Langkah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang membatalkan pengadaan mobil dinas super mewah senilai Rp8,5 miliar ternyata dapat jempol dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti polemik ini karena dinilai penting banget buat urusan efisiensi anggaran negara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan kalau mau beli kendaraan dinas itu harus lihat-lihat dulu aset yang sudah ada. Intinya, harus tahu mana yang jadi prioritas, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Kekuatan Netizen dan Masyarakat
Menariknya, KPK juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang vokal mengkritik rencana ini sampai akhirnya dibatalkan.
- Kontribusi Warga: Menurut KPK, ini bukti kalau masyarakat makin melek dan rajin mengawal jalannya pemerintahan.
- Mendengar Aspirasi: Gubernur Rudy Mas’ud dinilai mau mendengarkan keluhan warga yang merasa uang miliaran itu lebih baik dipakai buat perbaikan jalan rusak daripada beli mobil mewah.
Baca juga:Laporan Kapolri: Upaya Polri dalam Menjaga Kondusivitas Keamanan di Tengah Isu Krisis
Mobilnya Belum Sempat “Nginjek” Tanah Kaltim
Ternyata, mobil yang batal dibeli itu bukan kaleng-kaleng, yaitu Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e.
- Masih di Jakarta: Meski sudah serah terima sejak 20 November 2025, mobil ini ternyata masih nangkring di Kantor Penghubung Kaltim di Jakarta.
- Langsung Balikin: Mumpung belum pernah dipakai operasional sama sekali, Pak Gubernur langsung instruksikan jajarannya buat memproses pengembalian unit tersebut.
Penyedia Mobil Kooperatif
Proses pembatalan ini sudah berjalan sejak akhir Februari kemarin. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, kabarnya juga sangat kooperatif dan paham kenapa pengadaan ini akhirnya harus dibatalkan demi kepentingan publik.
Penulis:okta
Post Comment