Sekolapedia – 16 November 2026 | Dinamika politik nasional tengah berada dalam titik didih seiring dengan langkah berani yang diambil oleh berbagai elemen masyarakat sipil di seluruh penjuru tanah air. Pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang protes dan penyampaian aspirasi tidak hanya berfokus pada transisi kepemimpinan, tetapi juga menyoroti berbagai persoalan fundamental yang selama ini dianggap terabaikan oleh pemerintah.
Di Jawa Barat, ketegangan terasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat mendatangi ruang Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan pernyataan sikap yang cukup simbolis. Mereka tidak hanya menyerahkan surat rekomendasi, tetapi juga melakukan aksi menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di ruangan tersebut sebagai bentuk protes terhadap polemik yang menyertai mundurnya sang wakil presiden. Perwakilan masyarakat, Andri P. Kantaprawira, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses transisi di MPR dan DPR berjalan sesuai koridor kepentingan bangsa, sembari mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memilih pengganti yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan negara.
Sementara itu, di Jawa Timur, semangat perlawanan muncul dari kalangan intelektual muda. Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas ternama seperti Unair, ITS, Unesa, dan Uinsa melakukan aksi long march di kawasan Jalan Pemuda, Surabaya. Menggunakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka dan perlawanan, massa menyuarakan sepuluh tuntutan krusial, mulai dari isu supremasi sipil, restrukturisasi APBN, hingga desakan untuk mengembalikan TNI ke barak. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengeluarkan peringatan keras agar dinamika politik di Senayan tidak mengalihkan perhatian negara dari krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasi. GNB menyoroti tiga isu utama yang mendesak:
- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Krisis di Kalimantan yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama risiko ISPA pada kelompok rentan.
- Penyadapan Ilegal: Dugaan penyalahgunaan wewenang aparat dalam menyadap pejabat negara, aktivis, dan masyarakat sipil yang kritis.
- Keberlanjutan Industri Sawit: Desakan agar korporasi besar seperti Sinarmas dan Wilmar bertanggung jawab atas polusi udara lintas negara.
Terkait isu lingkungan, koalisi masyarakat sipil juga merencanakan aksi di Jakarta guna menyindir raksasa industri sawit di tengah pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka mempertanyakan efektivitas konsep keberlanjutan yang ditawarkan industri di tengah kenyataan kerusakan ekosistem yang masif akibat karhutla.
Meskipun ruang demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan berat—sebagaimana tercermin dalam kategori obstructed pada riset CIVICUS Monitor 2025—peran organisasi masyarakat sipil tetap menunjukkan relevansi yang tinggi. Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap CSO menjadi modal sosial yang kuat untuk terus mendorong perubahan kebijakan, sebagaimana keberhasilan advokasi UU TPKS dan pengakuan hutan adat di masa lalu.
Fenomena aksi massa yang tersebar dari Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jakarta ini menandakan bahwa kontrol sosial terhadap kekuasaan tetap hidup. Masyarakat sipil tidak hanya menuntut kepastian politik dalam pengisian jabatan wakil presiden, tetapi juga menuntut hadirnya negara dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, kesehatan, dan keadilan lingkungan yang nyata di tengah kehidupan rakyat.
