Babak Baru Pemberantasan Korupsi: Harta Bandar Judol Hingga Koruptor Resmi Disita Negara Lewat UU Perampasan AsetBabak Baru Pemberantasan Korupsi: Harta Bandar Judol Hingga Koruptor Resmi Disita Negara Lewat UU Perampasan Aset

Sekolapedia – 19 November 2026 | Dunia penegakan hukum di Indonesia memasuki babak baru yang lebih progresif menyusul pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan publik. Pengesahan uu perampasan aset akhirnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah strategis ini dinilai menjadi instrumen hukum yang ampuh untuk memiskinkan para pelaku kejahatan sekaligus memulihkan kerugian finansial yang dialami oleh masyarakat luas.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama para wakil ketua, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang resmi. Kehadiran regulasi ini memberikan angin segar bagi para korban kejahatan kerah putih maupun kejahatan digital.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa ruang lingkup regulasi ini sangat luas dan tidak hanya terbatas pada pelaku korupsi saja. Harta kekayaan milik bandar judi online (judol), pelaku investasi bodong, penipuan kripto, hingga sindikat penipuan biro perjalanan umrah kini menjadi target utama penyitaan negara. Melalui mekanisme uu perampasan aset, negara dapat memastikan bahwa seluruh hasil kejahatan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat yang menjadi korban.

Selain itu, mekanisme perampasan dalam regulasi ini terbagi menjadi dua pendekatan utama, yakni perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (conviction based) serta perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based). Hal ini memungkinkan pelacakan dan penyitaan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri atau mangkir dari proses peradilan.

Dari sisi pencegahan penyalahgunaan wewenang, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan uu perampasan aset turut mengamanatkan pendirian dua badan baru yang independen. Langkah ini merujuk pada praktik terbaik di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia:

  • Badan Pengelola Perampasan Aset: Lembaga mandiri yang bertugas mengelola seluruh aset hasil kejahatan yang disita, terpisah dari lembaga penegak hukum guna menghindari konflik kepentingan.
  • Badan Pengawas Perampasan Aset: Lembaga pengawas yang dibentuk khusus untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyelewengan wewenang oleh aparat.

Kendati telah disahkan secara resmi oleh parlemen, aturan baru ini belum langsung berlaku serta merta di lapangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 74, regulasi tersebut baru akan efektif berjalan terhitung 12 bulan sejak diundangkan, serta menunggu rampungnya pembentukan dua badan baru pengelola dan pengawas aset tersebut.

Secara keseluruhan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku kejahatan ekonomi lintas sektor. Dengan pengembalian dana kepada para korban secara transparan dan akuntabel, keadilan restoratif di Indonesia diyakini dapat terwujud dengan jauh lebih baik di masa mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *