Sekolapedia – 11 November 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan status vape haram bagi seluruh mata rantai penggunaannya. Keputusan krusial ini mencakup tidak hanya para konsumen atau pengguna, tetapi juga meluas hingga ke aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik tersebut di tanah air. Kebijakan ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh perangkat penguap bertenaga baterai ini.
Ketentuan hukum tersebut tertuang secara resmi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Dokumen penting ini ditandatangani di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, oleh jajaran pimpinan Komisi Fatwa MUI, termasuk Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. KH Aminuddin Yaqub, serta disahkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan.
Terdapat sejumlah pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi lahirnya keputusan vape haram ini. Pertama, aspek kesehatan menjadi sorotan utama karena rokok elektrik dinilai memiliki potensi besar membahayakan tubuh manusia. Kandungan nikotin di dalamnya bersifat adiktif dan terbukti memberikan dampak negatif serius terhadap sistem saraf serta kesehatan fisik secara keseluruhan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam ajaran Islam.
Kedua, fatwa ini juga menyoroti dampak buruk rokok elektrik terhadap kelestarian lingkungan. Konsekuensi dari produksi hingga pembuangan limbah perangkat elektronik ini memerlukan perhatian serius. Ketiga, dan yang tidak kalah penting, adalah kekhawatiran besar bahwa perangkat modern ini sangat rawan disalahgunakan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Menanggapi terbitnya fatwa keagamaan tersebut, berbagai kalangan memberikan apresiasi dan dorongan agar segera ditindaklanjuti dengan regulasi hukum positif. Pihak legislatif, seperti anggota Komisi III DPR RI Sahroni, menyambut baik langkah tegas ini dan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunan berupa larangan resmi beserta sanksi hukum yang mengikat bagi pelanggar. Dengan adanya payung hukum yang kuat, penyebaran produk ini diharapkan dapat dibatasi secara bertahap hingga dihentikan total.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan menghormati keputusan keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI. Meskipun penetapan hukum tersebut berada di luar kewenangan kementeriannya, pihak Kemenperin membuka ruang koordinasi yang luas dengan para pelaku industri terkait untuk membahas dampak dan langkah antisipatif ke depan.
Sebelum keputusan nasional ini diambil, langkah serupa sebenarnya telah lebih dulu disuarakan oleh organisasi Islam lainnya. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa keharaman rokok elektrik pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Muhammadiyah memandang penggunaan e-Cigarette hukumnya haram disamakan dengan rokok konvensional karena termasuk perbuatan yang merusak dan membahayakan tubuh.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, diimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Keputusan menetapkan vape haram ini sekaligus menjadi momentum penting bagi negara untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran zat adiktif yang dapat merusak masa depan bangsa.