Sekolapedia – 26 April 2026 | Berbagai unggahan di media sosial akhir-akhir ini menebarkan kabar bahwa bantuan sosial (bansos) pemerintah mengalami pemotongan, baik dari segi jumlah penerima maupun nominal bantuan. Isu tersebut memicu keprihatinan di kalangan masyarakat yang sangat bergantung pada program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Penjelasan Resmi Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

Dalam acara kolaborasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan PKH di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa 10 Maret 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa rumor pemotongan bansos adalah tidak benar. Ia menyebut narasi tersebut sebagai “menyesatkan” dan berpotensi masuk dalam kategori penipuan.

“Banyak berita hoaks di medsos. Menyesatkan masyarakat. Bisa masuk kategori penipuan. Kemensos akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut,” ujar Gus Ipul kepada wartawan pada 26 Mei 2026.

Tidak Ada Pemotongan Baik Jumlah Penerima maupun Nominal

Menurut pernyataan resmi, bansos tidak dipotong. Pemerintah tetap menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi jumlah penerima atau nilai nominal yang seharusnya diterima. Tidak ada dana yang dialihkan ke program lain, dan seluruh anggaran tetap berada dalam skema PKH, BPNT, serta program bantuan lainnya.

Langkah Pencegahan Hoaks dan Saluran Informasi Resmi

Untuk menghindari penyebaran informasi palsu, Kemensos mengimbau masyarakat memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Nomor call center 021‑171 dan WhatsApp resmi 08877‑171‑171 dapat digunakan untuk konfirmasi data bansos, mengajukan pertanyaan, atau melaporkan konten yang dicurigai.

• Jangan mengirim data pribadi atau transfer uang ke pihak tak dikenal.
• Hindari mengklik tautan yang tidak jelas atau meminta pembayaran.
• Pastikan informasi berasal dari kanal resmi Kemensos, seperti situs web, media sosial resmi, atau layanan call center.

Penindakan Internal: Pemecatan Empat Pendamping PKH

Selain melawan hoaks eksternal, Kementerian Sosial juga melakukan penegakan disiplin internal. Pada 26 April 2026, Gus Ipul mengumumkan bahwa empat pendamping PKH telah diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik dan terlibat dalam penyalahgunaan data. Penindakan ini melanjutkan rangkaian sanksi yang telah dijatuhkan pada tahun 2025, termasuk ratusan peringatan tertulis (SP1, SP2) dan 49 pemberhentian.

“Mereka sudah diberi kehormatan oleh negara, jadi tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau ada pelanggaran, pasti kita beri sanksi,” tegas Mensos.

Permasalahan Data Tidak Tepat Sasaran dan Upaya Perbaikan

Mensos mengakui bahwa sebagian wilayah masih mengalami ketidaktepatan sasaran karena data lama yang belum dimutakhirkan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Sosial sedang melakukan pembaruan basis data secara bertahap, melibatkan verifikasi lapangan, serta integrasi sistem informasi antar‑lembaga.

Langkah konkret meliputi:

1. Pembaruan data keluarga penerima secara digital.
2. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah.
3. Audit rutin untuk memastikan tidak ada duplikasi atau data tidak valid.

Ajakan kepada Publik

Gus Ipul menekankan pentingnya kewaspadaan publik agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Kami ingin masyarakat terlindungi. Jangan sampai ada warga yang dirugikan karena percaya informasi palsu,” ujarnya.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan segala konten yang berpotensi hoaks melalui kanal resmi, sehingga pihak berwenang dapat menindaklanjuti secara hukum.

Dengan penegakan hukum yang tegas, pembaruan data yang berkelanjutan, dan edukasi publik yang intensif, Kementerian Sosial berharap bantuan sosial dapat terus berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima yang berhak.