Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Gambaran umum
Dibentuk	13 April 1998
Dibubarkan	10 Desember 2019

Kantor pusat
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Situs web
www.bumn.go.id

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media merupakan bekas unsur pelaksana pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.^[1]

Deputi ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.^[1]

Sejarah nomenklatur

Deputi Usaha Industri Strategis (1998)^[2]
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan (1998–1999)^[3]
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (1999–2010)^[4]^[5]^[6]
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur (2010–2014)^[7]
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis (2014–2015)^[8]
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (2015–2019)^[1]^[9]

Referensi

1 2 3 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 April 2015. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 April 1998. Diakses tanggal 3 Oktober 2025.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Oktober 1998. Diakses tanggal 3 Oktober 2025.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Oktober 1998. Diakses tanggal 3 Oktober 2025.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 April 2014. Diakses tanggal 15 Juni 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 April 2017. Diakses tanggal 15 Mei 2026.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

l b s Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Menteri • Wakil Menteri
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Kementerian
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Badan Usaha Milik Negara Penciptaan Nilai Deputi Bidang Badan Usaha Milik Negara Pemberdayaan Pembangunan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola
Unsur pengawas	Inspektorat

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1