Sekolapedia – 13 November 2026 | Kawasan komersial strategis di Jakarta kembali menjadi sorotan tajam setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk menata ulang tata kota dan mengatasi persoalan mobilitas yang kian pelik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melayangkan ultimatum keras kepada para pengelola pusat perbelanjaan besar di kawasan senayan, khususnya Plaza Senayan dan Senayan City (Sency). Langkah ini diambil menyusul kemacetan kronis yang kerap melumpuhkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika akibat tingginya volume kendaraan dan titik temu akses masuk gedung.
Dalam keterangannya, Gubernur Pramono mewajibkan para pengembang kedua mal ternama tersebut untuk membangun infrastruktur penghubung bawah tanah guna memecah titik-titik kemacetan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Jika pihak pengelola tetap mengabaikan arahan ini, Pemprov DKI Jakarta tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi administratif yang berat, mulai dari pengenaan beban pajak yang lebih tinggi hingga penutupan total akses pintu depan gedung pusat perbelanjaan tersebut.
Menanggapi ancaman dan instruksi tegas dari orang nomor satu di ibu kota, manajemen Senayan City melalui perwakilannya, Selvyn, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama. Pihaknya mengakui bahwa kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan senayan memang membutuhkan perhatian serius serta sinergi yang kuat antara sektor swasta dan instansi pemerintah terkait.
Manajemen pusat perbelanjaan tersebut berencana untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta para pemangku kepentingan lainnya. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial agar solusi penanganan lalu lintas yang diterapkan dapat matang secara teknis, sekaligus tetap menjaga kenyamanan mobilitas publik serta kelangsungan iklim kegiatan usaha di kawasan komersial tersebut.
Selain permasalahan kemacetan lalu lintas akibat pusat perbelanjaan, agenda penataan menyeluruh di kawasan senayan juga mencakup nasib tiang-tiang monorel mangkrak yang selama bertahun-tahun terbengkalai. Terkait hal ini, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya telah menyatakan kesiapan penuh untuk merapikan tiang-tiang mangkrak tersebut, meniru keberhasilan penataan serupa di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.
Kendati demikian, eksekusi di lapangan masih tertahan karena Pemprov DKI Jakarta masih menunggu izin tertulis secara resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Mengingat kawasan tersebut berada di bawah kewenangan pusat dan melibatkan otoritas kompleks parlemen, izin administratif menjadi syarat mutlak sebelum alat berat diturunkan untuk membersihkan atau memanfaatkan sebagian tiang monorel menjadi fasilitas publik yang lebih bermanfaat.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan strategis yang digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mentransformasikan kawasan ikonik senayan menjadi ruang publik dan pusat bisnis yang jauh lebih tertib, asri, serta ramah mobilitas. Kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta mutlak diperlukan demi mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang modern dan tertata rapi.