Sekolapedia – 13 November 2026 | Dinamika politik nasional diguncang oleh rangkaian peristiwa monumental yang berpusat pada keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden RI. Polemik mengenai keabsahan ijazah gibran akhirnya mencapai titik nadir setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah tegas dengan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang selama ini menjadi landasan administratif pencalonannya.
Keputusan tersebut diungkapkan langsung oleh pihak kementerian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pencabutan resmi ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang sekaligus mencabut surat keterangan terdahulu nomor 9149/D.D1/KS/2019. Langkah administratif ini diambil sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan dibatalkannya surat penyetaraan tersebut, implikasi hukum terhadap status kelayakan administratif pencalonan wakil presiden langsung dipertanyakan. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwa pencabutan dokumen ini berdampak langsung pada pemenuhan syarat minimal pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana setiap calon pemimpin negara wajib berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Gelombang tekanan politik pun meningkat tajam seiring dengan proses hukum yang bergulir. Sebelum pengunduran diri diumumkan, sebanyak 120 anggota dewan dari delapan fraksi partai politik di DPR RI sempat mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai mekanisme formal awal menuju proses pemakzulan. Di tengah tekanan politik yang kian memuncak dan polemik ijazah gibran yang terus bergulir di ranah hukum, Gibran Rakabuming Raka akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski Presiden sempat menyarankan agar menempuh jalur pembuktian hukum lebih lanjut, langkah politik untuk melepaskan jabatan tetap diambil guna meredam ketegangan di tengah masyarakat. Menyusul penarikan objek sengketa secara faktual oleh pihak kementerian, Majelis Hakim PTUN Jakarta kemudian resmi memutuskan bahwa gugatan hukum terkait sengketa administratif tersebut dinyatakan gugur.
Peristiwa bersejarah ini menandai babak baru dalam lanskap politik Indonesia, sekaligus menjadi catatan penting bagaimana pengujian keabsahan dokumen administratif dan kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan tertinggi dapat mengubah peta kekuasaan secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.