah pengangguran di kota-kota tersebut.[20]
Infrastruktur
Transportasi
Jaringan jalan nasional utama di Malaysia adalah Sistem Rute Federal Malaysia, yang membentang lebih dari 49.935 kilometer. Sebagian besar jalan federal di Malaysia berlajur dua. Di wilayah kota, jalan federal dapat memiliki 4 jalur untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Hampir semua jalan federal sudah dilapisi aspal, selain beberapa bagian pada Jalan Raya Skudai – Pontian yang dilapisi dengan beton, sedangkan bagian dari Jalan Tol Federal yang menghubungkan Klang ke Kuala Lumpur, dilapisi dengan aspal.
↑Johan, Musalmah (2005). "Eradicating Rural and Urban Poverty"(PDF). Malaysian Institute of Economic Research. Diarsipkan dari asli(PDF) tanggal 26 Juli 2007. Diakses tanggal 7 November 2011.;
↑Hanafi, Ivan (2014). Atif, Nurul Falah (ed.). Pendidikan Teknik dan Vokasional: Menggali Pengalaman Sukses Bi-National di Negeri Jiran, dari Konsep hingga Implementasi. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.12. ISBN978-602-7948-29-7. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Zahari, Said (2007). The long nightmare: my 17 years as a political prisoner. Malaysia: Utusan Publications. hlm.186. ISBN9789676119391.
Musa, M. Bakri (2007). Towards A Competitive Malaysia. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre. hlm.122. ISBN978-983-3782-20-8.