Dewan Pemulihan Nasional Malaysia (bahasa Melayu:Majlis Pemulihan Negaracode: ms is deprecated ; disingkat: MPN) adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintah Malaysia di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin pada 16 Juli 2021 dengan tujuan untuk menangani Covid-19 di Malaysia yang berdampak di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik.[1] Lembaga ini dipimpin langsung oleh Muhyiddin Yassin hingga pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 16 Agustus 2021. Kemudian, Muhyiddin memimpin kembali sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional yang dilantik oleh Ismail Sabri Yaakob pada 4 September 2021 berdasarkan hasil keputusan rapat kabinet.[2] Pembentukan lembaga ini untuk menggantikan Panitia Khusus Kabinet Perencanaan Pemulihan Negara. Tujuan utama pembentukan komite ini salah satunya menjalankan perencanaan pemulihan nasional atau dalam bahasa Melayu:Pelan Pemulihan Negaracode: ms is deprecated pasca-Pandemi Covid-19.
Lembaga ini tidak dipertahankan kembali setelah Anwar Ibrahim naik ke pemerintahan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dewan Pemulihan Nasional tidak lagi difungsikan dan dibubarkan olehnya pada 21 Desember 2022.[3]
Latar belakang
Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang) yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad mengusulkan pembentukan Dewan Pemulihan Nasional atau dalam bahasa Melayu:Majlis Pemulihan Negaracode: ms is deprecated (MPN) untuk mengatasi penanganan Covid-19 di Malaysia, khususnya dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik.[4][5] Berdirinya Dewan Pemulihan Nasional diharapkan membawa perubahan setelah Perencanaan Pemulihan Nasional (PPN) gagal dilaksanakan. Penambahan kasus harian pasien Covid-19 menjadi perhatian masyarakat Malaysia sehingga lembaga ini dipandang perlu dibentuk oleh pemerintah. Pada tanggal 16 Juli 2021, oleh Perdana Menteri ke-8 MalaysiaMuhyiddin Yassin meresmikan pembentukan Dewan Pemulihan Nasional sekaligus membubarkan Panitia Khusus Kabinet Perencanaan Pemulihan Nasional.[1]
Kubu oposisi mengkritik Ismail Sabri Yaakob atas penunjukan Muhyiddin sebagai Ketua MPN menjadi kontroversial dikarenakan kegagalannya dalam menangani Covid-19.[6] Namun, Muhyiddin menjanjikan untuk tidak menerima gaji atau pendapatan dari MPN.[7]
_(cropped).jpg)
.jpg)
