Sekolapedia – 10 November 2026 | Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi membuka proses pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah reguler. Kebijakan pelunasan haji 2027 ini mulai diberlakukan sejak Selasa, 10 November 2026, guna memastikan seluruh persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 1448 H/2027 M berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengungkapkan bahwa proses pembayaran ini dibagi secara terstruktur menjadi dua tahapan demi mengoptimalkan penyerapan kuota di berbagai daerah. Adapun rincian jadwal pelaksanaan pembayaran pelunasan haji 2027 adalah sebagai berikut:
- Tahap Pertama: Berlangsung dari tanggal 10 November hingga 10 Desember 2026. Periode ini dikhususkan bagi jemaah reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas jemaah lanjut usia (lansia).
- Tahap Kedua: Dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama berakhir. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kendala sistem saat pembayaran sebelumnya, pendamping lansia, penyandang disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan 50 persen, serta para pembimbing KBIHU.
Seluruh rangkaian transaksi keuangan ini dapat dilakukan pada setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Pemerintah menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah, sehingga para calon haji diminta untuk segera menyiapkan kecukupan dana di rekening bank penyampai.
Selain masalah finansial, aspek kesehatan menjadi syarat mutlak dalam kebijakan pelunasan haji 2027. Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 82 Tahun 2026, setiap calon jemaah wajib memenuhi syarat istitaah kesehatan sebelum melunasi biaya keberangkatan. Pemeriksaan ini mencakup tes medis menyeluruh (medical check-up), pemeriksaan kognitif, tes mental, hingga penilaian kemampuan mandiri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pemerintah juga mengingatkan para jemaah agar senantiasa memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap aktif dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi perbankan. Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial agar tidak ada kendala teknis menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
Secara keseluruhan, kesiapan administratif, finansial, dan kesehatan menjadi kunci utama kelancaran ibadah. Dengan sistem dua tahap yang transparan ini, pelaksanaan pelunasan haji 2027 diharapkan mampu menyerap seluruh alokasi kuota secara maksimal serta memberikan kemudahan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.