Sekolapedia – 15 November 2026 | Dinamika dunia peradilan di Indonesia tengah mengalami pergerakan besar yang melibatkan berbagai lapisan, mulai dari putusan monumental yang menguji kekuasaan hingga langkah strategis penguatan sumber daya manusia. Peran seorang hakim kini menjadi sorotan utama dalam berbagai kasus yang menyita perhatian publik, membuktikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen penting bagi warga negara untuk menguji kebijakan pemerintah maupun menghadapi perkara pidana tingkat tinggi.
Salah satu peristiwa hukum paling signifikan baru-baru ini adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., bersama anggota Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., menyatakan batalnya Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif dokumen pejabat negara, tetapi juga menegaskan prinsip bahwa keputusan pejabat pemerintahan dapat diuji secara hukum. Prof. Dr. H. Yulius, yang menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, memimpin jalannya pemeriksaan yang menunjukkan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus tunduk pada koridor hukum yang berlaku.
Menariknya, dampak dari putusan MA tersebut berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam persidangan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim yang dipimpin oleh Rachmadi memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan gugatan dari pihak Mercy Toga Kirana. Keputusan ini diambil karena Kemendikdasmen telah secara resmi mencabut suket penyetaraan pendidikan tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan MA. Hakim berpendapat bahwa melanjutkan persidangan akan menjadi sia-sia atau ilusoir, karena objek sengketa secara faktual sudah dianggap ‘mati’ atau tidak berlaku lagi.
Di sisi lain, arena hukum juga diwarnai oleh persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ketua Majelis hakim Asep Supriyadi menolak eksepsi atau perlawanan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi untuk membuktikan dakwaan jaksa terkait izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA).
Guna mengimbangi beban perkara yang terus meningkat dan menjaga kualitas peradilan, Mahkamah Agung tengah melakukan langkah besar dalam penguatan internal. Berikut adalah beberapa agenda strategis yang tengah dijalankan:
- Rekrutmen Massal: MA berencana membuka 4.430 formasi untuk Calon Hakim (Cakim) sebanyak 1.600 posisi dan CPNS sebanyak 2.830 posisi pada akhir November 2026. Langkah ini diambil untuk mengatasi krisis SDM akibat pensiun dan meninggal dunia.
- Seleksi Hakim Pemilah: Sebanyak 18 hakim, termasuk dua hakim pajak yaitu Budi Haritjahjono dan Dian Dahtiar, dinyatakan lulus seleksi kompetensi untuk menjadi hakim tinggi pemilah perkara.
- Peningkatan Kualitas Putusan: Kehadiran hakim pemilah bertujuan untuk memisahkan perkara berdasarkan isu hukum (question of law) dan fakta (question of fact) guna mempercepat proses kasasi dan peninjauan kembali.
Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa hukum ini menunjukkan bahwa institusi peradilan sedang bertransformasi. Di satu sisi, integritas hakim diuji melalui kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik, sementara di sisi lain, Mahkamah Agung secara sistematis sedang memperkuat fondasi organisasinya melalui rekrutmen besar-besaran dan penajaman fungsi klasifikasi perkara demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.