Sekolapedia – 17 November 2026 | Dunia hukum dan sistem pengadilan di berbagai belahan dunia tengah menghadapi dinamika yang sangat kompleks, mulai dari upaya mempercepat penyelesaian sengketa keuangan hingga tuntutan penegakan hak asasi manusia yang telah tertunda selama puluhan tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa institusi hukum terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Di sektor jasa keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mengurangi beban perkara perdata dengan memperkuat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK). Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bersama yang memperluas cakupan penyelesaian sengketa hingga ke bidang sistem pembayaran.
Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif PEPK OJK, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang agar konsumen tidak perlu langsung menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan masalah dengan penyelenggara jasa keuangan. Alurnya dimulai dari penyelesaian internal (Internal Dispute Resolution/IDR) oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Jika kesepakatan tidak tercapai, sengketa baru dapat dibawa ke LAPS-SK yang melibatkan mediator atau arbiter independen. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus penipuan digital dan pemulihan dana korban secara lebih efisien.
Sementara itu, di ranah hukum internasional, mantan pesepakbola Radja Nainggolan tengah menghadapi proses hukum serius di Belgia. Nainggolan harus menjalani pemeriksaan di Pengadilan Kriminal Brussel terkait dugaan kasus pencucian uang senilai Rp2,1 miliar yang melibatkan jaringan kriminal narkoba. Kasus ini bermula dari penerimaan uang tunai dalam beberapa tahap dari pihak yang terkait dengan penyelundupan kokain di Pelabuhan Antwerpen, sebuah kasus yang menyoroti bagaimana aliran dana ilegal dapat menyeret figur publik ke meja hijau.
Kembali ke dalam negeri, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan infrastruktur hukum baru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Salah satu poin krusial dalam undang-undang ini adalah pembentukan Pengadilan PFII. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari lembaga peradilan baru tersebut:
- Kewenangan Khusus: Memiliki otoritas eksklusif untuk memeriksa dan memutus perkara yang timbul di wilayah PFII, termasuk masalah fasilitas perpajakan.
- Status Hukum: Berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dalam lingkungan peradilan umum.
- Standar Internasional: Persidangan akan menggunakan bahasa Inggris untuk memudahkan transaksi lintas batas.
- Keanggotaan Hakim: Membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjabat sebagai hakim ad hoc guna menjamin profesionalisme global.
Di sisi lain, sejarah panjang penegakan hukum di Indonesia juga mencatat evolusi institusi penyelesaian sengketa pajak. Sejak zaman kolonial melalui Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) hingga terbentuknya badan penyelesaian sengketa pajak modern, institusi ini terus berkembang untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas negara dalam menghadapi perbedaan interpretasi hukum.
Namun, di tengah modernisasi hukum tersebut, tantangan besar masih membayangi sektor hak asasi manusia. Amnesty International Indonesia secara tegas mendesak DPR dan Presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc guna mengadili Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998. Setelah 28 tahun berlalu, tuntutan akan keadilan bagi para korban yang tewas dan terluka dalam demonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR tersebut masih terus bergema. Amnesty menilai bahwa pembentukan kelompok kerja (Pokja) oleh pemerintah tidak boleh menjadi alat untuk menunda proses hukum yang seharusnya menjadi mandat undang-undang.
Secara keseluruhan, perkembangan hukum saat ini menunjukkan adanya dua arus besar: satu sisi berfokus pada efisiensi dan spesialisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sistem peradilan khusus, sementara di sisi lain terdapat desakan kuat untuk menyelesaikan utang sejarah terkait pelanggaran HAM berat demi tegaknya keadilan yang hakiki.
