Karier sebagai perdana menteri
Pada bulan April 2014, al-Thani menegosiasikan pembukaan dua pelabuhan minyak yang sebelumnya berhasil direbut dari tangan pemberontak.[4] Ia dikukuhkan menjadi perdana menteri tetap oleh Kongres setelah mengancam pengunduran dirinya. Ia memiliki kapasitas perdana menteri tetap dan memiliki kuasa yang besar dalam menangani masalah domestik Libya.[2]
Al-Thani mengajukan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri pemerintahan sementara pada 13 April 2014, meskipun kongres Libya memintanya untuk tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga penggantinya terpilih.[5] Hasil pemilihan parlemen menunjuk akhirnya menunjuk Ahmed Maiteeq sebagai perdana menteri baru. Namun, keputusan atas pemilihan Maiteeq tersebut dibatalkan kongres pada tanggal 9 Juni dan sebagai hasilnya, al-Thani diangkat kembali sebagai pejabat sementara.[6]
Setelah pemilihan dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Libya, al-Thani menghadiri upacara pembukaan parlemen baru yang bertempat di Tobruk pada 4 Agustus 2014.[7] Pada 29 Agustus 2014, kabinet al-Thani mengajukan pengunduran diri,[8] kali ini beralasan untuk memberikan kesempatan kepada parlemen baru untuk membentuk pemerintahan baru yang inklusif [9] setelah anggota parlemen dari faksi Islam mengadakan pertemuan baru Kongres Nasional Umum di Tripoli dan menyatakan al-Thani dipecat, meskipun al-Thani sendiri mempertahankan DPR yang terpilih di Tobruk sebagai "satu-satunya otoritas yang sah di negara ini".[10] Namun, pada minggu berikutnya, anggota parlemen yang berpusat di Tobruk mengangkat kembali al-Thani sebagai perdana menteri dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan darurat.[11]
Ketika Libya terjerumus ke dalam perang saudara antara dua pemerintah yang bersaing (Dewan Perwakilan Rakyat dan Kongres Nasional Umum), al-Thani memerintahkan Jenderal Khalifa Haftar untuk "membebaskan" Tripoli pada bulan Oktober 2014.[12] Pada bulan Maret 2015 al-Thani memberikan pernyataan membandingkan situasi di negaranya dengan situasi di Yaman dan mengatakan Libya akan meminta Liga Arab untuk "mengembalikan legitimasi", setelah melihat adanya intervensi militer untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.[13]
Pada 26 Mei 2015 Al-Thani selamat dari upaya pembunuhan di Tobruk.[14]
Abdullah al-Thani kembali mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri pada 11 Agustus 2015, setahun setelah Perang Saudara Libya Kedua dimulai, menyatakan bahwa pengunduran dirinya adalah solusi mengakhiri perang.[15]
Al-Thani dan Dewan Perwakilan Rakyat mempromosikan Haftar ke pangkat Marsekal Lapangan sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam Operasi Surpirse Lightining, yang berhasil merebut empat pelabuhan minyak utama (Sidra, Ra Lanuf, Brega, dan Zuwetina) di Teluk Sirte dari Penjaga Fasilitas Perminyakan (Petroleum Facilities Guard/PFG) selama Perang Saudara Libya yang sedang berlangsung.[16]
Al-Thani kembali mengajukan pengunduran diri pada 13 September 2020 menanggapi terjadinya protes Libya tahun 2020.
