Pengangkatan

Patih Danurejo sebelumnya tidak diakui oleh Inggris dan telah lanjut usia, sehingga Sultan Hamengkubuwana III memutuskan menunjuk patih baru. HB III dan putra tertuanya, Pangeran Diponegoro, mempertimbangkan dua nama, yakni Pringgodiningrat, seorang pejabat senior keraton dan Raden Tumenggung Sumodipuro, mantan bupati Japan (Mojokerto).^[5] Diponegoro memilih Sumodipuro yang lebih muda meskipun hal ini mengherankan ayahnya. Pada akhirnya, Sumodipuro diangkat sebagai Danurejo IV (III) pada 2 Desember 1813.^[6]

Masa jabatan

Awalnya, patih baru ini menduduki jabatannya dengan baik yang diakui oleh pihak istana maupun pihak kolonial. Pangeran Panular yang menulis Babad Jatuhnya Yogyakarta menceritakan kesan-kesan istimewa saat pidato pengukuhan Danurejo IV. Jenderal De Kock mendeskripsikan Danurejo IV sebagai "seorang Jawa yang baik, berbusana rapi, suka mengendarai kuda-kuda yang gagah, punya gundik-gundik cantik, dan tidak bisa lepas dari pipa rokok madat."^[7]

Seiring berjalannya waktu, sifat-sifatnya yang negatif muncul ke publik. Ia gemar bersenang-senang dan punya ambisi tinggi sehingga tak jarang menyalahgunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Selama menjabat sebagai patih dalem, skandal seks, suap, dan korupsi merajalela. Perangainya yang buruk membuatnya disebut sebagai "setan berbaju manusia" yang "merampok uang rakyat sembari duduk-duduk" dalam salah satu teks Jawa pada masa itu.^[8] Diponegoro yang awalnya mendukungnya sebagai patih berbalik memusuhinya karena berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti kebijakan pajak dan sewa tanah yang menguntungkan pemerintah kolonial.

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana IV, masalah serius muncul sehubungan dengan pengangkatan petugas polisi pedesaan dan pemungut pajak yang disebut gunung. HB III dan Diponegoro telah mendiskusikan rencana untuk menghapus peran mereka untuk meringankan beban pajak di pedesaan. Namun, meninggalnya HB III pada 1814 membuat rencana itu belum direalisasikan. Sementara itu, patih Danurejo IV dan komandan pengawal Sultan, Tumenggung Wironegoro memutuskan untuk mengangkat 40 petugas polisi pedesaan baru pada 1816. Mereka digaji dari uang pajak kerajaan dan bertugas memungut pacumpleng atau pajak rumah tangga sebesar 10-20 sen per pintu rumah sebanyak dua kali setahun. Selain itu mereka juga bertugas sebagai penegak hukum Kepatihan.

Dalam Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta, tingkah laku petugas (gunung) tersebut lebih mirip preman; mereka tak segan menggunakan kekerasan ketika menangkap orang yang ketahuan mencuri atau merampok. Penunjukan 40 petugas tanpa sepengetahuan Diponegoro sebagai salah satu wali HB IV membuat Diponegoro murka. Ia memberi Sultan HB IV dua pilihan: mengikuti nasihatnya dan mencabut surat penunjukan mereka atau tetap mempertahankan surat itu dan secara terbuka memihak pada dua musuh, Danurejo IV dan Wironegoro. HB IV memilih mencabut surat penunjukan, meski demikian masih terdapat laporan tentang penyalahgunaan wewenang dan penindasan yang dilakukan oleh gunung hingga sebelum Perang Jawa.^[9][10]

Danurejo IV dan pejabat-pejabat kesultanan pada masa itu tampaknya tidak mengenal dengan baik wilayah Kesultanan Yogyakarta. Seperti yang diceritakan Residen Smissaert (1823-1825), pengganti Nahuys, pejabat kesultanan tidak ramah dengannya dan tak mengenal dengan baik wilayah kekuasaan mereka. Bahkan, Danurejo IV baru pertama kali mengunjungi banyak tempat di Yogyakarta saat bepergian dengan Smissaert.^[11] Anehnya, Smissaert memberi banyak tanggung jawab dan mengandalkan bantuan dan nasihat Danurejo IV selama ia menjabat sebagai residen. Sebaliknya, Danurejo IV menggunakan kepercayaan Smissaert untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi. Menurut Louw dan De Klerck, Danurejo IV gemar main perempuan, mengisap pipa opium, dan membeli pakaian-pakaian bagus. Tak heran banyak yang mencelanya sebagai administrator yang tidak efektif dan korup.^[12]