Jadi begini ceritanya, Sobat. Di tengah semangat pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buat anak-anak sekolah, muncul sebuah kabar miring yang menyeret nama Rita Haryati. Beliau ini bukan orang sembarangan, lho. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Magetan sekaligus kader senior PDI Perjuangan.

Isu ini jadi makin “pedas” karena partai tempat beliau bernaung, PDIP, baru saja mengeluarkan instruksi tegas yang melarang kadernya ikut campur atau “main” di dalam bisnis operasional program MBG. Nah, lho, kok bisa ada nama kader yang keseret? Mari kita urai benang kusutnya.

Awal Mula “Gorengan” di Media Sosial

Semuanya berawal dari unggahan di media sosial yang cukup provokatif. Ada foto yang menyandingkan Bu Rita Haryati dengan Ketua DPC PDIP Magetan, Mbak Diana Sasa. Narasi di unggahan itu kurang lebih menuduh adanya “standar ganda”.

Tuduhannya begini: “Pimpinan partainya di pusat menyerang atau mengkritisi program MBG, tapi kok kader di daerahnya malah punya dapur operasionalnya sendiri?”. Wah, kalau di dunia persilatan medsos, ini namanya langsung kena jurus “skakmat” opini publik. Tuduhan ini menyebutkan kalau Bu Rita punya keterlibatan langsung dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga:Sinergi Instansi: Kolaborasi TNI-Polri dalam Mengawal Objek Vital Nasional Energi

Klarifikasi Bu Rita: “Saya Cuma Juragan Tanah!”

Nggak mau isu ini makin liar kayak bola salju, Bu Rita Haryati langsung memberikan klarifikasi pada Selasa, 3 Maret 2026. Beliau dengan tegas membantah kalau dirinya mengelola atau memiliki bisnis dapur SPPG tersebut.

Ternyata, keterlibatan beliau itu murni urusan bisnis properti/sewa lahan, bukan bisnis katering atau pengelolaan gizi. Bu Rita menjelaskan kalau beliau memang punya lahan kosong seluas kurang lebih 600 meter persegi. Lahan itu dulunya pernah dipakai buat usaha tapi kurang jalan, jadi mangkrak begitu saja.

Nah, kebetulan ada pengusaha dari Madiun yang lagi cari tempat buat operasional SPPG. Akhirnya, terjadilah kesepakatan sewa-menyewa. Nilainya pun nggak main-main, lho: Rp500 juta untuk masa sewa 4 tahun.

“Itu memang tempat saya disewa untuk SPPG. Orang Madiun kemarin yang cari tempat,” tandas Bu Rita santai.

Jadi, posisi Bu Rita di sini murni sebagai pemilik lahan yang menyewakan asetnya ke pihak ketiga. Beliau nggak ikut campur soal berapa banyak porsi makanan yang dimasak atau siapa saja yang kerja di sana.

DPC PDIP Magetan Pasang Badan: Integritas Tetap Nomor Satu!

Nggak cuma Bu Rita, Ketua DPC PDIP Magetan, Diana Sasa, juga langsung turun tangan. Beliau menegaskan kalau partainya tetap tegak lurus sama instruksi pusat. Sebagai pimpinan di daerah, Mbak Sasa memastikan sudah melakukan kroscek internal biar nggak ada salah paham.

“Tidak benar. DPC PDI Perjuangan menjalankan sepenuhnya arahan DPP terkait MBG,” tegas Mbak Sasa. Beliau menjelaskan kalau prinsip partai sangat jelas: kader dilarang punya konflik kepentingan dalam program-program kerakyatan.

Setelah dicek, ternyata memang benar kalau operasional dapur itu bukan atas nama Bu Rita, melainkan pihak penyewa dari luar kota tersebut. Jadi, menurut Mbak Sasa, urusan sewa lahan itu murni transaksi personal yang tidak melanggar instruksi partai soal “bisnis” MBG.

Kenapa Isu Ini Begitu Sensitif Bagi PDIP?

Mungkin kamu bertanya-tanya, “Emang kenapa sih kalau kader partai ikut bisnis makan gratis? Kan bagus bantu rakyat?”. Nah, di sinilah poin pentingnya.

DPP PDIP baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang sangat ketat. Isinya melarang seluruh kader, dari tingkat pusat sampai daerah, terlibat dalam operasional bisnis MBG. Tokoh PDIP, Guntur Romli, sempat menjelaskan alasan di baliknya pada akhir Februari kemarin.

Menurut Mas Guntur Romli, PDIP nggak mau program yang dibiayai negara untuk rakyat ini malah dijadikan ajang komersialisasi oleh individu-individu di dalam internal partai. Partai ingin menjaga marwah dan integritas. Jangan sampai ada kesan kalau kader partai “cari untung” dari piring makan anak sekolah. Itulah kenapa, begitu ada isu sekecil apapun di daerah, pusat dan pimpinan daerah langsung sigap melakukan klarifikasi.

Pelajaran dari Kasus Magetan

Dari kejadian di Magetan ini, kita bisa belajar beberapa hal:

1. Kekuatan Mata Netizen: Di tahun 2026 ini, hampir nggak ada yang bisa disembunyikan. Pejabat publik bakal selalu dipantau, bahkan sampai ke urusan aset pribadi mereka.
2. Pentingnya Klarifikasi Cepat: Bu Rita dan Mbak Sasa melakukan langkah yang tepat dengan langsung bicara ke media. Kalau didiamkan, isu sewa lahan ini bisa digoreng jadi isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
3. Bedakan Transaksi Personal dan Bisnis Program: Memang harus jeli membedakan mana yang merupakan hak pribadi (menyewakan lahan) dan mana yang merupakan keterlibatan langsung dalam proyek negara.

Baca juga:Amalia Nur Shabrina Mahasiswa Pendidikan Olahraga Teknokrat Kampus Terbaik di Lampung Raih Perunggu di Kejuaraan Nasional Boxing Championship 2026

Kesimpulan: Magetan Tetap Kondusif

Meskipun sempat ada “percikan” di media sosial, tampaknya klarifikasi dari Bu Rita Haryati dan Mbak Diana Sasa sudah cukup mendinginkan suasana. Dapur SPPG di Magetan tetap bisa jalan (karena memang dibutuhkan rakyat), dan integritas kader partai tetap terjaga karena terbukti tidak ikut mengelola bisnisnya secara langsung.

Buat warga Magetan, yang paling penting sekarang adalah memastikan makanan yang keluar dari dapur itu benar-benar bergizi, enak, dan sampai ke tangan anak-anak dengan tepat waktu. Soal urusan sewa-menyewa lahan, biarlah itu jadi urusan administrasi selama tidak melanggar aturan hukum dan etika yang berlaku.

Penulis: okta